BPS: Produksi Beras Januari – April Tertinggi Selama 7 Tahun, ASEM
Pilarpertanian - Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada Januari hingga April 2025 diperkirakan sebesar 13,95 juta ton. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa potensi produksi di periode ini akan menjadi yang tertinggi dalam sejarah produksi beras nasional selama 7 tahun terakhir. Angka ini masih merupakan angka sementara (ASEM) yang dapat mengalami perubahan seiring pembaruan data di lapangan.
“Jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun-tahun sebelumnya, potensi produksi padi sepanjang Januari sampai dengan April 2025 diperkirakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Amalia, Senin, 3 Maret 2025.
BPS mengungkap, potensi produksi beras sejalan dengan potensi produksi padi yang diperkirakan akan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Januari—April 2025. Produksi padi Januari – April 2025 meningkat sebesar 26,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk bulan Januari, produksi padi diperkirakan mencapai 2,16 juta ton GKG, atau meningkat sebesar 42,32% dibandingkan Januari tahun lalu. Sementara pada Februari – April 2025 diperkirakan 22,06 juta ton GKG, atau meningkat sebesar 24,63% dibanding Februari – April tahun lalu.
Sementara itu, untuk produksi padi pada tahun-tahun sebelumnya memang tercatat berada di bawah tahun 2025. Pada tahun 2019 produksi padi Januari – April mencapai 23,78 juta ton, tahun 2020 sebesar 19,99 juta ton, tahun 2021 23,58 juta ton, tahun 2022 23,82 juta ton, tahun 2023 22,55 juta ton, dan tahun 2024 sebesar 19,22 juta ton.
Selain itu, Amalia mengatakan angka potensi luas panen padi yang berlangsung di sepanjang Februari sampai April 2025 juga meningkat dengan capaian 4,14 juta hektare, naik 0,87 juta hektare atau naik sebesar 26,42 persen.
Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti berbagai kebijakan pemerintah yang sangat mendukung peningkatan produksi serta adanya dukungan cuaca hujan yang memungkinkan para petani untuk memperbesar luas tambah tanam.
“Dengan demikian luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan April atau yang disebut dengan subround 1 pada tahun 2025 ini akan mencapai 4,56 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 0,99 juta hektare atau 27,69 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024,” katanya.
Dikatakan Amalia, kondisi budi daya tahun ini juga jauh lebih baik apabila dibandingkan Januari 2024, di mana proporsi standing crop saat itu hanya 50,33 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi panen padi sepanjang Januari sampai dengan April tahun ini akan mengalami peningkatan.
“Sejalan dengan gambaran hasil amatan survei KSA yang telah saya sampaikan sebelumnya, realisasi luas panen padi pada Januari 2025 mencapai 0,42 juta ha atau mengalami peningkatan sebesar 41,84 persen apabila dibandingkan dengan Januari 2024 yang hanya 0,29 juta ha,” katanya.
NTP Pangan Februari Meningkat
Peningkatan produksi padi turut diikuti oleh kenaikan Nilai Tukar Petani atau NTP pada subsektor tanaman pangan. NTP tanaman pangan mencapai 109,57 atau naik 0,47 persen, lebih besar dari NTP Januari 2025 sebesar 109,06.
Mengenai hal ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui perbaikan irigasi dan bantuan pompa, penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan alsintan, dan juga bantuan benih unggul.
“Kami berkomitmen dan terus melakukan kerja nyata untuk mencapai swasembada seperti yang menjadi visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga arahan Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman,” jelasnya.
Disampaikan Arief, Kementan menganggap capaian produksi yang terus meningkat tidak bisa dilepaskan dari kerja keras para petani. “Bagi kami, petani adalah kunci utama pembangunan pertanian Indonesia,” tegasnya.
Menyadari peran penting petani, pemerintah pun berkomitmen untuk menjalankan kebijakan pro petani. Salah satu yang monumental, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram dan menghapus kebijakan rafaksi. Dengan begitu, Bulog wajib menyerap gabah petani dalam kondisi apapun.
“Pemerintah selama ini telah memberikan subsidi hingga Rp144 triliun dan meminta petani untuk bekerja menanam padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga atas kerja dan jerih payah petani, Bapak Mentan Amran sejak awal berkomitmen untuk memerhatikan kesejahteraan petani, termasuk menjaga harga hasil panen mereka sehingga petani bisa menikmati keuntungan,” pungkas Arief. (BB)
