Pengembangan Kawasan Korporasi Pertanian Semakin Meluas
Foto : Aktivitas Panen Padi di Kabupaten Blitar untuk Pengembangan Kawasan Korporasi Pertanian.

Pengembangan Kawasan Korporasi Pertanian Semakin Meluas

Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) telah menjalankan Program Propaktani (Program Pengembangan Korporasi Tanaman Pangan) sejak tahun 2019. Di tahun 2020 ini, Kementan terus mengembangkan program ini, kini ada sebanyak 14 kabupaten yang sudah mengelola korporasi tanaman pangan, Kabupaten Blitar salah satu contoh Kabupaten yang berhasil menerapkan program ini.


Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyebutkan bahwa pola korporasi sudah diujicoba sejak tahun lalu di beberapa lokasi seperti di Tuban, Lampung, Kalsel, Sulut dan lainnya. Terbukti kinerjanya bagus, sehingga tahun ini akan direplikasi di 130 Kabupaten.


“Kebijakan yang dicetus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam membangun pertanian berbasis korporasi terus dikawal dan dikembangkan dan tahun depan diperluas di seluruh wilayah,” ujar Suwandi di Jakarta pada Senin(7/09/20).


Suwandi menambahkan, korporasi pertanian tidak hanya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani namun juga untuk meningkatkan komoditas berbasis ekspor. Program Propaktani meliputi kegiatan terintegrasi on farm dan hilir sampai industri turunan hingga pemasaran.



“Kawasan dan klaster program ProPaktani memanfaatkan lokasi yang telah ada, ditata dan dioptimalkan, sumber pendanaan dari swadaya, KUR dan pembiayaan lainnya,” kata Suwandi.


Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Mohammad Takdir Mulyadi menambahkan, baru-baru ini Kementan melakukan pengukuhan pengembangan kawasan korporasi padi sehat terintegrasi dengan ternak sapi di Blitar yang menerapkan teknologi pertanian presisi. Kabupaten Blitar menjadi salah satu contoh daerah yang menerapkan wadah kelembagaan koperasi yang berbasis korporasi.


“Hal ini berarti pengelolaan manajemen dikelola secara terstruktur, saling bekerjasama menguatkan kelembagaannya dengan prinsip dari petani, dan keuntungan milik petani,” tutur Takdir.


Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Pangan Blitar, Wawan Widianto mengatakan dengan dukungan Kementan, Kabupaten Blitar mengukuhkan koperasi “Lumpang Mas Penataran” yang mengembangkan kawasan korporasi pertanian. Bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, optimis bisa menjadi koperasi lumbung pangan masyarakat Blitar yang punya ciri khas “Padi organik dan Padi sehat Metode Hayati Indonesia (MHI)”.


“Koperasi lumbung pangan ini diusung dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia menuju pertanian berkelanjutan, presisi dan terintegrasi ternak sapi,” ujar Wawan.


Wawan mengatakan, konsep padi MHI mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi saprodi dan ramah lingkungan memanfaatkan bahan baku yang melimpah di sekitar Blitar.


Salah satu produksi beras organik unggulan Blitar (beras merah dan beras hitam Jeliteng) yang sudah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik dan dipasarkan dengan nama “Britanic”. Ke depan, Blitar bisa ekspor beras organik ke negeri tetangga.


“Kabupaten Blitar sudah menerapkan pertanian terpadu menuju zero waste (bebas sampah). Limbah pertanian dimanfaatkan untuk silase pakan sapi, limbah sapi untuk bahan pupuk kandang tanpa fermentasi, bahan pupuk daun nabati, pestisida nabati dan herbisida nabati,” tutupnya.(PW)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Komitmen Kementerian Pertanian untuk Mendorong Pertanian Berkelanjutan dengan Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Kesejahteraan Petani

Komitmen Kementerian Pertanian untuk Mendorong Pertanian Berkelanjutan dengan Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Kesejahteraan Petani

