Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Kementan Dorong Pertanian Organik Bersertifikasi
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi Mengatakan Bahwa Pertanian Organik Bersertifikasi Mampu Menjaga Ekosistem Pertanian dan Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi Petani Indonesia.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Kementan Dorong Pertanian Organik Bersertifikasi

Pilarpertanian - Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penuh pertanian dengan sistem organik, apalagi produknya sampai pada sertifikasi. Saat ini konsep organik telah banyak direplikasi daerah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan nasional.


“Organik mampu menjaga ekosistem kita, memperbaiki struktur tanah, menyehatkan dan memberi nilai tambah,” demikian dikatakan Suwandi dalam webinar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (BTS) Propaktani, Jumat (22/4/2022).


Suwandi menjelaskan, pertanian sistem organik merupakan salah satu program terobosan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Lihat saja ekspor beras organik memiliki segmen pasar tertentu namun peluang ekspor beras organik masih terbuka lebar, terutama untuk negara-negara Eropa dan Amerika yang standar keamanan pangannya benar-benar terjaga.


Untuk itu, lanjutnya, Kementan dan Kementerian Perdagangan bersinergi meningkatkan ekspor beras organik guna memperkokoh pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan petani. Karena itu, setiap produk yang diekspor harus mengikuti standar, mempunyai sertifikasi internasional dan setiap tahun produk dilakukan pemeriksaan mutu.



“Keuntungan ekspor beras organik sangat besar. Harganya jauh lebih mahal dibandingkan beras premium. Beras organik yang diekspor berupa beras organik putih, beras hitam, beras merah dan beras coklat. Beras tersebut diminati karena antara lain tidak menggunakan bahan kimia, non GMO, cita rasa yang khas dan untuk bahan baku jenis makanan tertentu,” terangnya.


Pada kegiatan ini, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Lia Dahliany Dachlan menjelaskan bahwa sertifikasi pangan organik adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat. Ini sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Sistem Pangan Organik.


“Tatacara pengajuan sertifikasi organik di Jawa Barat dimulai dari pengajuan oleh Kelompok Tani ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, identifikasi, verifikasi/validasi serta pembinaan untuk mendapatkan sertifikat organik,” jelas Lia.


Ketua P4S Dharma Kencana Kabupaten Indramayu, Ayi Sumarna mengatakan pihaknya sangat serius dalam membentuk kader-kader petani organik. Selain itu, untuk menjamin hasil produksi padi organik dapat ditampung dan dipasarkan, P4S membentuk koperasi produsen pangan Dharma Kencana Indramayu yang akan memasarkan produk beras organik lebih luas lagi.


Di Kabupaten Indramayu, pihaknya telah bekerja sama dengan KTNA Nasional untuk mempersiapkan 1.500 hektare lahan yang dipersiapkan untuk pengembangan padi organik Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Indramayu. Selain itu, pihaknya mengaku telah membentuk Asosiasi Petani Pengembang Pupuk Organik (AP3O) Jawa Barat, yang berpusat di Kabupaten Indramayu.


“Jadi petani-petani milenial yang bergerak di bidang pengolahan lahan organik tidak usah khawatir kemana hasil panennya dijual, kita akan tampung kita sudah punya market sendiri, harganya pun lebih tinggi sehingga masa depan dan kesejahteraan petani lebih terjamin,” ujarnya.


Direktur PT. Icert Agritama Internasional (ICERT), Agung Prawoto mengatakan ICERT merupakan salah satu lembaga sertifikasi organik di Indonesia dengan lingkup sertifikasi organik untuk tanaman dan produk tanaman, ternak dan produk peternakan, produk liar, pengolahan produk asal tanaman, ternak dan produk liar, dan input organik. Produk organik yang dipasarkan di Indonesia dengan klaim organik harus telah tersertifikasi organik berdasarkan SNI 6729:2016, Permentan No. 64/2013 dan Perka BPOM No.1/2017 dan berlabel ORGANIK Indonesia.


