DPR Curiga Kebijakan Impor Beras Adalah By Design
Pilarpertanian - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Nur’aeni meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) fokus melakukan penyerapan dibanding bersuara melakukan impor beras disaat petani akan melakukan panen raya. Kata Aini, jangan sampai kebijakan impor tahun ini dianggap sebagai by design karena menurut rencana awal Indonesia akan melakukan ekspor.
“Jangan sampai rencana impor beras ini dibuat by design sehingga data-data yang bapak ibu sampaikan tadi hanya sebatas pendukung saja dan membuat kami di DPR selaku mitra juga berpikir yang sama (by design). Saya berpesan bahwa hati-hati jangan sampai disaat petani kita panen nanti alasan lagi dengan kondisi kualitas gabah yang kurang bagus maka Bulog tidak mampu menyerap,” ujar Nur’aeni dalam RDPU Komisi IV, Rabu, 7 Desember 2022.
Berikutnya, Nur’aeni meminta agar Bulog melakukan pengecekan pada perusahaan besar yang menyimpan beras dengan skala besar. Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini pengecekan dilakukan pada perusahaan skala kecil.
“Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang memang di tracking oleh Bulog dan tim pangan nasional itu kan perusahaan pesan kecil-kecil. Apakah Bulog ini sudah memeriksa juga terhadap perusahaan besar?” katanya.
Anggota Komisi IV lainnya, Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan mengapa serapan Bulog sangat kecil. Padahal, kata dia, saat itu petani di sejumlah sentra tengah menggelar panen raya, yaitu pada periode Maret-April.
“Saya punya pertanyaan, pada saat surplus itu Bulog menyerap apa enggak. Kan kalau dilihat data Maret-April itu mestinya nyerapnya besar ya Pak ya tapi di sini saya simpulkan nyerapnya kecil pak. Nah pertanyaan selanjutnya nyerapnya kecil ini apakah karena Bulog tidak ada uang dalam kaitannya pinjaman berupa bunga komersil atau ada penjelasan lain supaya kita bisa menelusuri satu persatu sebabnya,” katanya.
Namun apabila dari penelusuran yang dilakukan ini ternyata ada hal lain, maka bisa dipastikan masalah beras tahun ini bukan berada di Kementan dan juga bukan di Bulog. “Dengan demikian berarti ini masalahnya bisa saja tidak ada di Bulog tidak ada juga di Kementan, tetapi ada di pihak luar dan dampaknya ke mitra-mitra kita. Jadi kenapa kok serapannya kecil dan ini apa pangkal persoalannya,” katanya.(ND)
