Mentan SYL: Permentan No 10/2022 Jaga Ketersediaan, Jangkauan dan Optimalisasi Pupuk Subsidi untuk Petani
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Saat Melakukan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 di Bogor, Jawa Barat.

Mentan SYL: Permentan No 10/2022 Jaga Ketersediaan, Jangkauan dan Optimalisasi Pupuk Subsidi untuk Petani

Pilarpertanian - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan ada beberapa alasan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Yakni untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani.


“Ada empat hal yang menjadi inti kebijakan pemerintah dalam Permentan Nomor 10/2022. Pertama, petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan dengan lahan paling luas 2 hektar setiap musim tanam dan tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar,” demikian disampaikan Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/7/2022).


Kedua, sambung SYL, pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk sembilan komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Langkah dan kebijakan ini diambil agar produk hasil pertanian terutama yang memiliki kontribusi terhadap inflasi bisa terus terjaga dan menjaga ketahanan pangan nasional Indonesia.


“Ketiga, jenis pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani adalah Urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini dipilih untuk efisiensi pemupukan karena kondisi lahan pertanian saat ini. Kedua jenis pupuk ini mengandung unsur hara makro esensial yang menjadi faktor pembatas untuk peningkatan produksi tanaman yang optimal,” sebutnya.



Keempat, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial dan/atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (Simluhtan). Tentunya dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B).


“Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran, baik dan lebih akurat,” tegas SYL.


Oleh karena itu, Mentan SYL berharap kebijakan yang diambil ini mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.


“Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas dan kinerja pertanian kita meningkat, melalui optimalisasi sumber daya yang ada dan terus mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk menyokong tujuan baik tersebut,” ucapnya.


“Bukan tanpa alasan hal itu dilakukan. Sebab, pupuk bersubsidi selain berdampak secara teknis terhadap capaian produksi pertanian, juga berdampak sosial politis yang begitu luas, karena menjangkau 17 juta petani di 34 provinsi, 484 kabupaten dan 6.063 kecamatan,” pinta SYL.


Lebih lanjut Mentan SYL menegaskan pupuk subsidi sejatinya tak dikurangi, hanya disesuaikan jenisnya dengan kebutuhan yang paling mendasar dan komoditas pangan dasar. Oleh karena itu, jenisnya sudah ditetapkan dan ini hasil pembicaraan dari berbagai pihak termasuk dengan Panja Komisi IV DPR RI, Ombudsman dan lainnya.


“Tentu saja kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden yang tetap mengalokasikan alokasi pupuk di saat beberapa tempat negara lain mengurangi subsidi, bahkan tidak mampu menyiapkan subsidinya,” katanya.


Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan ada dua alasan mendasar langkah strategis, khususnya terkait perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi diambil. Hal itu setelah mencermati kondisi global saat ini, baik karena adanya pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina saat ini yang berpotensi berdampak pada krisis pangan global.


“Hal ini kami upayakan dengan menindaklanjuti rekomendasi Tim Panja Pupuk Komisi IV DPR RI, dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,” jelasnya.


Lebih lanjut Ali menyebutkan, hal-hal yang menjadi perubahan dalam Permentan dimaksud ada dua hal. Pertama, adanya perubahan jenis pupuk bersubsidi dari semula enam jenis pupuk menjadi dua jenis pupuk yaitu Urea dan NPK. Kedua, perubahan komoditas yang mendapatkan pupuk bersubsidi menjadi sembilan komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.


“Dalam pertemuan ini, kami mengundang pejabat tingkat provinsi dan 3 (tiga) kabupaten/kota per provinsi yang menangani kegiatan pupuk sehingga total undangan dan panitia sebanyak 192 peserta,” tuturnya.(PW)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Redam PMK di Sulsel, Karantina Pertanian Makassar Perketat Lalu Lintas Hewan Ternak

Redam PMK di Sulsel, Karantina Pertanian Makassar Perketat Lalu Lintas Hewan Ternak

Pilarpertanian – Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) kini tengah merebak di Sulawesi Selatan (Sulsel), yakni 14 Kabupaten / Kota yang terdampak PMK telah menempatkan Sulsel sebagai zona merah. Menurut data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 1.589 ekor hewan yang terjangkit PMK di Sulsel, dimana 689 kasus terjadi di Jeneponto. Kepala […]

