Kemitraan Multi Pihak Solusi Permasalahan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Kelapa di Sulut

Pilarpertanian - Kemitraan Multi-Pihak (KMP) merupakan instrumen yang menjembatani seluruh pemangku kepentingan untuk berbagi keahlian, pengalaman, teknologi dan pendanaan dalam mencari solusi permasalahan pembangunan. Kerja sama dalam kerangka KMP dapat menjadi salah satu cara meningkatkan kolaborasi dan sinergi untuk menjawab permasalahan dalam produksi dan hilirisasi komoditas kelapa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono menyampaikan hal ini saat membuka Dialog Kemitraan Multi-Pihak Bidang Komoditas Kelapa untuk Pemulihan Ekonomi Sulawesi Utara di Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) pada Kamis (19/11/2020).

Dialog KMP ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan mewakili kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, BUMDes, dan mitra pembangunan. Kegiatan bertujuan menemukan permasalahan serta solusi dalam produksi dan hilirisasi komoditi kelapa dalam rangka mendukung transformasi ekonomi Sulut melalui dialog dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kepala Balit Palma, Ismail Maskromo dalam sambutan berharap dialog ini dapat menghasilkan rencana tindak yang konkrit yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah komoditi kelapa dan pemulihan ekonomi Provinsi Sulut.

“Harapannya kita bersinergi dari Kementerian Pertanian, Bappenas dan pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian melalui kelapa, mulai dari Sulut untuk Indonesia,” kata Ismail.

Untuk meningkatkan produksi dan hilirisasi komoditi kelapa, salah satunya diperlukan dukungan inovasi teknologi. Kepala Balitbangtan, Fadjry Djufry pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi mulai dari hulu sampai hilir. Meski demikian, diperlukan dukungan berupa kerja sama produksi dalam perbanyakan massal benih kelapa unggulan.

“Berbagai inovasi tersebut telah diadopsi oleh petani dan stake holder lainnya terutama varietas unggul kelapa Dalam dan Genjah yang telah ditanam di berbagai sentra kelapa di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulut, Edwin Kindangen menyatakan pihaknya tidak hanya mendukung kebijakan dalam rangka mendukung industri kelapa, tetapi para pelaku industri kecil dan menengah. “Sebenarnya salah satu bukti adalah kebijakan-kebijakan Pemda yang memberikan ruang pada petani bekerja lebih baik,” lanjutnya.

Pada kegiatan tersebut, digelar dua sesi diskusi panel. Diskusi Panel 1 membahas mengenai peningkatan produksi komoditi kelapa dengan narasumber Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Ketua Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sam Ratulangi dan Ketua Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan Universitas Sam Ratulangi dengan moderator Kepala Balit Palma.

Dalam diskusi panel terungkap bahwa isu dalam sisi produksi komoditi kelapa adalah rendahnya produksi tanaman, belum optimalnya penerapan budi daya, lambatnya program peremajaan, terbatasnya varietas unggul baru, kurangnya ketersediaan benih unggul, adanya serangan hama dan penyakit tanaman, terbatasnya dukungan pendanaan dan tingginya konversi lahan perkebunan.

Diskusi Panel 2 membahas hilirisasi dan pemasaran komoditi kelapa dengan narasumber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, CSR Manager PT. MSM, dan Komisaris BUMDes Solafide Minahasa Utara dengan moderator Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulut. Diskusi membahas isu terkait petani yang masih mengandalkan penjualan produk primer (butiran dan kopra) dan petani terikat ijon untuk mendukung pendanaan.

Isu lain yang dibahas tentang belum dioptimalkannya nilai tambah produk, terbatasnya keterampilan petani dalam mengolah produk, belum adanya investor, belum adanya jaminan pemasaran produk, dan belum terbentuknya kelembagaan petani.

Acara ditutup dengan wrap up berupa pembahasan Rencana Tindak KMP Komoditi Kelapa Provinsi Sulut oleh Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Kementerian PPN/Bappenas Wisnu Utomo. Dalam Rencana Tindak, isu yang dibahas di masing-masing diskusi panel diidentifikasi solusinya, kemudian ditentukan focal point dan juga time frame penyelesaian isu.

Diharapkan implementasi Rencana Tindak KMP dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa dan mendukung transformasi ekonomi Provinsi Sulut.(BB)