Komisi IV DPR RI Apresiasi Kementan Jaga Swasembada, Dorong Penguatan Anggaran Pertanian 2027
Pilarpertanian - Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pertanian dalam menjaga swasembada pangan nasional. Di tengah tantangan sektor pertanian dan kondisi iklim yang dinamis, Kementan dinilai mampu menjaga swasembada, khususnya beras dan jagung. Dukungan terhadap kinerja tersebut turut diikuti dorongan agar anggaran Kementan pada 2027 diperkuat.
Apresiasi tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alien Mus, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Selasa (1/9/2026). Ia menilai sektor pertanian menjadi salah satu kementerian yang berperan penting dalam memastikan swasembada pangan tetap terjaga.
“Pada prinsipnya kami Partai Golkar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia, pada saat ini juga Pak Menteri Pertanian. Dengan suasana dan iklim yang luar biasa, tapi pertanian menjadi salah satu kementerian yang menjaga bahwa swasembada pangan itu tetap terjaga,” kata Alien.
Menurut Alien, kinerja tersebut layak mendapatkan apresiasi karena Kementan terus menjaga swasembada pangan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian. “Mungkin kita memberikan apresiasi dan applause,” katanya.
Alien juga menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk memastikan capaian swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Ia berharap anggaran Kementerian Pertanian pada 2027 tidak hanya menjadi anggaran yang kecil, tetapi mampu menjadi pendorong bagi keberlanjutan pembangunan pertanian nasional.
“Saya yakin di tangan Pak Menteri dengan anggaran sekitar Rp28 triliun ini bisa menjadi salah satu pacuan untuk bisa menjadi Indonesia tetap bisa mempertahankan swasembada, khususnya di beras dan jagung dan juga beberapa lainnya,” ujar Alien.
Ia juga mendorong agar Kementan mendapatkan tambahan anggaran. Menurutnya, dukungan tersebut penting mengingat besarnya pekerjaan yang harus dilakukan Kementan dalam menjaga dan memperkuat swasembada pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian kalau bisa mendapat tambahan anggaran karena sangat luar biasa kerjanya,” katanya.
Alien menilai kebutuhan penguatan anggaran juga semakin relevan karena agenda swasembada pangan mencakup komoditas yang lebih luas. Salah satunya adalah bawang putih yang kini turut menjadi perhatian dalam agenda swasembada pangan.
“Apalagi disampaikan Ibu Ketua Komisi IV, ada komoditas yang menjadi tambahan untuk swasembada yaitu bawang putih. Banyak sekali yang harus diperhatikan,” ujar Alien.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penguatan ketahanan dan swasembada pangan menjadi bagian penting dari arah pembangunan pertanian nasional. Mentan Amran mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat kemandirian pangan melalui berbagai kebijakan dan kerja keras yang diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Ke depan pemerintah akan terus memperkuat kemandirian pangan,” kata Mentan Amran.
Dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027, Mentan Amran juga menjelaskan bahwa rencana kerja Kementan diarahkan untuk mendukung agenda kedaulatan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.
“Rencana kerja pemerintah Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional, yaitu klaster kedaulatan pangan melalui pengembangan kawasan berintegrasi,” ujar Mentan Amran.
Ia menjelaskan, pengembangan tersebut mencakup sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk padi, kedelai, jagung, dan bawang putih, serta pengembangan kawasan perkebunan dan peningkatan produksi peternakan.
Mentan Amran menambahkan, penguatan sektor pertanian juga diarahkan untuk menjamin kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat substitusi impor, serta meningkatkan daya saing ekspor nasional.
“Dalam rangka menjamin kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan petani serta memperkuat substitusi impor dan daya saing ekspor nasional sesuai arahan Bapak Presiden,” katanya.(PW)
