Hadiri Rakor di Kemendagri, Kementan Paparkan Strategi Hadapi Inflasi

Pilarpertanian - Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, hadir dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diadakan di Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/10/2023).

Plt Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan pentingnya menggenjot produksi untuk menjaga inflasi.

Arief menginstruksikan kepada jajarannya di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot produksi beras nasional yang sebelumnya 31 juta ton menjadi 35 juta ton.

Hal ini juga sejalan dengan antisipasi menghadapi El Nino sekaligus mencukupi kebutuhan beras nasional dan mengendalikan laju inflasi.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi, menyampaikan strategi Kementan dalam mengantisipasi inflasi.

“Beras penyumbang inflasi terbesar dibanding komoditas lain. Solusi untuk menghadapi inflasi dengan meningkatkan produksi, dengan target dari 5,2/ Ha menjadi 5,4 5,5 bahkan 5,7 Ton per Ha,” paparnya.

Dedi menambahkan, kenaikan harga cabe rawit dan cabe merah dapat diatasi tidak hanya dengan keterlibatan petani dalam produksi.

“Tetapi juga dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk menanam cabe dengan dibantu penyuluh di lapangan. Selain itu, memastikan penyediaan pupuk di 26.000 outlet pupuk,” katanya.

Selain itu, Dedi mengatakan jika peran penyuluh menjadi penting. Sehingga sinergi Kementan dan Kemendagri di mana Pemerintah daerah yang sekarang menaungi para penyuluh sesuai amanat Undang-Undang.

“Strategi lainnya adalah percepatan Gerakan Nasional (Gernas) penanganan dampak El Nino, dengan menyiapkan sarana prasarana, benih, pupuk, air, alsintan dan teknologi,” ujarnya.

“Sekali lagi kami butuh kerja sama pemerintah daerah dalam upaya luas tanam Gernas penanganan El Nino,” imbuhnya.

Dedi juga menyebut jika total penyuluh nasional 47.606 dari 80 ribu. Dan 75 ribu punya potensi pertanian dengan ratio jumlah penyuluh sekarang, satu penyuluh menangani dua desa. Untuk mencukupi kebutuhan satu penyuluh satu desa maka masih kurang 28.000.

“Kita juga baru bebas dari PMK untuk itu butuh support pemerintah daerah akselerasi vaksin PMK untuk mencegah outbreak wabah,” ujarnya.

Sementara Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir, menyampaikan ada 10 provinsi dengan angka inflasi tertinggi, Babel, Sultra, Maluku Utara, DIY, Maluku, Kaltim, Jatim, Kalsel, Papua Barat, Jateng, Sulteng dan Bali.

“Ini menjadi perhatian bersama. Kenaikan harga gula pasir, beras, cabe rawit ayam perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Mengingatkan Pemda untuk aktif memantau pergerakan harga dari hari ke hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan akan datangnya masa kampanye, yang harus diantisipasi adalah kenaikan harga.

Menanggapi paparan dari Kementerian Pertanian, ia mengatakan hal itu harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan penugasan para penyuluh sampai ke tingkat desa.

“Kita mengingatkan pemerintah daerah untuk mendorong pelaksanaan vaksinasi PMK sebagai upaya preventif untuk mencegah wabah,” katanya.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari, mengatakan data Bulog per 20 Oktober Stok beras Bulog 1,507,198 Ton.

“Salah satu upaya dalam pengendalian inflasi, Perum Bulog sejak 13 September 2023 dengan melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan mulai memasok beras ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan juga Food Station,” katanya.

Kedua dengan mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan pada 25 Juni 2023 dan 16 Oktober 2023.

“Selain itu, Perum Bulog sejak 28 Agustus 2023 melakukan gerakan Siap Jaga Harga Pasar dengan SPHP (SIGAP SPHP) dengan menambah pasokan beras ke pasar melalui SPHP dengan harga jual maksimal HET CBP di pengecer di pasar tradisional dan ritel modern,” paparnya.

Menurutnya, realisasi SPHP 854.285 Ton (71,19% dari rencana SPHP tahun 2023 sebanyak 1,2 Juta Ton).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menuturkan langkah dalam pengendalian inflasi dengan membanjiri PIBC dengan stok beras Bulog, yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dan pertanggal 20 Oktober 2023, harga beras medium (IR64 III) mulai turun secara gradual di kisaran Rp 10.996/Kg. Kita juga melakukan Stabilisasi Harga Beras melalui Gerakan Pangan Murah se Indonesia, dan gerakan pangan murah 430 titik 38 provinsi 267 Kabupaten/Kota,” katanya lagi.(ES/BB)