Gubernur Riau: Pertanian Tidak Boleh Berhenti, Gerakan Tanam di Daerah Sendiri
Pilarpertanian - Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar mengatakan penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah Covid-19 berdampak terhadap sendi kehidupan masyarakat, di antaranya mengenai ketahanan pangan daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya defisit pangan di Provinsi Riau, pemerintah daerah (Pemda) bersama petani mulai melakukan gerakan tanam penyediaan pangan dan hortikultura di daerah sendiri.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Daerah lain juga memberlakukan PSBB sehingga arus masuknya bahan pangan dari daerah lain ke daerah kita tentunya juga akan terbatas, dan harganya kemungkinan besar akan naik pula,” katanya saat memberikan arahan pada acara 'Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah' di Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Gubernur Syamsuar mengatakan bahwa ia telah memberikan instruksi kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau untuk melakukan Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah dengan menanam di daerah sendiri berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman sayuran, dan buah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tujuannya untuk menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan serta stabilisasi harga pangan,” ucapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Lebih lanjut, Syamsuar menerangkan bahwa gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan intensifikasi berupa peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari serta penanaman dalam pot/polybag. Kemudian, melalui kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land) dan lahan-lahan milik kantor/lembaga pemerintah/swasta yang tidak dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Ini juga sekaligus merespon instruksi Bapak Presiden terkait membuka lahan sawah baru sebagai antisipasi kekeringan maka sesuai RTRW Provinsi Riau yang telah ditetapkan pada tahun 2018, bahwa kita telah menetapkan pola ruang khusus pertanian Provinsi Riau seluas 514.130 ha,” ungkapnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Syamsuar juga turut menyampaikan laporan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait luas panen padi di Provinsi Riau dimana pada bulan April lalu luas panen mencapai 3.329,8 hektar (ha) dan diperkirakan pada bulan Mei luas panen 4.581,1 ha serta pada bulan Juni mendatang Provinsi Riau akan panen seluas 9.246,4 ha. Sedangkan produksi beras pada bulan April-Juni mencapai 40.435,1 ton.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Perlu saya tegaskan bahwa ada atau tidak ada pandemi Covid-19 kita tidak boleh terlena, pertanian harus terus bergerak, tidak boleh berhenti,” sambungnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Pada kesempatan berbeda, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, sejumlah provinsi yang sebelumnya mengalami defisit beras, kini telah berkurang. Ini terjadi lantaran pemerintah melakukan intervensi dengan memasok kebutuhan beras ke beberapa wilayah.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya mencatat ada tujuh provinsi yang mengalami defisit beras, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Setelah diintervensi, maka yang tersisa Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Maluku Utara,” kata Syahrul.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Syahrul menegaskan beberapa upaya intervensi yang dilakukan pemerintah, di antaranya mengalokasikan stok beras nasional dari daerah yang surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta berkoordinasi dengan Bulog untuk mendistribusikan stok beras.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kelancaran distribusi menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan stok beras,” tandasnya.(LT)
