Harga Pupuk Tembus Rp300 Ribu per Kuintal di NTB, Wamentan Sudaryono Langsung Berikan Solusi
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Saat Menghadiri Acara Tanam Raya Padi Varietas Unggul Gadjah Mada Gogo Rancah 7 di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Harga Pupuk Tembus Rp300 Ribu per Kuintal di NTB, Wamentan Sudaryono Langsung Berikan Solusi

Pilarpertanian - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono merespons keluhan petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait tingginya harga pupuk, seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, di mana harga pupuk mencapai Rp300 ribu per kuintal atau per 100 kg.


Kondisi harga pupuk yang tinggi di NTB itu terungkap saat Wamentan Sudaryono melakukan tanam raya padi varietas unggul Gadjah Mada Gogo Rancah (Gamagora) 7 bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Senin 6 Januari 2025 kemarin.


Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini meminta PT Pupuk Indonesia untuk segera menelusuri masalah ini, dengan harapan petani tidak membeli pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.


“Yang paling mahal disini berapa? Rp 300 ribu per 1 kuintal? Berarti Rp 150 ribu per sak. Nah, disini sudah ada direksi dari PT Pupuk Indonesia, Insya Allah hari ini masalah pupuk di NTB selesai,” Tegas Wamentan Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).



Wamentan Sudaryono mengungkapkan, bahwa permasalahan yang dihadapi para petani untuk menuju swasembada pangan selama ini salah satunya adalah persoalan pupuk.


Karena itu Ia mengungkapkan, bahwa per 1 Januari 2025, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg) untuk pupuk urea, pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, serta pupuk organik Rp 800 per kg.


“Kalau ditanya ke petani-petani permasalahan di pertanian, selalu jawabnya pupuk. Harga pupuk di pengecer itu harga Rp 115.000 per sak isi 50 kg, jadi kenapa ada praktik harga lebih mahal? Biasanya dibebankan ongkos kirim, makanya ada yang harganya Rp 150.000. Jadi kios sudah benar menjual Rp 115.000, hanya ada variasi ongkos kirim dan juga kontribusi kepada iuran kelompok,” Ungkap Wamentan Sudaryono.


Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa sejak 1 Januari 2025, sistem distribusi pupuk telah diperbaiki agar lebih efisien dan langsung ke petani. Tahun lalu ia mengungkapkan, penyaluran pupuk itu dilakukan secara berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun sekarang ini pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait distribusi pupuk. Dan saat ini distribusi pupuk tersebut langsung disalurkan dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer dan gapoktan.


“Dan prestasinya, kebutuhan pupuk tahun 2025 itu oleh Kementan sudah kita serahkan daftar penerima pupuk subsidi di seluruh Indonesia kepada Pupuk Indonesia per Desember 2024 lalu,” imbuhnya.


Dengan adanya penyederhanaan aturan, distribusi pupuk kini dapat berjalan lebih cepat, tanpa kendala seperti tahun-tahun sebelumnya yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk penyaluran. Hal ini menurut Wamentan Sudaryono sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.


“Tidak ada permasalahan terkait pupuk di tahun 2025 ini. Layanan kios untuk distribusi pupuk ke petani berjalan dengan baik. Ini kenapa semangatnya sama, sehingga aturan-aturan terkait penyaluran pupuk juga dipangkas,” ujarnya.


Selain itu, Wamentan Sudaryono juga memastikan bahwa kebutuhan pupuk untuk 2025 sudah dipastikan aman. Melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2025 sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.


“Di tahun 2025, di era Pak Prabowo sekarang ini, kuotanya bukan kuota anggaran, tapi kuota volume pupuk. Sehingga fluktuasi harga bahan baku tidak masalah karena sudah dipatok volume pupuknya 9,5 juta ton. Sehingga harusnya tidak ada masalah,” ungkapnya.


Wamentan Sudaryono menjelaskan, distribusi pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).


Selain itu, ketentuan lainnya memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.


“Kita buka laporan dari penyuluh-penyuluh pertanian kita. Kita juga buka layanan pengaduan kalau ada persoalan di lapangan,” tuturnya.


Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau dan memastikan penyaluran pupuk berjalan lancar, serta membuka saluran pengaduan bagi petani yang mengalami masalah di lapangan.(BB)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

DPD RI Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Selesaikan Konflik Petani Singkong di Provinsi Lampung

DPD RI Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Selesaikan Konflik Petani Singkong di Provinsi Lampung

Pilarpertanian – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengapresiasi respons cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dalam menyelesaikan konflik panjang antara petani singkong dan para pengusaha industri di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Parlemen […]

Mentan Amran Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Menghambat Program Swasembada Pangan

Mentan Amran Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Menghambat Program Swasembada Pangan

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan terkait rencana efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Tapi, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” kata Mentan Amran saat rapat kerja bersama […]

Wamentan Sudaryono: Serap Gabah Sesuai HPP Komitmen Presiden Prabowo Sejahterakan Petani

Wamentan Sudaryono: Serap Gabah Sesuai HPP Komitmen Presiden Prabowo Sejahterakan Petani

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Bulog, menegaskan bahwa pembelian gabah sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini juga menyatakan bahwa hal tersebut menjadi salah […]

DPD RI Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Selesaikan Konflik Petani Singkong di Provinsi Lampung

DPD RI Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran Selesaikan Konflik Petani Singkong di Provinsi Lampung

Pilarpertanian – Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengapresiasi respons cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, dalam menyelesaikan konflik panjang antara petani singkong dan para pengusaha industri di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu. Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komite II DPD RI, Bustami Zainudin dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung Parlemen […]

Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras

Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI, Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani dengan memastikan serapan gabah setara 2,1 juta ton beras. Kesepakatan ini melibatkan Bulog dan perusahaan penggilingan padi dan beras di seluruh Indonesia. Langsung di hadapan Mentan Amran, Kabareskrim Polri Wahyu Widada, Ketua Dewan Pengawas Bulog Sudaryono, dan Direktur Utama Bulog Novi […]

Mentan Amran Ajak Calon Dubes Perluas Pasar Ekspor dan Investasi Pertanian

Mentan Amran Ajak Calon Dubes Perluas Pasar Ekspor dan Investasi Pertanian

Pilarpertanian – Dalam upaya memajukan sektor pertanian Indonesia, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para calon Kepala Perwakilan Indonesia untuk mendorong ekspor dan menarik investasi asing guna memperkuat industri pertanian nasional. Dalam kegiatan Orientasi Calon Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/2/2025), Mentan Amran menyampaikan, “Kita […]

Mentan Amran Soroti Peran Krusial Polri dalam Mengawal Serapan Gabah dan Swasembada Pangan

Mentan Amran Soroti Peran Krusial Polri dalam Mengawal Serapan Gabah dan Swasembada Pangan

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pentingnya peran strategis Polri dalam mengawal dan mendampingi proses penyerapan gabah guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif di lapangan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bekerja keras dan berkomitmen dalam mewujudkan swasembada pangan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabareskrim yang telah mengawal swasembada ini agar bisa terwujud […]

Kementan Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Perkilogram

Kementan Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Perkilogram

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Bulog menjalankan perintah Presiden Prabowo sebagai panglima tertinggi negara dalam melakukan pembelian gabah sesuai HPP Rp6.500 perkilogram. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman saat menggelar rapat maraton swasembada bersama jajaran direksi Bulog. Mentan mengatakan, serapan gabah yang harus dipenuhi sebesar 3 juta ton pada kegiatan panen […]

Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Kementan Dorong Brigade Pangan Akses KUR di Bangka Belitung

Dukung Kedaulatan Pangan Nasional, Kementan Dorong Brigade Pangan Akses KUR di Bangka Belitung

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) aktif mendorong akses KUR bagi Brigade Pangan di berbagai daerah untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian petani dengan tujuan utama meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan seperti KUR. Salah satu inisiatif strategis yang sedang dikembangkan adalah memperkuat Brigade Pangan dengan skema pembiayaan ini guna meningkatkan produktivitas pertanian […]