Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Farika Setelah Mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi di Bogor, Jawa Barat.

Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi

Pilarpertanian - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya menduga adanya potensi maladministrasi dalam penetapan surat edaran (SE) No.47/TS.03.03/K/02/2023. Edaran ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 lalu mengatur tentang harga batas atas gabah (ceiling price) petani.


“Saya berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mereview SE tersebut karena dugaan maladministrasinya kuat sekali. Dugaan ya, artinya kita Ombudsman sedang mengumpulkan berbagai macam informasi dan pendalaman terkait kebijakan ini,” kata Yeka pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi pada Rabu malam di Bogor (1/3/23).


Yeka menjelaskan, dugaan ini didasarkan atas format SE yang tidak lazim, dimana SE diketahui merupakan produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Karena bukan peraturan perundang-undangan, maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.


“Surat edaran itu kan lazimnya itu untuk internal tapi diberlakukan untuk eksternal. Yang kedua, kalau pun yang dimaksudkan tujuannya baik tapi momentumnya kurang pas yaitu di saat panen raya,” jelasnya.



Diketahui, dalam SE yang dikeluarkan Bapanas tersebut ditetapkan harga batas atas untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.550 per kilogram, GKP di penggilingan Rp4.650 per kilogram, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp5.700 per kilogram. Sementara harga beras medium di gudang Bulog ditetapkan Rp9.000 per kilogram.


“Harga atas dipatok pada level tertentu di bawah harga rata-rata keekonomian dari keseimbangan pasar. Dalam SE misalnya harga atas Rp 4.550, artinya petani tidak boleh itu menjual harga Rp 5.500. Padahal harga Rp 5.500 sampai Rp 6.000 itu sah-sah saja dalam keseimbangan pasar dan tidak patut harga ini mengatur petani,” ucap Yeka.


Lebih lanjut, Yeka berharap Bapanas dapat segera mencabut SE No.47/TS.03.03/K/02/2023 itu dan bertugas sesuai tupoksi serta wewenang yang seharusnya. Dalam tata kelola kebijakan pangan, Bapanas melaksanakan kewenangan yang besar, salah satunya dalam hal penetapan HPP.


“Kalau mengatur untuk pemerintah Bulog boleh melalui instrumen HPP. Nah, HPPnya saja yang dikoreksi karena HPP itu instrumen yang digunakan untuk pemerintah membeli petani. Nah itu boleh diatur. Akan tetapi kalau mengatur petani ditetapkan harga seperti itu, Ombudsman merasa ini tidak fair bagi petani apalagi diberlakukan pada musim hujan seperti ini,” tutup Yeka.(ND)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Upaya Mentan Amran Dorong Petani Percepat Masa Tanam 2024 Bersama Mitra Strategis

Upaya Mentan Amran Dorong Petani Percepat Masa Tanam 2024 Bersama Mitra Strategis

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para petani untuk segera mempersiapkan pertanaman 2024 dengan memanfaatkan sarana pompanisasi dan pipanisasi yang dibangun mitra terkait dari Universitas Pertahanan, Kementerian PUPR dan juga antisipasi bencana dari BNPB. Menurut Mentan, kolaborasi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada di tengah-tengah ancaman […]

Mentan Yakin Produksi Padi Terus Naik, Melalui Pompanisasi Air

Mentan Yakin Produksi Padi Terus Naik, Melalui Pompanisasi Air

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat bersama dengan Rektor Universitas Pertahanan (UNHAN) Jonni Mahroza, Sestama BNPB Rustian, dan Dirjen SDA PUPR Bob Arthur Lombogia untuk membahas program pompanisasi pertanian. “Untuk mengantisipasi dampak El Nino yang terjadi saat ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita akan lakukan pompanisasi sungai-sungai […]

