Swasembada dan Kedaulatan Pangan

Pilarpertanian - Selamat pak Andi Amran Sulaiman  menjadi Menteri Pertanian RI pada Kabinet Merah Putih dalam mengawal swasembada dan kedaulatan pangan. Eksistensi beliau yang berkinerja tinggi dan bekerja tanpa keluhan serta  tidak mengenal hari libur diharapkan mampu untuk mewujudkan cita-cita Presiden RI Prabowo Subianto akan swasembada dan kedaulatan pangan yang selama ini digaungkan.

Basis home base pertanian sesungguhnya berada di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) disetiap Kecamatan yang mengkordinir penyuluh pertanian  disetiap Desa dan Kelurahan dan para penyuluh swadaya serta penyuluh swasta yang memfasilitasi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, P4S serta kelembagaan petani lainnya.Hal ini tertuang dalam Perpres 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.Maka salah satu strategi seyogianya BPP perlu dilakukan penguatan kegiatan dan anggaran untuk menggerakkan semua potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia insan pertanian  bersama organisasi mitra pertanian HKTI, KTNA, PPPSI, PERHIPTANI, PETANI, Komisi Penyuluhan Pertanian  dan sebagainya  mengingat Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.

Kiranya program Kementerian Pertanian RI kedepan agar melalui suatu kajian yang mendalam,  membuat road map serta  role model bersama berbagai stake holder dengan mempertimbangkan aspek perencanaan botton up.

Program pencetakan sawah dan food estate serta pemanfaatan lahan rawa harus diupayakan pada lahan-lahan   yang ada atau dekat dengan domisili petani bila tidak maka banyak permasalahan  dan kendala yang akan terjadi.

Sebaiknya Kementan lebih mengupayakan kegiatan inventarisasi  kerusakan irigasi yang  dilakukan oleh para penyuluh pertanian di lapangan untuk upaya  perbaikan.Kerusakan irigasi primer  dan sekunder ini merupakan permasalahan petani selama ini kurang diperbaiki melalui kewenangan  Kementerian PUPR.

Pompanisasi kedepan dapat  menggunakan  energi solar cell mengingat pompa air dengan energi BBM biaya operasional tinggi.

Alih fungsi lahan pertanian pangan harus melibatkan Kementerian Dalam Negeri yang mengendalikan para Camat dan Lurah/Kades  karena ditangan mereka  banyak mengabaikan berubahnya peruntukan lahan yang  melanggar  UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  dan PERDA Tentang LP2B.

Semoga saja swasembada dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan akan dapat terwujud sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam menjadikan petani makmur sebagaimana selalu disuarakan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).