Menyoal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota
Foto : Mahasiswa Doktoral Program Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Drs. Zulkifli, M.M.

Menyoal Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota

Pilarpertanian - Pemerintah terus eksis melakukan akselerasi program pembangunan suatu daerah dan muaranya mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Secara garis besar, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki lima fokus kerja pembangunan ekonomi, yakni menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memiliki program fokus di sektor pertanian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern.


Pelaksanaan program pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia. Namun demikian, tak dapat juga dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya program pembangunan ekonomi yang semakin tinggi, dimana dengan asas keadilan yang rendah dan kontral pun yang rendah dari semua pihak secara benar baik aspek hukum dan sosial, dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.


Ada beberapa kondisi umum yang terjadi dalam proses pembangunan. Pertama, ketimpangan ekonomi terjadi pada semua level, antara negara maju dan negara berkembang, pada tingkat nasional dan regional, antar sektor, antar golongan dan antar individu. Kedua, ledakan jumlah penduduk mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketiga, ancaman kelestarian lingkungan.


Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial dan sektoral. Wilayah maju terus berkembang pesat meninggalkan wilayah terbelakang serta adanya sektor unggulan yang berkontribusi besar bagi pembangunan. Ketimpangan ini akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya menimbulkan gejolak atau konflik nasional (Muttaqim, 2014).



Merujuk hasil penelitian Nurhuda dkk, 2013, pertumbuhan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali berlangsung dengan cepat namun tidak diimbangi dengan pemerataan. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan wilayah karena munculnya pembagian antara wilayah maju dan wilayah terbelakang.


Karena itu, tidaklah mengherankan terdapat wilayah maju (Development Region) dan wilayah terbelakang (Underdevelopment Region). Sebagai contoh, ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi ada di Pulau Jawa, sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan terendah ada di Kalimantan. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan.


Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk menanggulangi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah ini. Misalnya melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan, mulai dari perencanaan sampai pada tahap pengawasan.


Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi NTB yang terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.


Analisis Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian suatu daerah, dengan melihat nilai PDRB dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila nilai PDRB meningkat dari tahun ke tahun, maka daerah tersebut pertumbuhan ekonominya positif. Kondisi ini menjadi kunci utama untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi.


PDRB tidak bisa mencerminkan kesejahteraan yang nyata pada tiap penduduknya, untuk mengukurnya bisa menggunakan PDRB per kapita daerah. Semakin besar PDRB per kapitanya maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan begitu juga sebaliknya.


Ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2016‐2020 dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson. Nilai indeks Williamson tahun 2016 sebesar 0,20, 2017 sebesar 0,18, 2018 sebesar 0,14, 2019 sebesar 0,13 dan 2020 sebesar 0,14.


Ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2016 hingga 2020 masuk dalam kategori ringan karena nilai indeks Williamson berada pada kisaran 0 sampai 0,35 (0<Iw<0,35). Ini menunjukkan ketimpangan yang relatif kecil karena mendekati angka nol, ini berarti distribusi pendapatan di Nusa Tenggara Barat dalam 5 tahun terakhir semakin merata. Selain itu, ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir (2016-2020) cenderung menurun.


Sementara itu, dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diklasifikasikan. Pertama, Kota Mataram (Kuadran I) termasuk daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kedua, Kabupaten Sumbawa Barat (Kuadran IV) termasuk daerah maju tapi tertekan. Daerah ini adalah daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun mengalami pertumbuhan yang relatif kecil, akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan.


Ketiga, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima (Kuadran II) termasuk daerah berkembang cepat. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah daerah yang mempunyai potensi besar tetapi belum diolah secara baik sehingga potensi daerah perlu dikembangkan agar memperoleh pendapatan per kapita yang tidak relatif rendah lagi.


Keempat, tidak ada Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang masuk dalam klasifikasi di Kuadran III. Ini berarti bahwa tidak ada Kabupaten/Kota di NTB yang termasuk daerah yang relatif tertinggal. Daerah yang termasuk dalam kategori ini adalah daerah yang secara ekonomi sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita.


NTB sebagai daerah pariwisata, namun pada intinya merupakan daerah yang mengandalkan sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan sektor lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada PDRB adalah dari sektor pertanian, terutama komoditas tanaman pangan.


Untuk itu, program pembangunan ekonomi diprioritaskan pada sektor pertanian dan segala program pembangunan ekonomi lainnya harus dilakukan secara merata dan disertai pengawasan yang kuat sehingga tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah.


