Kebijakan HPP Gabah dan Turunnya Harga Pupuk Buat Petani Lebih Terlindungi

Pilarpertanian - Salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk melindungi petani yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen menuai apresiasi. HPP yang ditetapkan melalui Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta turunnya harga pupuk disebut membuat petani lebih termotivasi dalam kegiatan produksinya. Dengan itu, instrumen HPP gabah kering panen menjadi bagian integral swasembada beras di 2025 ini.

Salah satu perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) asal Kabupaten Banyuasin Edy Kurniawan menuturkan hal tersebut. Ia sampaikan kepada Panita Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto).

“Saya dari Banyuasin, Desa Merah Mata, Gapoktan Artomulyo. Saya mewakili petani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena sampai sekarang ini harga pupuk sudah turun 20 persen dan harga gabah sudah mencapai Rp 6.500 per kilo,” ungkap Edy dalam forum dengar pendapat Panja RUU Pangan Komisi IV DPR RI di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (2/12/2025).

“Alhamdulillah, dengan naiknya harga gabah dan turunnya harga pupuk, kami sebagai petani mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kami sebagai petani akan menjadi petani yang makmur dan sejahtera,” kata dia lagi.

Sementara Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengutarakan instrumen kebijakan HPP harus dapat memberikan perlindungan bagi petani. Ia berharap harga petani tidak boleh turun drastis karena dapat mempengaruhi tingkat produksi di daerah penghasil beras, seperti Kabupaten Banyuasin yang ia pimpin.

“Banyuasin ini luas lahan pertanian terluas di Indonesia, sama dengan Indramayu. Luas panen terluas di Indonesia dan juga penghasil beras terbesar saat ini. Alhamdulillah nomor 2 secara nasional. Kenapa kami punya luas lahan yang sangat luas? Ini peninggalan Bapak Presiden Soeharto dari tahun 1982. Alhamdulillah sekarang kami lagi mendapatkan hasil panennya,” beber Askolani.

“Kalau Banyuasin diperhatikan, Insya Allah kita nomor satu. Jadi kami harapkan Ibu Titiek juga perhatian khusus untuk Banyuasin. Saya setuju dengan program Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah untuk Banyuasin aman. Harga gabah sudah standar. Petani kita sudah senang, daripada anjlok (bisa) menangis petani kita. Kita juga ikut menangis. Oleh sebab itu, ini harus mendapatkan perlindungan di dalam Undang-Undang yang baru,” pinta Bupati Askolani.

Sebagaimana diketahui, perumusan dan penetapan HPP merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Spirit melindungi petani tersebut pun telah termaktub dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 dan 16 Tahun 2025. Kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025.

Bagi pemerintah, HPP juga berperan sebagai jaring pengaman harga dalam bentuk HPP Rp 6.500 per kilogram (kg) tanpa rafaksi harga. HPP ini dapat membuat para tengkulak berpikir dua kali tatkala ingin membeli harga murah dari petani. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengangkat kesejahteraan petani pangan dalam negeri.

Salah satu indikator kesejahteraan petani yang digunakan pemerintah adalah pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP), terutama NTP Subsektor Tanaman Pangan (NTPP). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP dan NTPP pada April 2025 yang merupakan puncak panen raya memiliki indeks tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak tahun 2019.

NTP di April 2025 dicatat BPS berada di 121,06. Sementara NTP sejak 2019 pada setiap bulan April berkisar di angka 100,32 sampai 116,79 saja. Selanjutnya NTPP di April 2025 berada di 106,51. Sementara NTPP sejak 2019 di setiap April berada di angka 96,24 sampai 105,54. Dengan itu, terbukti tingkat kesejahteraan petani senantiasa terjaga saat panen raya berlangsung.

Adanya akselerasi produksi beras nasional di tahun ini yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton turut mendongkrak indeks harga yang diterima padi secara nasional. Mengutip data BPS, indeks harga yang diterima padi di November 2025 terus meningkat dibandingkan awal tahun 2025.

Di Januari 2025 indeks tersebut masih berada di 136,78. Lalu di November 2025 meningkat menjadi 144,59. Bahkan indeks harga yang diterima petani padi di September 2025 sebesar 146,28 menjadi rekor tertinggi sejak 7 tahun terakhir. Hal ini menandakan kesejahteraan petani padi Indonesia terus meningkat seiring prestasi produksi beras nasional yang mengalami eskalasi.

Lebih lanjut, fokus pembahasan RUU Pangan hari ini terdapat 5 fokus. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menjabarkannya antara lain untuk penguatan sistem ketahanan pangan nasional dan daerah serta diversifikasi sumber pangan lokal, seperti sorgum dan jagung. Lalu penanganan food waste. Kemudian perlindungan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku pangan lokal serta penguatan kelembagaan sektor pangan dalam menjamin ketersediaan pangan pokok dan stabilitas.

“Saya juga ingin mengapresiasi Pemerintah Sumatera Selatan ini, walaupun tidak semua lahan bisa panen dua kali, tapi sudah bisa surplus. Mudah-mudahan semua lahan yang ada di Sumatera Selatan ini bisa panen dua kali setahun,” ucap Titiek.

“Jika saluran irigasi ini diperbaiki, hasil panen bisa meningkat hingga dua kali lipat. Ini akan kami perjuangkan di pusat agar perbaikannya segera direalisasikan, sehingga produksi pertanian Sumatera Selatan semakin meningkat,” tambah Titiek Soeharto.

Dalam data BPS terkini, produksi beras Sumatera Selatan tercatat meningkat pesat. Proyeksi produksi beras Januari-Desember 2025 dapat mencapai 2,059 juta ton atau berkontribusi 5,92 persen terhadap produksi beras nasional. Ini juga meningkat 23,27 persen dibandingkan produksi beras tahun 2024 yang berada 1,67 juta ton.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh instrumen kebijakan pangan untuk meningkatkan produksi, kebijakan HPP, kebijakan turunnya harga pupuk hingga penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah ditujukan untuk memastikan Indonesia mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

“Alhamdulillah tahun ini kita kembali berada di jalur swasembada beras. Produksi meningkat, harga di tingkat petani baik, harga pupuk turun dan kesejahteraan petani terus naik. Ini adalah hasil kerja keras petani kita serta sinergi seluruh pihak terkait. Kalau petaninya kuat, negaranya pasti kuat. Dan itu arah yang terus kita jaga,” pungkas Kepala Bapanas Amran.(PW)