Pilarpertanian – Dalam upaya meningkatkan produksi hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional di Bogor pada 22 Juni 2024. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan program Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura. Plt. Sekjen Kementan yang juga menjabat sebagai Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto, menegaskan bahwa peningkatan produksi sayuran, buah, florikultura, dan tanaman obat […]

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

Pilarpertanian – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. “Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di […]

Dukung Amran Kembali Jadi Menteri, Firman Soebagyo: Mentan Harus Siap Kotor dan Terjun ke Lapangan

Dukung Amran Kembali Jadi Menteri, Firman Soebagyo: Mentan Harus Siap Kotor dan Terjun ke Lapangan

Pilarpertanian – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberaniannya terjun langsung ke lapangan dan memberikan pandangan secara transparan. Menurut Firman, semangat pertanian memerlukan kesediaan untuk “kembali kotor” dan bekerja keras demi mencapai ketahanan pangan nasional. “Dalam dunia pertanian, kita harus siap kotor. Jika kakinya bersih, […]

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

Pilarpertanian – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur penyuluhan pertanian di Indonesia yang dinilai belum optimal dan berpotensi pada dampak yang tidak baik pada sektor pertanian nasional. Ketua Umum KTNA, M. Yadi Sofyan Noor menyoroti bahwa meskipun penyuluh pertanian terbukti bekerja di lapangan, struktur wadah mereka tersebar secara tidak merata di berbagai […]

Dalam Rapat Kerja Komisi IV, DPR Puji dan Apresiasi Mentan Amran Sulaiman

Dalam Rapat Kerja Komisi IV, DPR Puji dan Apresiasi Mentan Amran Sulaiman

Pilarpertanian – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui beberapa anggotanya mengapresiasi kembalinya Amran Sulaiman ke Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka optimis cara kerja yang dilakukan Amran mampu menjawab tantangan pertanian serta memenuhi kecukupan pangan nasional. Apalagi, Amran juga dikenal sebagai Menteri “siap kotor” alias terjun langsung ke lapangan guna mengetahui apa saja persoalan yang harus diselesaikan. […]

DPR Apresiasi Amran Sulaiman Kembali Ke Kementan

DPR Apresiasi Amran Sulaiman Kembali Ke Kementan

Pilarpertanian – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas keberaniannya terjun langsung ke lapangan dan memberikan pandangan secara transparan. Menurut Firman, semangat pertanian memerlukan kesediaan untuk “kembali kotor” dan bekerja keras demi mencapai ketahanan pangan nasional. “Dalam dunia pertanian, kita harus siap kotor. Jika kakinya bersih, […]

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

Pilarpertanian – Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penyuluh Pertanian Mau Kemana?” di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024. Acara ini menyoroti tantangan produktivitas pertanian dan langkah-langkah untuk memperbaiki keberlanjutan penyuluhan pertanian di Indonesia. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menegaskan urgensi transformasi dalam peran […]

Amputasi Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Amputasi Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Pilarpertanian – Penyuluh ibarat garda terdepan pembangunan pertanian. Karena itu, perannya sebagai penyambung informasi pemerintah pusat ke petani menjadi sangat penting. Sayangnya, ketika penyuluh berada di bawah pemerintah daerah dengan adanya UU Otonomi Daerah, komando pemerintah pusat menjadi tidak ada. Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menilai, semua program pembangunan pertanian akan sulit terwujud […]

DPR Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kementan

DPR Desak Pemerintah Tambah Anggaran Kementan

Pilarpertanian – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono terkaget-kaget saat mendengar turunnya anggaran Kementerian Pertanian yang kini hanya Rp 8,07 triliun. Dia bingung mengapa pemerintah menghilangkan sebagian anggaran yang ada sebelumnya. Padahal menurut Ono, pertanian adalah sektor vital sekaligus sektor paling dasar dalam menjaga kehidupan manusia. “Astagfirullahaladzim! anggaran yang dulu […]