Mentan Ikut Teken SKB Percepatan Infrastruktur Pascapanen, Pastikan Hasil Petani Terserap Maksimal
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Mentan Ikut Teken SKB Percepatan Infrastruktur Pascapanen, Pastikan Hasil Petani Terserap Maksimal

Pilarpertanian - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen pada Selasa (11/11/2025).


Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Terbatas 28 September 2025 yang menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat sistem logistik pangan nasional, khususnya di tahap pascapanen.


“Ini perintah langsung Bapak Presiden. Pemerintah tidak boleh membiarkan hasil panen petani terhambat penyerapannya hanya karena keterbatasan gudang. Kita harus bertindak cepat, karena produksi meningkat signifikan,” kata Mentan Amran usai penandatanganan SKB yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.


Mentan Amran menjelaskan, produksi beras nasional tahun 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diproyeksikan sebesar 34,77 juta ton, atau naik sekitar 13,54 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, pemerintah berkomitmen agar hasil panen petani terserap maksimal melalui penyediaan infrastruktur pascapanen yang memadai.



Dalam kesempatan yang sama, Menko Zulhas menegaskan bahwa SKB ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program lintas kementerian. Setelah SKB, pemerintah juga akan menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) agar langkah percepatan ini dapat segera diimplementasikan di lapangan.


“Melalui perintah Bapak Presiden, kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya 100. Kita siapkan anggaran Rp5 triliun, ini kita siapkan dan kita kaji bareng-bareng. Karena ini merupakan jawaban dari keluhan petani akan percepatan penyerapan gabah atau jagung dari petani,” jelasnya.


Zulhas menambahkan, penyediaan infrastruktur pascapanen ini bukan hanya soal pembangunan fisik gudang, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat cadangan pangan nasional, serta memastikan petani tidak merugi akibat keterlambatan penyerapan.


“Produksi kita luar biasa, tapi gudangnya kurang. Karena itu, hari ini kita ambil langkah cepat dengan SKB ini. Tahun depan produksi akan lebih tinggi lagi, dan kita harus siap sejak sekarang,” tegas Zulhas.(BB)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Mentan/Kabapanas: 2027 Papua Sudah Bisa Mandiri Pangan Seperti Pulau Lainnya

Mentan/Kabapanas: 2027 Papua Sudah Bisa Mandiri Pangan Seperti Pulau Lainnya

Pilarpertanian – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan. Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. “Mimpi kita […]

Biochar Didorong Jadi Teknologi Kunci Pertanian Rendah Karbon

Biochar Didorong Jadi Teknologi Kunci Pertanian Rendah Karbon

Pilarpertanian – Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian bersama Asosiasi Biochar Indonesia dan Japan National Agriculture and Food Research Organization (NARO) menggelar Workshop on Quality of Biochar to Strengthen Agricultural Human Resource Development in Indonesia pada Rabu (10/12/2025), di Bogor. Hadir sebagai narasumber: Prof. Dr. Dedi Nursyamsi (Penyuluh Ahli Utama Kementan), Prof. […]

Biro Komunikasi Kementan Sampaikan Permohonan Maaf, Bantuan Beras Kini Sudah Mencapai 16 Miliar, Bukan Lagi 1,3 M

Biro Komunikasi Kementan Sampaikan Permohonan Maaf, Bantuan Beras Kini Sudah Mencapai 16 Miliar, Bukan Lagi 1,3 M

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) menanggapi ramainya perhatian publik terkait data bantuan yang beredar untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada warganet yang turut mengawasi dan memberikan masukan terkait transparansi data. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menyampaikan permintaan maaf atas data yang menjadi perbincangan publik ini. […]

Capai Swasembada Beras dan Jagung, Wamentan Sudaryono Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania

Capai Swasembada Beras dan Jagung, Wamentan Sudaryono Promosikan Peluang Investasi Pertanian ke Rumania

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa sektor pertanian Indonesia mengalami lompatan signifikan dalam satu tahun terakhir. Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung. Sebuah capaian strategis yang memperkuat fondasi ketahanan pangan […]

Mentan Amran: Berani Korupsi Bantuan Bencana, 1×24 Jam Saya Pecat !

Mentan Amran: Berani Korupsi Bantuan Bencana, 1×24 Jam Saya Pecat !

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang. “Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku […]

Wamentan Sudaryono Pastikan Pemulihan Sawah Terdampak Bencana di 3 Provinsi

Wamentan Sudaryono Pastikan Pemulihan Sawah Terdampak Bencana di 3 Provinsi

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat sekaligus program rehabilitasi agar petani bisa segera kembali berproduksi. “Kita sangat berduka […]

Ajak Jajaran Kementan Perkuat Integritas, Wamentan Sudaryono: Korupsi Adalah Extraordinary Crime!

Ajak Jajaran Kementan Perkuat Integritas, Wamentan Sudaryono: Korupsi Adalah Extraordinary Crime!

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengajak seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan budaya saling mengingatkan guna mencegah praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam peringatan […]

Mentan/Kabapanas Setujui Permohonan 10.000 Ton Beras Dari Gubernur Mualem, Jamin Stok Beras Nasional Tetap Aman dan Berlipat

Mentan/Kabapanas Setujui Permohonan 10.000 Ton Beras Dari Gubernur Mualem, Jamin Stok Beras Nasional Tetap Aman dan Berlipat

Pilarpertanian – Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Sumatera. “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah […]

Kementan Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Swasembada Pangan

Kementan Tegaskan Integritas sebagai Fondasi Swasembada Pangan

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan integritas, akuntabilitas, dan tata kelola bersih dalam mewujudkan swasembada pangan. Nilai-nilai tersebut harus terus diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan pelayanan publik dan program akselerasi kemandirian pangan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Suwandi menyampaikan bahwa integritas bukan hanya sebagai pedoman etis, melainkan standar kerja yang harus hadir dalam setiap proses kebijakan. […]