Luas Panen Terus Bertambah, Sumbawa NTB Surplus Beras

Luas Panen Terus Bertambah, Sumbawa NTB Surplus Beras

Pilarpertanian – Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah masuk masa panen padi, salah satunya di Kabupaten Sumbawa yang memiliki 24 kecamatan dengan luas lahan sawah 54.918 ha saat ini sudah tiga belas Kecamatan yang sudah melakukan panen padi di bulan Januari dan Februari 2024 yakni Kec. Sumbawa, Unter Iwes, Pelabuhan Badas, Utan, Moyo Utara, Lunyuk, Utan, […]

Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur Semangat Mendukung Peningkatan Produksi Padi dengan Percepatan Tanam Padi

Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur Semangat Mendukung Peningkatan Produksi Padi dengan Percepatan Tanam Padi

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan pengawalan terhadap luas tambah tanam (LTT) padi masa tanam Oktober 2023 – Maret 2024 guna mengamankan produksi padi tahun 2024. Luas baku lahan sawah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 669.998 ha, dimana untuk Kabupaten Luwu Timur seluas 25.698 ha dan Luwu Utara 29.205 ha. Capaian […]

Mentan Pastikan Pertanaman 2024 Aman

Mentan Pastikan Pertanaman 2024 Aman

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pertanaman tahun ini melalui program pompanisasi terhadap lahan-lahan persawahan yang terdampak el nino terus dilakukan secara masif. Hingga saat ini, kata Mentan Andi Amran Sulaiman, program pompanisasi membantu mengairi lahan persawahan di banyak lahan pertanaman di Jawa. “Karena El Nino masih ada, maka kita terus melakukan pompanisasi dan juga […]

Puluhan Desa di Purworejo Gelar Panen Raya, Siap Penuhi Kebutuhan Pasar Nasional

Puluhan Desa di Purworejo Gelar Panen Raya, Siap Penuhi Kebutuhan Pasar Nasional

Pilarpertanian – Para petani di Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah terus menggelar panen raya di sejumlah desa yang menjadi sentra. Panen raya di antaranya berlangsung di Desa Laban, Desa Wonosari, Desa Jeruken, Desa Tanjungrejo, Desa Kalitanjung, Desa Wasiat, Desa Tunjungan, Desa Pejagran, Desa Wonoroto, Desa Kesidan, Desa Kumpulsari, Desa Kaliwungukidul dan Desa Awu-awu. […]

Kawasan Food Estate Pulang Pisau, Kalteng, Masuk Musim Panen

Kawasan Food Estate Pulang Pisau, Kalteng, Masuk Musim Panen

Pilarpertanian – Kawasan Food Estate Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai masuk masa panen raya padi. Beberapa lokasi, padi dipanen mulai dari bulan Februari sampai pertengahan Maret 2024 sebagai puncaknya. Dinas Pertanian Pulang Pisau, Godfriedson, menyebut panen raya ada di 5 Kecamatan yang baru dipanen sekitar 20 persen dari 7.164 hektare (ha). “Yang sudah […]

Kabar Baik Untuk Petani, Mentan Amran Pastikan Presiden Setujui Diskon Pupuk Subsidi 40 Persen

Kabar Baik Untuk Petani, Mentan Amran Pastikan Presiden Setujui Diskon Pupuk Subsidi 40 Persen

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, memastikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui penambahan kuantum pupuk pada anggaran 2024 sebesar 9,55 juta ton. Tadinya, jumlah kuantum yang ada hanya 4,5 juta ton. Dengan penambahan ini, maka, petani akan mendapat diskon pupuk subsidi sebesar 40 persen. Menurut Mentan, penambahan ini dilakukan mengingat Jokowi memiliki perhatian […]

Antisipasi Serangan Wereng, Petani Jember Semangat Lakukan Pengendalian

Antisipasi Serangan Wereng, Petani Jember Semangat Lakukan Pengendalian

Pilarpertanian – Saat ini, pertanaman padi di Kabupaten Jember (Jawa Timur) telah memasuki fase pertumbuhan vegetatif dan sebagian lagi fase pertumbuhan generatif. Agar petani dapat panen dengan hasil optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengawalan, termasuk pengawalan dari serangan hama dan penyakit. Perkembangan hama penyakit atau yang disebut juga Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) erat kaitannya dengan […]