Pakar Kebijakan Pertanian: Jika Data BPS Surplus Kenapa Harus Impor?
Pilarpertanian - Pakar ekonomi dan kebijakan pertanian, Prof. Pantjar Simatupang mempertanyakan rencana langkah Bulog mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi stok.
Prof Pantjar menjelaskan, keterlibatan pemerintah adalah mendukung harga ditingkat petani, oleh karena itu seharusnya saat panen raya Bulog harus membeli sebanyak-banyaknya untuk stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), bukan dari impor.
Hal kedua yang janggal menurutnya, saat bulan Agustus 2022 Bulog menyatakan memiliki stok aman sekitar 1,2 juta ton dan melakukan operasi pasar sehingga keadaan stok semakin menipis seperti sekarang. Seharusnya jika stok menipis Bulog tidak melakukan operasi pasar terlebih dahulu.
“Impor tidak perlu terjadi, ada yang salah dalam prosedur yang dilakukan oleh Bulog” ucapnya. Lebih lanjut Pantjar menerangkan “Dalam rangka stabilisasi apakah pemerintah saat ini kekurangan beras? Jika melihat data KSA BPS Oktober 2022 terbaru yang diterima stok kita cukup kok, surplus 1,7 juta ton”.
Pantjar menambahkan pemerintah tidak mengambil kebijakan impor hanya karena stok Bulog yang berkurang, ini jelas kurang tepat. Sebagai langkah konkrit, Prof Pantjar menyarankan pemerintah untuk stop operasi pasar pada bulan-bulan sekarang, karena hal ini makin memperparah stok CBP. Dan silahkan Bulog menyerap beras sebesar-besarnya di bulan Januari paling lambat Maret 2023 saat musim panen raya.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan mengatakan, rencana impor beras memang setiap tahun ada. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan jika sesuatu hal terjadi atau dibutuhkan saja, bukan serta merta Indonesia sudah resmi membayar impor beras tersebut.
“Usulannya di rakornas (usulan impor). Kalau misalnya diperlukan sudah ada standby kita. Kan impor itu bukan hal yang sederhana, misalnya kita butuh untuk minggu depan misalnya terjadi sesuatu, harus punya persiapan, paling tidak sebulannya atau bahkan dua bulan sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Didi Sumedi di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Didi mengatakan, Indonesia sudah memiliki kerja sama atau perjanjian untuk memenuhi kebutuhan beras dengan Thailand dan Vietnam. Tetapi bukan artinya Indonesia langsung impor, hanya perjanjian jika Indonesia sewaktu-waktu membutuhkan.(BB)