Sebab, pembangunan ekonomi tidak hanya menggambarkan jalannya perkembangan ekonomi saja. Namun demikian, perlu juga menganalisis hubungan sebab akibat dari faktor-faktor perkembangan tersebut.(ND)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Rembug Paripurna KTNA 2021, Susun Visi 5 Tahun Ke Depan

Rembug Paripurna KTNA 2021, Susun Visi 5 Tahun Ke Depan

Pilarpertanian – Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional segera menggelar rembug paripurna organisasi sebagai penyegaran dan pergantian jajaran pengurus baru untuk 5 tahun ke depan. KTNA adalah organisasi yang lahir dari rahim petani pada tahun 1971 di Cihea, Cianjur, Jawa Barat. Sekjen KTNA nasional, H. Mohamad Yadi Sofyan Noor, SH. mengatakan, pergantian pengurus ini […]

Program Makmur, Memberi Solusi Tambahan Manfaat Bagi Petani

Program Makmur, Memberi Solusi Tambahan Manfaat Bagi Petani

Pilarpertanian – Program Makmur yang sebelumnya bernama “Agrosolution” merupakan sebuah program yang diyakini dapat memberikan banyak manfaat. M. Burmansyah, selaku PM Makmur, PT. PIHC dalam webinar Bimtek Propaktani episode 104 hari Kamis (16/9) mengatakan program ini dapat meningkatkan produktivitas, praktek pertanian unggul dan penggunaan pupuk non subsidi untuk membantu kebutuhan mereka. Burmansyah menjelaskan program ini […]

Pemerintah RI – Belgia Tandatangani Kerja Sama Peternakan

Pemerintah RI – Belgia Tandatangani Kerja Sama Peternakan

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Syahrul Yasin Limpo bersama Menteri Usaha Kecil, Wiraswasta, SME dan Pertanian Belgia David Clarinval, menandatangani Pernyataan Kehendak atau Letter of Intent (LoI) untuk penguatan kerja sama Peternakan di bidang kualitas dan keamanan kesehatan hewan, di kantor pusat Belgian Blue Group di kota Ciney, Provinsi Namur, Belgia pada Senin, […]

Atasi Harga Pakan, DPR Minta Kemendag Jangan Gegabah Impor Jagung

Atasi Harga Pakan, DPR Minta Kemendag Jangan Gegabah Impor Jagung

Pilarpertanian – Rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan (Mendag), M. Luthfi berlangsung panas saat membahas soal jeritan peternak atas anomali harga telur yang saat ini anjlok disaat harga jagung untuk pakan naik. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun diminta untuk membuat terobosan, tidak hanya sekedar menulis surat ke kementerian lain atasi jeritan peternak ini. […]

Kementan Ajak Masyarakat Gencarkan Penganekaragaman Pangan

Kementan Ajak Masyarakat Gencarkan Penganekaragaman Pangan

Pilarpertanian – Salah satu masalah ketahanan pangan di Indonesia adalah pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada komoditas tertentu, khususnya beras dan kurang konsumsi pangan sumber protein hewani, sayuran dan buah. “Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengajak masyarakat melakukan penganekaragaman pangan,” ujar Plt Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Sarwo Edhy, pada acara Serah Terima […]

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Grobogan Siap Suplai Kebutuhan Jagung Peternak

Pilarpertanian – Kepala Dinas Pertanian Grobogan, Sunanto menegaskan bahwa wilayahnya siap mensuplai kebutuhan jagung bagi peternak ayam petelur maupun ayam layer. Menurutnya, pada bulan September dan Oktober ini produksi jagung di Kabupaten Grobogan mencapai 170 ribu ton. “Bulan September ini luas panen ada 26 ribu hektar dengan produksi 170 ribu ton. Kalau dikonversi dengan kadar […]

Kementan Siap Tunjukkan Lokasi Stok Jagung

Kementan Siap Tunjukkan Lokasi Stok Jagung

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian menegaskan data stok jagung hingga 2,3 juta ton benar adanya di lapangan. Hal ini ditegaskan Direktur Serelia Ditjen Tanaman Pangan, Moh. Ismail Wahab merespon keraguan data stok jagung. Menurut Ismail, Kementan melakukan update data stok jagung secara reguler setiap minggunya. Bahkan ada dua unit kerja yang secara aktif melakukan, yaitu Badan […]

Dean Novel : Jangan Membuat Kesimpulan Tentang Stok Jagung di Dalam Negeri Untuk Tujuan Impor Jagung

Dean Novel : Jangan Membuat Kesimpulan Tentang Stok Jagung di Dalam Negeri Untuk Tujuan Impor Jagung

Pilarpertanian – Pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi yang mengatakan bahwa stok jagung nasional saat ini dalam kondisi tidak tersedia mendapat beragam respon penolakan dari petani maupun pedagang jagung. Dean Novel Direktur PT Datu Nusra Agrobisnis (DNA), salah satu korperasi jagung di Nusa Tenggara Barat, saat diwawancara terkait hal ini pada hari Rabu (22/9) mengatakan […]

Jaga Keberlangsungan Pertanian Indonesia, Kementan Gandeng DPR RI Gelar Bimtek Pelatihan

Jaga Keberlangsungan Pertanian Indonesia, Kementan Gandeng DPR RI Gelar Bimtek Pelatihan

Pilarpertanian – SOLO – Kementerian Pertanian melalui Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan YoMa) bekerja sama dengan Komisi IV DPPR RI, Luluk Nur Hamidah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani dan Penyuluh Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan pertanian khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kegiatan Bimtek diselenggarakan , di Kusuma […]