Ketua Umum Nasional KTNA: Masih Parsial, Data Beras BPS Bisa Ciderai Petani
Pilarpertanian - Pilar – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) tentang produksi beras masih menjadi sorotan banyak pihak. Kali ini, Ketua Umum Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir turut angkat suara. Winarno menilai produksi beras tahun 2018 masih parsial karena tidak memasukkan data dari tahun-tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“BPS cuma rilis data beras tahun 2018 bahwa kita surplus 2,85 juta ton. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak pernah rilis data yang menggunakan metode KSA (kerangka sampel area.red). Data beras tahun 2018 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data pendukung dari tahun sebelumnya untuk memastikan kondisi stok beras saat ini,” ungkapnya saat dimintai keterangan, Rabu (31/10).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Winarno menyebutkan karena pada tahun sebelumnya BPS tidak merilis data beras, maka pihaknya merujuk kepada data survey yang dilakukan Succofindo. Pada bulan Juni 2017, Succofindo merilis bahwa sebanyak 15 juta kepala keluarga petani memiliki stok beras sebanyak 5,6 juta ton. Dengan ditambah stok yang ada di masyarakat, maka total ada 8,1 juta ton.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Jika kita menggunakan data hasil survey Succofindo untuk ditambahkan ke produksi surplus 2,85 juta, maka total kita memiliki sekitar 9,1 juta ton beras. Sebetulnya data ini tidak berbeda jauh dengan data yang dirilis BPS bersama Kementan sebelumnya,” ungkap Winarno.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Lebih lanjut, Winarno memastikan pihaknya tidak akan memperdebatkan data BPS. Tapi jika data yang dirilis BPS tidak komprehensif, dirinya mengkhawatirkan data BPS bisa menciderai petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Oke lah kita menerima semuanya. BPS memang dilindungi undang-undang. Tapi petani saat ini posisinya diinjak dan dicekik,” tandasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Bulog, menurut Winarno kesulitan menyerap gabah karena pemerintah masih menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang diatur oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2015. Meskipun Kementerian Pertanian sudah memberikan fleksibilitas 10 persen, Winarno menilai itu belum cukup untuk menutupi biaya produksi petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Bulog menggunakan instrument itu untuk menyerap gabah, ya akhirnya kesulitan untuk dapat barang. Akhirnya harga jadi mahal dan barang tidak ada di gudang Bulog. Lalu pemerintah menyebutkan harus impor. Padahal barang itu sebetulnya ada,” keluh Winarno.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Untuk itu, Winarno mengharapkan BPS lebih bijak dalam merilis data. Jika data yang dirilis BPS dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendorong terjadinya impor beras, maka petani akan sangat terluka. “Kalau dilakukan impor lagi, petani bisa marah. Petani saat ini tercekik. Mari kita jangan buat marah petani,” tegas Winarno.(RS).
