Meski Sudah Ditetapkan Pemerintah, Harga Padi Di Bulukumba Masih Di Bawah HPP
Pilarpertanian - Untuk mensejahterakan Petani, Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditas padi sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Ketetapan tersebut berlaku sejak 15 Januari 2025. Namun demikian di lapangan kenyataannya masih banyak yang berbeda.
Di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, harga jual Gabah Kering Panen (GKP) saat ini masih rendah. Hal tersebut diungkapkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Rilau Ale, Lasbaety. “Harga jual Gabah Kering Panen (GKP) saat ini di Kecamatan Rilau Ale rendah, di bawah HPP Pemerintah, yang hanya Rp 5.400 per kg,” ujarnya, Senin 20 Januari 2025.
Sementara itu, lanjut Lasbaety, harga Gabah Kering Giling (GKG) berada di angka Rp 7.300 per kilogramnya. Meski demikian, harga tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, terutama saat terjadi cuaca buruk atau pada musim panen raya, di mana harga bisa turun hingga Rp 4.800 per kg.
Menurutnya, para petani Rilau Ale umumnya menjual hasil panen mereka langsung kepada pengepul yang datang untuk membeli gabah di sawah masing-masing. Tentu saja dengan harga di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut membuat para petani di daerahnya berharap Bulog dapat menyerap gabah mereka supaya sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 6.500 per kg.
Pemerintah telah menetapkan kenaikan HPP gabah dari Rp 6.000 per kg GKP menjadi Rp 6.500 per kg pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
Zulkifli Hasan mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut rapat terbatas (ratas) terkait pangan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024. “Sudah diputuskan waktu pemberlakuan HPP gabah yang beras efektif 15 Januari 2025,” ujarnya.
Selain harga yang rendah, papar Lasbaety, petani di Rilau Ale juga menghadapi masalah lain yang tidak kalah penting, yakni kondisi saluran irigasi yang rusak. Banyak saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan distribusi air tidak merata di seluruh lahan pertanian. Akibatnya, beberapa petani mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan air yang cukup untuk mengelola sawah mereka.
Luas lahan sawah di wilayah Rilau Ale tercatat mencapai 320 hektar, dengan produktivitas per hektar sekitar 6,5 ton. Namun, kondisi irigasi yang buruk dapat berpotensi mengurangi hasil panen dan menghambat keberlanjutan produksi pertanian di daerah ini.
“Kami berharap pemerintah dapat segera memperhatikan masalah ini dan melakukan perbaikan terhadap sistem irigasi, sehingga para petani dapat memperoleh hasil yang optimal dan harga yang lebih stabil di masa yang akan datang,” pintanya.(BB)
