Harga Pupuk Baru Disambut Optimis Petani Hadapi Musim Tanam Baru
Pilarpertanian - Menjelang musim tanam Oktober–Maret, semangat baru menyelimuti kalangan petani di berbagai daerah. Kebijakan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen disambut antusias dan optimistis oleh para petani, yang kini merasa lebih ringan dalam menyiapkan lahan dan kebutuhan produksi. Penurunan harga ini dianggap sebagai langkah strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan hasil pertanian nasional.
Jejen (31), petani muda asal Kampung Citapen, Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, menilai penurunan harga pupuk ini sebagai angin segar bagi regenerasi petani di Indonesia. Ia menilai langkah pemerintah akan menarik lebih banyak anak muda kembali ke sawah.
“Kami yang baru mulai bertani merasa lebih optimistis. Kalau pupuk lebih murah, maka modal kerja juga turun. Ini bisa menarik anak-anak muda lain untuk kembali ke sawah,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan berani yang diambil tepat satu tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jejen menilai kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi menunjukkan keberpihakan negara yang nyata terhadap para petani.
“Harga pupuk ini terakhir turun secara signifikan puluhan tahun lalu. Kebijakan ini tepat waktu dan menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada petani,” ujarnya.
Penurunan harga pupuk bersubsidi ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 dan berlaku mulai 22 Oktober 2025. Harga Eceran Tertinggi (HET) seluruh jenis pupuk bersubsidi resmi diturunkan sebesar 20 persen. Pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK Kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.
Kebijakan ini akan memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani dan keluarganya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pupuk dapat diakses petani dengan harga terjangkau dan distribusi yang tepat sasaran.
“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran,” ujar Mentan Amran dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) langsung melakukan pembenahan besar-besaran dalam tata kelola distribusi. Pemerintah kini menjalankan sistem distribusi langsung dari pabrik ke petani, menyederhanakan proses penyaluran, serta memperketat pengawasan dari hulu ke hilir.
“Presiden Prabowo memberi arahan yang sangat tegas, negara harus hadir di sawah, di kebun, di ladang. Petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kami di Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah itu. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden dan pemerintah kepada petani,” tutup Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan Amran menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menargetkan harga yang lebih murah, tetapi juga sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan langkah ini, pemerintah berharap musim tanam kali ini menjadi awal dari peningkatan produksi pangan yang signifikan.
“Melalui harga pupuk yang lebih terjangkau dan sistem distribusi yang lebih efisien, kami berharap musim tanam kali ini dapat menjadi awal dari peningkatan produksi pangan yang signifikan, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia menuju kedaulatan dan kemandirian pangan nasional,” pungkas Mentan Amran.
Sementara itu, produksi padi (GKG) meningkat 12,62 persen menjadi 57,60 juta ton, setara 33,19 juta ton beras, atau naik 3,72 juta ton dari tahun sebelumnya, menurut proyeksi internasional, produksi beras Indonesia pada musim tanam 2024–2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton menurut United States Department of Agriculture (USDA), dan akan meningkat menjadi 35,6 juta ton pada musim tanam 2025–2026 menurut Food and Agriculture Organization (FAO).
Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa langkah-langkah strategis pemerintah, termasuk subsidi pupuk dan perbaikan sistem distribusi, berdampak nyata terhadap peningkatan produksi pangan nasional. Pemerintah optimis bahwa kebijakan ini akan semakin memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia ke depan.(BB)
