Mentan SYL : Kostraling Jadi Andalan Pertanian, Harus Bisa Naik Kelas
Pilarpertanian - Langkah koordinatif dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mendukung pengembangan penggilingan padi dalam wadah Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling). Kostraling yang dibentuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo bertujuan untuk menjembatani produk pertanian dari produsen ke konsumen, selanjutnya untuk menggerakkan kostraling ini didorong dari permodalan KUR.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kementan mengadakan Rapat koordinasi Kostraling secara virtual hari Rabu (22/7) dengan mengundang Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Kementerian Koordinator Perekonomian, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten serta pihak dari perbankan mitra. Rapat tersebut langsung di pimpin oleh Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Syahrul menyatakan, Covid-19 memberi dampak positif bagi pertanian untuk tetap eksis. Oleh karena itu, penggilingan harus berputar lebih kuat lagi, karena bisnis pertanian yang paling menjanjikan dalam masa pandemi ini.
“Saya yakin bisnis penggilingan hari ini dan besok punya prospek yang bagus. Saya minta kostraling mulai mengembangkan konsepsi, manajemen hulu hilir, meningkatkan SDM, support marketingnya dan mitra off takernya. Kostraling tempat naik kelas bagi penggilingan, bertahap kita ubah ini semua,” demikian dikatakan Syahrul dalam rapat tersebut.
Syahrul berpesan agar Kostraling tidak hanya berfungsi menggiling tapi juga sebagai buffer stock. Namun di setiap kecamatan harus kuat dengan gudang yang bagus.
“Sinergi juga harus kuat karena perlu akselerasi perbankan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi berharap, agenda rakor akan memberikan gambaran mekanisme menyerap KUR sehingga target dan serapan berjalan baik serta sebagai wadah diskusi mengatasi masalah di lapangan. Sampai dengan tanggal 18 Juli realisasi KUR subsektor tanaman pangan mencapai Rp 7 triliun yang diambil oleh 320 ribu nasabah.
“Serapannya sekitar 31 persen dan kali ini kami berharap 180 ribuan penggilingan diberdayakan supaya mampu menyerap gabah petani, yang dalam hal ini perlu permodalan untuk pabrik, peralatan maupun menambah kapasitas gudangnya,” sebut Suwandi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengungkapkan kondisi kenyataan pada dasarnya sebagian besar penggilingan padi adalah pada skala mikro dan kecil. Ada 9.712 penggilingan kecil dengan 5 sampai 19 orang tenaga kerja serta 149.594 penggilingan mikro dengan 1 hingga 4 orang tenaga kerja.
Dari data tersebut, lanjutnya, penggilingan kecil dan mikro kondisi teknis dan manajemennya lemah sehingga perlu direvitalisasi. Yakni baik menyangkut manajemen, konfigurasi dan perlengkapan sehingga perlu permodalan dan saluran pemasaran.
“Selama ini revitalisasi dilakukan bertahap namun pembiayaan secara komersial, jadi dirasa memberatkan. Dengan adanya KUR akan sangat penting mempercepat revitalisasi padi. Akan terdapat manfaat seperti penurunan kehilangan hasil, peningkatan rendemen, peningkatan efisiensi dan kualitas beras sehingga akan meningkatkan produksi beras nasional,” ungkap Sutarto.
Sutarto menilai, kerjasama sinergi hulu hilir petani dan penggilingan sangat diperlukan untuk peningkatan produksi dan stabilisasi harga. Perpadi sangat bangga atas kebijakan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dalam memberikan ruang guna meningkatkan produksi pangan.
“Atas nama anggota Perpadi kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Menteri beserta jajajarannya, bagaimana kita membangun penggilingan padi sebagai bagian tak terpisahkan dalam peningkatan produksi pangan,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perbankan Kemenko Perekonomian, Eni Widiyanti yang selama ini mencermati KUR untuk penggilingan padi. Menurutnya, revitalisasi penggilingan padi lebih pas digunakan untuk revitalisasi dryer karena sebagian besar penggilingan padi kecil belum memiliki dryer yang memadai.
“Saat itu, kami selalu lakukan rapat koordinasi di tingkat Kemenko perekonomian dan memang disepakati KUR ini bukan untuk perusahaan besar, tapi untuk mikro dan kecil. Kemudian soal jangka waktu KUR bisa sampai 3 tahun supaya efisien dan efektif,” ujarnya.
“Kami berharap penataan ekosistem dari hulu hilir saat ini sudah menggandeng Bulog, pengusaha pengilingan padi supaya jalin kerjasama dengan Bulog,” pinta Eni.
Dalam rakor tersebut dari perbankan hadir pula wakil dari Bank Mandiri, BRI dan BNI. Abdi dari Bank BRI menyebut pada prinsipnya perbankan mendukung penuh program KUR untuk Kostraling. Tahapan yang menurutnya perlu dilakukan adalah dukungan data untuk bisa diverifikasi dan dilakukan survey pendahuluan, sosialisasi intensif tentang KUR dan perbaikan kelembagaan petani oleh dinas terkait.
“Penting juga melakukan review pendataan infrastruktur yang ada sudah memadai belum serta perlunya pembinaan dan monitoring operasional bersama,” ucap Abdi.
Amir, perwakilan Perpadi dari Sulawesi Selatan menyebutkan dalam perkembangan penggilingan padi, plafon Rp. 500 juta masih sangat kurang untuk permodalan dan revitalisasi. Dengan begitu, ia berharap ada kemudahan plafon yang bisa sampai Rp 1 Miliar bagi KUR kecil.
“Selain itu adanya aturan bagi yang sedang memiliki kredit usaha tidak bisa ikut serta KUR menjadi bahan yang diminta untuk dapat dipertimbangkan kembali,” tuturnya.(BB)