“Hal yang dilarang dalam sertifikasi organik diantaranya adalah pembukaan hutan atau area konservasi dan kegiatan pembakaran bahan organik di lahan. Lahan organik harus melawati masa konversi, untuk tanaman semusim selama 2 tahun dan tanaman tahunan selama 3 tahun dengan awal masa konversi dihitung dari tanggal penggunaan terakhir agrokimia atau input kimia,” kata Agung.(BB)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Pastikan Bebas dari PMK, Mentan Tinjau Peternakan Sapi di Banten

Pastikan Bebas dari PMK, Mentan Tinjau Peternakan Sapi di Banten

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sigap langsung meninjau peternakan sapi di Provinsi Banten. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan sapi dalam kondisi sehat terbebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) khususnya dalam menyambut kebutuhan qurban Idul Adha. “Hari ini kita bersyukur kepada Allah dari laporan Kadis dan apa yang kita lihat di […]

DPR Apresiasi Kementan Tangani Wabah PMK Secara Cepat

DPR Apresiasi Kementan Tangani Wabah PMK Secara Cepat

Pilarpertanian – Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan penanganan penyakit muka dan kuku (PMK) secara cepat dan tepat. Menurutnya, upaya tersebut meliputi pemberian obat dan pendampingan terhadap para peternak yang dilakukan secara responsif hampir di semua daerah. “Saya selaku wakil rakyat terima kasih karena Pak Menteri dalan waktu […]

Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat untuk Agribisnis

Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat untuk Agribisnis

Pilarpertanian – Kepala BPPSDMP, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr Menyampaikan tujuan dari pelatihan sejuta petani dan penyuluh guna meningkatkan kompetensi petani dan penyuluh di Indonesia dalam proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta dapat memanfaatkan KUR dalam usaha taninya. “Kita harus membangun sistem agribisnis nasional yang kokoh dan kuat, sehingga petani dan seluruh praktisi […]

Tahun Ini, Ekspor Pertanian Sulawesi Utara Sudah Capai Rp 2,9 Triliun

Tahun Ini, Ekspor Pertanian Sulawesi Utara Sudah Capai Rp 2,9 Triliun

Pilarpertanian – Sulawesi Utara terus membuktikan kontribusinya terhadap kinerja ekspor pertanian Indonesia. Pada tahun 2021, ekspor pertanian Sulawesi Selatan mencapai Rp 5,8 triliun. Sementara pada tahun ini, hingga 20 Mei 2022, ekspor pertanian mencapai Rp 2,9 triliun. “Bangsa dan negara harus memiliki daya tahan dalam menghadapi tantangan multi dimensi yang meliputi aspek geografis, kekayaan alam, […]

Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Kementan Perketat Pengawasan Lalu Lintas Hewan

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) secara aktif terus melakukan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk maupun keluar melalui Pintu-pintu pelabuhan. Salah satunya di pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Di sana, Badan Karantina Pertanian besama jajaran Polri melakukan pengecekan terhadap semua hewan baik yang datang dari Pulau Sumatera maupun yang keluar dari Pulau Jawa. Menteri Pertanian Syahrul […]

Respon Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-Obatan di Sumedang

Respon Cepat Kendalikan PMK, Mentan SYL Bantu Obat-Obatan di Sumedang

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno melihat secara langsung pengobatan terhadap hewan ternak yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut SYL, pengobatan ini merupakan upaya pemerintah dalam merespon PMK secara cepat agar tidak menular terhadap hewan lainnya. “Proses […]

Kementan Dorong Pengendalian Hayati Dalam Mendukung Kesehatan Tanah dan Mengurangi Efek Rumah Kaca

Kementan Dorong Pengendalian Hayati Dalam Mendukung Kesehatan Tanah dan Mengurangi Efek Rumah Kaca

Pilarpertanian – Pemanasan Global berdampak negatif terhadap banyak sektor, termasuk pertanian. Terjadinya banjir dan longsor, kekeringan yang panjang pada musim kemarau, serta musim yang tidak menentu memberikan dampak terhadap produktivitas pertanian. Ironisnya, pertanian turut menyumbang gas rumah kaca (GRK) yang memicu pemanasan global. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi […]

Pengelolaan Arsip Kembali Raih Penghargaan Kategori AA dari ANRI

Pengelolaan Arsip Kembali Raih Penghargaan Kategori AA dari ANRI

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan kategori ‘Sangat Memuaskan’ tingkat Kementerian dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sesuai hasil pengawasan kearsipan 2022, Kementan mendapatkan nilai 93,42 dengan kategori “AA”. Wakil Menteri Pertanian, Harvick Qolbi yang hadir mewakili Kementan mengatakan nilai pengawasan kearsipan mempunyai arti yang sangat penting, karena mencerminkan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan […]

Dukung Percepatan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Ditjen Tanaman Pangan Gelar Bimtek SRIKANDI

Dukung Percepatan Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Ditjen Tanaman Pangan Gelar Bimtek SRIKANDI

Pilarpertanian – Guna mempercepat implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Sekretariat Direktorat jenderal Tanaman Pangan menggelar bimbingan teknis yang diikuti seluruh staf yang menangani surat-menyurat di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, di Bogor, Jumat (19/5/2022). “Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi publik yang harus diimplementasikan di semua Kementerian/Lembaga termasuk di Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, […]