Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Farika Setelah Mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi di Bogor, Jawa Barat.

Ombudsman Menduga SE Bapanas Tentang Harga Batas Atas Gabah-Beras Maladministrasi

Pilarpertanian - Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan pihaknya menduga adanya potensi maladministrasi dalam penetapan surat edaran (SE) No.47/TS.03.03/K/02/2023. Edaran ini dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditetapkan pada 20 Februari 2023 lalu mengatur tentang harga batas atas gabah (ceiling price) petani.


“Saya berharap Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera mereview SE tersebut karena dugaan maladministrasinya kuat sekali. Dugaan ya, artinya kita Ombudsman sedang mengumpulkan berbagai macam informasi dan pendalaman terkait kebijakan ini,” kata Yeka pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi pada Rabu malam di Bogor (1/3/23).


Yeka menjelaskan, dugaan ini didasarkan atas format SE yang tidak lazim, dimana SE diketahui merupakan produk hukum yang isinya secara materiil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Karena bukan peraturan perundang-undangan, maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal.


“Surat edaran itu kan lazimnya itu untuk internal tapi diberlakukan untuk eksternal. Yang kedua, kalau pun yang dimaksudkan tujuannya baik tapi momentumnya kurang pas yaitu di saat panen raya,” jelasnya.



Diketahui, dalam SE yang dikeluarkan Bapanas tersebut ditetapkan harga batas atas untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.550 per kilogram, GKP di penggilingan Rp4.650 per kilogram, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp5.700 per kilogram. Sementara harga beras medium di gudang Bulog ditetapkan Rp9.000 per kilogram.


“Harga atas dipatok pada level tertentu di bawah harga rata-rata keekonomian dari keseimbangan pasar. Dalam SE misalnya harga atas Rp 4.550, artinya petani tidak boleh itu menjual harga Rp 5.500. Padahal harga Rp 5.500 sampai Rp 6.000 itu sah-sah saja dalam keseimbangan pasar dan tidak patut harga ini mengatur petani,” ucap Yeka.


Lebih lanjut, Yeka berharap Bapanas dapat segera mencabut SE No.47/TS.03.03/K/02/2023 itu dan bertugas sesuai tupoksi serta wewenang yang seharusnya. Dalam tata kelola kebijakan pangan, Bapanas melaksanakan kewenangan yang besar, salah satunya dalam hal penetapan HPP.


“Kalau mengatur untuk pemerintah Bulog boleh melalui instrumen HPP. Nah, HPPnya saja yang dikoreksi karena HPP itu instrumen yang digunakan untuk pemerintah membeli petani. Nah itu boleh diatur. Akan tetapi kalau mengatur petani ditetapkan harga seperti itu, Ombudsman merasa ini tidak fair bagi petani apalagi diberlakukan pada musim hujan seperti ini,” tutup Yeka.(ND)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Kementan Gencarkan Penggunaan KUR Lewat Trainer Baru di Jawa Timur

Kementan Gencarkan Penggunaan KUR Lewat Trainer Baru di Jawa Timur

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo mendorong petani untuk dapat lebih masif mengakses permodalan, utamanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengembangkan usahanya di sektor pertanian secara mandiri. Pemerintah menyediakan plafon KUR sebesar Rp 450 triliun atau meningkat 20 persen dari tahun lalu sebesar Rp 373 triliun. “Khusus KUR sektor pertanian ditargetkan bisa mencapai […]

Kementan Gelar Bazar Tani Pangan Murah Sambut Ramadhan-Idul Fitri

Kementan Gelar Bazar Tani Pangan Murah Sambut Ramadhan-Idul Fitri

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Bazar Tani Ramadhan yang menyiapkan berbagai komoditas pangan berkualitas dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Bazar Tani Ramadhan yang berlangsung mulai tanggal 20 Maret hingga 13 April 2023 ini resmi dibuka Sekretaris Jenderal, Kasdi Subagyono. Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono menyampaikan, Bazar […]

Jokowi di Papua, Kick Off Food Estate Siapkan Lahan Jagung 10 Ribu Hektare

Jokowi di Papua, Kick Off Food Estate Siapkan Lahan Jagung 10 Ribu Hektare

Pilarpertanian – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan kick off food estate 10 ribu hektare di Distrik Manem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman jagung di lahan seluas 100 hektare. Menurut Presiden, penanaman jagung sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para peternak di Papua. Dia berharap, lahan yang digarapnya […]

Gelar Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Penyalur KUR, Kementan Komitmen Permudah Petani Milenial Akses Permodalan Usaha

Gelar Koordinasi dengan Lembaga Keuangan Penyalur KUR, Kementan Komitmen Permudah Petani Milenial Akses Permodalan Usaha

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) terus menunjukkan komitmen untuk mendorong kemudahan akses permodalan usaha bagi petani milenial. Dalam kerangka itu, Kementan menggelar pertemuan dengan lembaga keuangan penyalur KUR dengan tema ‘Melalui Sinergi dan Harmonisasi dengan Lembaga Keuangan Penyalur KUR Guna Meningkatkan Akselerasi Akses KUR Petani Milenial’ di Ruang Auditorium Gedung D Lantai 1 Kementan, Selasa […]

Bertekad Wujudkan Susu dan Daging Berdaulat, Mentan SYL Launching Integrasi Sapi-Sawit

Bertekad Wujudkan Susu dan Daging Berdaulat, Mentan SYL Launching Integrasi Sapi-Sawit

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) untuk mengintegrasikan lahan sawit miliknya dengan pengembangan sapi ternak. Demikian disampaikan SYL saat membuka Kick Off Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma atau SISKA KU INTIP serta menggelar panen pedet di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan […]

Optimalkan Lahan Tidur, Kementan Siapkan Keerom Jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional

Optimalkan Lahan Tidur, Kementan Siapkan Keerom Jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen terus meningkatkan produksi komoditas pangan strategis nasional, dengan masifnya Kementan ‘membangunkan’ lahan-lahan tidur di seantero nusantara. Salah satu daerah yang kini tengah digarap adalah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Hari ini Selasa (21/3), Kementan bersama jajaran setempat melaksanakan giat tanam jagung di Kampung Wambes, Distrik Mannem. Turut hadir bersama Presiden […]

Food Estate Kapuas dan Pulang Pisau Berproses dengan Baik

Food Estate Kapuas dan Pulang Pisau Berproses dengan Baik

Pilarpertanian – Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Baginda Siagian mengungkapkan, food estate yang dikembangkan Kementerian Pertanian di Kalimantan Tengah khususnya di Kab. Kapuas dan Pulau Pisau telah berproduksi dan masih berproses untuk terus dikembangkan dan dioptimalkan ke depan. Selain itu masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua program […]

Akademisi Nilai Program Food Estate di Kalteng Sudah Tepat

Akademisi Nilai Program Food Estate di Kalteng Sudah Tepat

Pilarpertanian – Peneliti padi lahan rawa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Susilawati mengatakan, luas lahan rawa yang digunakan untuk pertanian masih sangat kecil, hanya 23,8% dari luas total lahan sawah di Indonesia. Menurutnya, program food estate yang diimplementasikan pemerintah ini dapat menambah luas tambah tanam padi. “Kami sangat bersyukur ada program food estate […]

Sepakat Dengan Kementan, HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

Sepakat Dengan Kementan, HKTI Minta Semua Pihak Gunakan Data BPS

Pilarpertanian – Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja meminta semua pihak untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini seperti yang selalu disampaikan Kementerian Pertanian dalam merujuk data produksi panen dari tahun ke tahun. Baginya, data BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui undang-undang […]