Akselerasi Swasembada Gula, Wapres Gibran-Mentan Amran Totalitas Dukung Petani
Pilarpertanian - Pemerintah terus mengakselerasi upaya menuju swasembada pangan termasuk komoditas strategis gula. Komitmen ini ditegaskan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan kerja panen raya dan penanaman tebu di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin (23/6/2025).
“Paling lambat (swasembada gula) di 2027. Jadi ini akan kita kejar dan Insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras. Harganya baik, semua bisa diuntungkan, dan sekali lagi ini komitmen dari pemerintah, komitmen dari Pak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama,” kata Wapres Gibran.
Ia menekankan bahwa sektor gula membutuhkan perhatian dan kebijakan yang kuat, sebagaimana sektor beras yang kini menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, dalam sesi dialog bersama petani yang dilakukan secara luring dan daring, berbagai keluhan petani menjadi catatan penting bagi pemerintah.
”Ini sekarang PR-nya Pak Mentan adalah masalah gula. Ini membutuhkan ketegasan dari Pak Menteri untuk memperbaiki beberapa hal dan Pak Presiden pasti backup penuh,” ungkapnya.
Wapres Gibran mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung petani dan meningkatkan sektor gula. Beberapa masukan dari petani saat sesi dialog adalah harapan agar komoditas gula mendapatkan perhatian serius seperti halnya komoditas padi. Petani mengharapkan dukungan mulai dari mekanisasi hingga harga penjualan yang menguntungkan.
”Saya kira tadi untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit, ini dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Kita ingin beresi ini semua karena di setiap Ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden, ditanyakan masalah harga, produksi seperti apa, pasti ditanyakan terus. Nanti masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti dan kita ingin ini sukses seperti beras,” terangnya.
Untuk itu, Wapres Gibran mendorong sinergi berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan komoditas tebu nasional, terutama mencapai target swasembada tebu lebih cepat yaitu dalam dua tahun ke depan. ”Kita support pokoknya 2 tahun ini semuanya beres. Dan sekali lagi kita butuh dukungan dari Kepala Daerah, para Dirut, Pak Wamen, juga kerja keras sama-sama untuk menuju swasembada pangan,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyebutkan bahwa pemerintah telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional yang ditargetkan pada tahun 2028 terwujud Swasembada Gula Konsumsi dan selanjutnya pada tahun 2030 akan terwujud Swasembada Gula Nasional dan Kebutuhan Industri serta pemenuhan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel).
Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengakselerasi swasembada gula lebih cepat dengan melakukan pembenahan pada sektor gula, mulai dari hulu ke hilir.
”Pembenahan total dari hulu ke hilir. Mulai benih, tanam, kemudian hilirisasi. Dan juga penjualan supaya sistemnya lebih baik dan menguntungkan petani kita. Karena sederhana, petani untung maka mereka tanam. Petani rugi, mereka jera untuk tanam. Dia tidak muluk-muluk, yang penting bisa diberi ruang untuk untung,” ungkapnya.
Seperti diketahui, berdasarkan taksasi awal tahun 2025, produksi gula diperkirakan sebesar 2,901 juta ton yang dihasilkan dari luas areal 538.168 hektare. Tren produksi rata-rata pencapaian realisasi selama 5 tahun sebesar 95 persen dari taksasi awal sehingga diperkirakan total produksi tahun 2025 sebesar 2,75 juta ton, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Dalam upaya percepatan swasembada gula nasional, dilakukan beberapa intervensi, yaitu intensifikasi yang difokuskan pada kegiatan bongkar ratoon seluas 275 ribu hektare sampai dengan tahun 2027. Selain intensifikasi melalui bongkar ratoon diperlukan juga penggunaan benih unggul, perbaikan irigasi, dan penggunaan pupuk yang tepat sasaran.
Selain itu, ditargetkan perluasan areal tebu seluas 500 ribu hektare yang terdiri dari 200 ribu hektare inti dan 300 ribu hektare plasma serta pembangunan dan reaktivasi pabrik gula sebanyak 10 unit baik di Jawa maupun luar Jawa. Langkah ini mendorong investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.(ND)