Komoditas Hortikultura Kualitas Ekspor Meriahkan Booth ADM G20

Komoditas Hortikultura Kualitas Ekspor Meriahkan Booth ADM G20

Pilarpertanian – Pertemuan Kedua Agriculture Deputies Meeting (ADM 2) G20 baru saja usai. Acara yang digelar di Yogyakarta, 27-29 Juli 2022 lalu meninggalkan kisah manis bagi peserta yang hadir. Para delegasi dan tamu undangan tidak mampu menolak cita rasa buah tropis berkualitas ekspor yang saat itu disajikan sedemikian cantik dan menarik. Panitia ADM 2 kali […]

Pupuk NPK dan Urea Dinilai Tingkatkan Produktivitas Tanaman

Pupuk NPK dan Urea Dinilai Tingkatkan Produktivitas Tanaman

Pilarpertanian – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Lewat Permentan tersebut, pemerintah berharap tata kelola pupuk bersubsidi dapat lebih baik serta dapat mengantisipasi kondisi krisis pangan global yang terjadi. Salah satu poin Permentan itu yakni […]

Menko Perekonomian Nilai Positif Bibit Jagung Hibrida Kementan

Menko Perekonomian Nilai Positif Bibit Jagung Hibrida Kementan

Pilarpertanian – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai positif penyediaan bibit unggul jagung hibrida Kementerian Pertanian (Kementan) yang mampu berproduksi hingga 13,7 ton perhektare. Menurut Menko, penanaman jagung harus dimaksimalkan baik di lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Senin (1/8). “Pemerintah sudah mendorong bibit unggul jagung yang […]

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sektor Pertanian Jadi Andalan

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sektor Pertanian Jadi Andalan

Pilarpertanian – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II tahun 2022 tumbuh 5,44 persen. Hal paling menarik, tiga sektor yang berkontribusi tertinggi, salah satunya pertanian. Ini terlihat dari besaran distribusi dan andil pertanian yang mencapai 12,98 persen atau tumbuh meyakinkan sebesar 1,37 persen. Tercatat faktor tumbuhnya Nilai Tukar Pertani (NTP) yang […]

Mentan SYL Tegaskan Pertanian Indonesia Tetap Tumbuh dan Tangguh

Mentan SYL Tegaskan Pertanian Indonesia Tetap Tumbuh dan Tangguh

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam melewati berbagai tantangan krisis global. Hal ini terlihat dari meningkatnya produksi pertanian selama tiga tahun terakhir. Namun begitu, kata dia, kondisi itu bukan berarti aman mengingat covid dan perubahan cuaca masih terus berlangsung. Ditambah adanya perang […]

BPS: Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional, Pertanian Berkontribusi 12,98 Persen

BPS: Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional, Pertanian Berkontribusi 12,98 Persen

Pilarpertanian – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menyatakan bahwa sektor pertanian salah satu yang memiliki andil besar terhadap distribusi pertumbuhan domestik bruto (PDB) yang mencapai 12,98 persen dengan pertumbuhannya sebesar 1,37 persen. Posisi tersebut masuk tiga besar PDB lapangan usaha yang tumbuh bersama sektor industri dan pertambangan. Disisi lain, pendapatan masyarakat selama Q2 […]

Mentan SYL Siap Laksanakan Perintah Presiden Tanam Jagung di Papua, NTT dan Maluku

Mentan SYL Siap Laksanakan Perintah Presiden Tanam Jagung di Papua, NTT dan Maluku

Pilarpertanian – Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) siap melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo dalam melakukan penanaman jagung di wilayah Papua Barat, NTT, Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Diketahui, total luas area yang akan ditanam nantinya mencapai 141.000 hektare dan 86.000 diantaranya merupakan lahan baru. “Hari ini kami dapat kepastian dari Bapak Presiden […]

Menko Perekonomian Pastikan Penanaman Sorgum Dilakukan Maksimal

Menko Perekonomian Pastikan Penanaman Sorgum Dilakukan Maksimal

Pilarpertanian – Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan pengerjaan penanaman sorgum di wilayah Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan maksimal oleh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian lainnya. Menurut Airlangga, penanaman sorgum merupakan arahan langsung Presiden Jokowi dalam rapat terbatas yang digelar Kamis (4/8) di Istana Kepresidenan Jakarta. Kata dia, total luas […]