PP KAMMI Nilai Swasembada Pangan 2025 sebagai Prestasi Nasional
Pilarpertanian - Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada beras 2025 yang diumumkan pemerintah dalam momentum Panen Raya Nasional. Menurutnya, keberhasilan ini menandai satu fase penting dalam perjalanan kedaulatan pangan Indonesia dan membuktikan bahwa negara masih memiliki daya untuk mengelola sektor paling fundamental bagi kelangsungan hidup bangsa.
“Capaian swasembada pangan 2025 patut diapresiasi sebagai kerja besar negara. Ini adalah sejarah penting karena untuk ketiga kalinya Indonesia mampu mencapai swasembada beras, di tengah tekanan global, krisis iklim, dan ketidakpastian geopolitik,” ujar Furqon.
Ia menilai jalan menuju swasembada kali ini bukan proses mudah. Dibutuhkan keberanian politik, konsistensi kebijakan, serta keberpihakan nyata kepada petani sebagai aktor utama ketahanan pangan nasional.
Furqon secara khusus mengapresiasi langkah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang dinilainya berani mengambil risiko kebijakan dengan menaikkan harga gabah di tingkat petani serta memperluas subsidi pupuk.
“Kebijakan menaikkan harga gabah dan memperbaiki distribusi pupuk adalah langkah berani. Ini bukan kebijakan populer, tapi justru itulah yang selama ini absen. Banyak menteri pertanian sebelumnya ragu mengambil langkah ini, padahal tanpa keberpihakan pada petani, swasembada hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.
Menurut PP KAMMI, keberhasilan produksi hingga puluhan juta ton beras dan penguatan cadangan beras pemerintah merupakan fondasi penting bagi kemandirian pangan nasional. Dengan fondasi tersebut, Furqon optimistis pemerintah memiliki peluang besar untuk mendorong swasembada komoditas strategis lainnya.
“Kami melihat peluang nyata untuk swasembada di sektor lain seperti gula, jagung, daging, dan susu. Indonesia adalah negeri yang kaya sumber daya, tanahnya subur, dan manusianya pekerja keras. Tinggal memastikan kebijakan benar-benar diarahkan untuk memaksimalkan potensi itu,” katanya.
Namun di balik apresiasi tersebut, Furqon mengingatkan bahwa swasembada tidak boleh berhenti pada perayaan seremonial dan angka statistik. Menurutnya, ukuran keberhasilan sejati terletak pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Swasembada harus diiringi dengan penurunan harga pangan, khususnya beras, di tingkat konsumen. Jika produksi melimpah dan stok besar, tetapi harga masih menekan rakyat, maka ada persoalan serius dalam tata niaga dan distribusi yang wajib segera dibenahi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar agenda swasembada ke depan tidak dijalankan dengan mengorbankan lingkungan dan keadilan agraria, mengingat krisis ekologis justru dapat menjadi ancaman baru bagi ketahanan pangan jangka panjang.
“Pangan adalah soal hidup dan mati bangsa. Karena itu, negara harus memastikan swasembada berjalan beriringan dengan keadilan harga, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan petani. Di situlah makna kedaulatan pangan yang sesungguhnya,” tutup Furqon.(ND)
