Kementan Percepat Tanam CSR 2026, Pastikan Lahan Segera Produktif
Pilarpertanian - Kementerian Pertanian mempercepat penanaman pada lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2026 untuk memastikan lahan yang telah dikonstruksi dan diolah segera produktif. Percepatan ini penting agar investasi pemerintah dalam pembukaan lahan baru memberikan manfaat nyata bagi petani, meningkatkan indeks pertanaman (IP), dan memperkuat produksi pangan nasional.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam Serempak yang dipusatkan di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan tanam nasional dengan target 10.000 hektare pada lokasi CSR 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, didampingi Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Angga Tri Aditia Permana, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang, Andi Amal Hayat Makmur, dan Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, serta jajaran pemerintah daerah, Brigade Pangan, kelompok tani, dan petani.
Gerakan Tanam Serempak menjadi langkah Kementerian Pertanian untuk memastikan lahan yang telah dibuka melalui program CSR segera dimanfaatkan. Setelah konstruksi dan pengolahan lahan selesai, kesiapan air, benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya perlu dipastikan agar penanaman dapat segera dilakukan.
Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menegaskan bahwa percepatan tanam harus dimulai sejak proses konstruksi agar lahan yang selesai dibangun tidak terlambat dimanfaatkan. Ia menekankan pentingnya pengawalan kesiapan lahan dan sarana produksi sejak awal sehingga penanaman dapat segera dilakukan setelah lahan siap.
“Saya sangat mengharapkan dan menyarankan ketika progres konstruksi sudah 80 persen atau 90 persen, lakukan pendampingan intensif dan siapkan semuanya,” tegas Arsanti.
Arsanti juga menekankan pentingnya memastikan penyelesaian konstruksi sesuai ketentuan kontrak agar lahan yang dibangun benar-benar siap diolah dan segera ditanami. Kesiapan lahan, ketersediaan sarana produksi, serta dukungan pengairan perlu dipastikan agar program CSR memberikan manfaat nyata bagi petani.
Terkait keterbatasan air, Arsanti mendorong koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) atau Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Pompanisasi dari sumber air terdekat dan pembangunan infrastruktur pengairan sesuai kebutuhan juga dapat menjadi solusi bagi lahan yang mengalami kekurangan air.
“Jadi sebetulnya solusinya sudah ada, hanya kemudian seberapa cepat kita bisa merealisasikannya di lapangan,” ujarnya.
Arsanti menegaskan bahwa gerakan tanam harus menghasilkan dampak nyata bagi petani, bukan sekadar kegiatan simbolis. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk persoalan air dan pupuk, serta memastikan hasil panen petani memiliki akses penyerapan.
“Kami sangat mengharapkan ini bukan sekadar kegiatan seremonial,” tegasnya.
Peningkatan indeks pertanaman juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan investasi pemerintah melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan CSR. Arsanti menyebutkan, di sejumlah wilayah, indeks pertanaman telah mencapai 300 sehingga petani dapat menanam padi hingga tiga kali dalam setahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan dan air yang lebih baik dapat meningkatkan intensitas tanam.
Untuk program Oplah 2026, Arsanti menyampaikan target seluas 298.000 hektare atau sekitar 300.000 hektare. Dengan peningkatan indeks pertanaman, lahan tersebut diharapkan dapat ditanami lebih dari dua kali, bahkan hingga tiga kali sesuai kondisi wilayah.
Selain mempercepat penanaman, Kementerian Pertanian juga mendorong penguatan Brigade Pangan sebagai bagian dari regenerasi petani dan pengembangan usaha pertanian. Arsanti berharap Brigade Pangan tidak hanya berfokus pada budidaya padi, tetapi juga mengembangkan usaha dari hulu hingga hilir, seperti jasa alat dan mesin pertanian (alsintan), pengolahan gabah menjadi beras, serta diversifikasi usaha lainnya.
“Ke depan, kita akan mendorong agar kegiatan usaha Brigade Pangan ini semakin baik lagi. Kita akan menjadikan di setiap kabupaten atau kota, Brigade Pangan ini sebagai badan hukum atau badan usaha,” kata Arsanti.
Penguatan kelembagaan Brigade Pangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membuka peluang usaha bagi generasi muda di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, sarana produksi, dan pengembangan usaha, Brigade Pangan diharapkan tumbuh menjadi kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Gerakan Tanam Serempak ini merupakan kegiatan pertama pada periode tanam Oktober 2026 hingga September 2027. Kalimantan Selatan dipilih karena memiliki areal CSR yang telah siap ditanami dalam luasan yang memadai untuk memulai gerakan tersebut.
Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Brigade Pangan, petani, dan pemangku kepentingan terkait, Kementerian Pertanian mendorong agar lahan CSR segera produktif dan mendukung peningkatan produksi pangan. Pengawalan sejak konstruksi hingga panen menjadi kunci agar program ini memberikan manfaat nyata bagi petani dan memperkuat swasembada pangan berkelanjutan.(BB)
