Pertumbuhan PDB Pertanian RI 2018 Melebihi Target
Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Pemerintahan Jokowi – JK selama lima tahun terakhir telah menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan pertanian terbukti mampu mendongkrak dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan raihan PDB Pertanian 2018 melebihi target yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kalau dibandingkan dengan tahun 2017, maka PDB Sektor Pertanian pada 2018 tumbuh sebesar 3,7% dan mampu melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,5%,” jelas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri, dalam keterangan pers, Jumat (10/5).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam kurun waktu 2013 – 2018, PDB sektor pertanian secara konsisten menunjukkan tren positif berdasarkan harga konstan 2010 (BPS), pada tahun 2013 PDB Sektor Pertanian sebesar Rp 847,8 Triliun, dan terus meningkat masing-masing menjadi Rp 880,4 Triliun pada 2014 dan Rp 906,8 Triliun pada 2015.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Pada 2016 dan 2017, PDB Sektor Pertanian kembali meningkat menjadi Rp 936,4 Triliun dan Rp 969,8 Triliun. Hal yang sama juga terjadi pada 2018, dimana PDB Sektor Pertanian meningkat menjadi Rp 1.005,4 Trilun,” lanjut Boga.Pada awal tahun 2019 ini (Triwulan I), Boga mengungkapkan kinerja PDB Sektor Pertanian masih menunjukkan tren positif. Dibanding dengan Triwulan sebelumnya (Triwulan IV tahun 2018 atau Q to Q), PDB Sektor Pertanian tumbuh Rp 40,4 Triliun atau 19,67% (Rp 245,7 Triliun vs Rp 205,3 Triliun) dan bahkan tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya. Demikian juga dibandingkan dengan Trilwulan I tahun 2018 (y on y), PDB Sektor Pertanian pada awal tahun ini membaik dan tumbuh 1,15% (Rp 245,7 Triliun vs Rp 242,9 Triliun).
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Selain tumbuh positif, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin penting dan strategis, hal ini terlihat dari kontribusinya yang semakin meningkat. “Pada tahun 2014, Sektor Pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) berkontribusi sekitar 13,14 persen terhadap ekonomi nasional dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,53 persen,” ungkap Boga.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Salah satu faktor yang mendongkrak peningkatan PDB Pertanian Indonesia adalah meningkatnya ekspor. Pada kurun waktu yang sama, peningkatan ekspor diperkirakan mencapai 9 – 10 juta ton. Jika pada tahun 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada tahun 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dari sisi nilai, ekspor juga meningkat pesat. Nilai ekspor tahun 2018 mencapai Rp 499,3 triliun, atau meningkat 29,7 persen dibandingkan tahun 2015. “Total nilai ekspor yang dihimpun selama kurun waktu 2015 – 2018 adalah Rp 1.764 triliun,” terang Boga.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Boga memaparkan neraca perdagangan hasil pertanian Indonesia pada 2018 mengalami surplus senilai $10 miliar atau setara Rp139,6 triliun. Nilai ekspor sebesar $29 miliar, sedangkan nilai impor hanya $19 miliar.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Sejak dipimpin Amran, Kementan telah menjalankan sejumlah terobosan agar ekspor pertanian semakin meningkat. Salah satunya, ekspor tidak lagi harus melewati negara transit, tapi langsung ke negara tujuan. Langkah ini diambil sehingga pemasukan negara lebih besar dan petani pun bisa langsung merasakan keuntungannya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kementan meningkatkan diplomasi dengan sejumlah negara sehingga proses perizinan ekspor secara langsung bisa lebih dipermudah. Negosiasi menjadi tahapan penting karena kepentingan negeri ini harus bisa terpenuhi,” sebut Boga.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Salah satu bukti keberhasilan diplomasi adalah saat pemerintah China telah mengizinkan Indonesia untuk kembali mengekspor manggis. Sebelumnya, pemerintah China sempat mengeluarkan larangan manggis Indonesia untuk masuk negara mereka karena dianggap tidak memenuhi standar baku mutu. (bs)
