Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Penuhi Kebutuhan Pangan Pasca Bencana
Pilarpertanian - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmennya dalam menjamin akses pangan bagi masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk penyediaan pangan di tengah kejadian bencana yang kerap terjadi. Untuk memperkuat cadangan pangan nasional, dia pun mendorong pemerintah daerah ikut memperkuat cadangan pangan pemerintah daerahnya masing-masing.
Selaras dengan Mentan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menilai bahwa CPPD dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana agar lebih cepat disalurkan pada lokasi kejadian bencana.
“Keberadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana di beberapa wilayah Indonesia pada awal tahun 2021 ini. Selain itu jika CPPD sudah kuat, tentu akan memperkuat cadangan pangan nasional” ungkapnya, Senin (01/02/2021).
“Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat Pemerintah daerah dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Langkah ini lebih mudah dibandingkan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat, karena harus ada penetapan status keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana terlebih dahulu” tambahnya.
Dalam kondisi darurat bencana, kata Agung proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah.
“Untuk itu, saya mengimbau terutama kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan APBD nya untuk cadangan pangan. Ini akan menjadi pertolongan pertama pada kondisi darurat” ujar Agung.
Sementara itu, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP, Risfaheri menjelaskan sepanjang Januari 2021 ini, beras CPPD telah disalurkan oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi, untuk masyarakat terdampak bencana banjir.
Selanjutnya, pada wilayah kabupaten, terdapat penyaluran oleh Dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kab. Balangan, Kab. Penajem Paser Utara, Kab. Banjar dan Kab. Indramayu untuk korban terdampak banjir, dan pada Kab. Sumedang untuk masyarakat terdampak tanah longsor.
Menurutnya, keberadaan CPPD juga dapat dimanfaatkan untuk membantu wilayah lain yang terdampak bencana sebagai wujud kepedulian sosial. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur, telah menyalurkan beras CPPD yang dimilikinya untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.
“Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini akan terus berkomitmen memberikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi daerah lain yang terkena musibah dan bencana dengan memanfaatkan CPPD,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor saat menyerahkan langsung bantuan beras CPPD Provinsi Kalimantan Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, Rabu 27 Januari 2021 lalu.
Hal senada diungkapkan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, Jafar Ismail menjelaskan, “Cadangan Pangan ini sangat diperlukan untuk masyarakat karena mengingat jumlah penduduk kita yang besar dan juga merupakan daerah rawan bencana”
Mengingat pentingnya penyelenggaraan CPPD, Kementerian Pertanian terus melakukan penguatan melalui advokasi kepada Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, terdapat 300 Pemda yang telah mengalokasikan CPPD, dengan rincian 31 Pemda Provinsi dan 269 Pemda Kabupaten/Kota.(PW)
