Jelang Idul Fitri, Kementan Pastikan Pengendalian PMK Tetap Optimal
Pilarpertanian - Menjelang perayaan Idul Fitri, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) tetap optimal di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pun meminta jajarannya tetap siaga.
Menurut Mentan Amran, timnya bergerak cepat dalam menangani penyebaran PMK. Pada saat tren kasus meningkat pada awal tahun, Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk alokasi 4 juta dosis vaksin dalam upaya mengatasi wabah PMK.
“Begitu ada PMK, Rp100 miliar langsung kami geser. Dan jutaan vaksin itu telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ungkap Mentan Amran dalam keterangan pers, 26 Maret 2025.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyatakan untuk memastikan pengendalian tetap optimal, timnya melakukan pemantauan harian rutin melalui portal Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (iSIKHNAS) guna mengantisipasi lonjakan lalu lintas ternak di berbagai daerah menjelang Idul Fitri.
Agung menambahkan, ternak yang baru tiba di lokasi tujuan biasanya mengalami penurunan daya tahan tubuh akibat kelelahan selama perjalanan. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terserang penyakit, termasuk PMK.
“Ternak sakit yang tidak segera ditangani dapat menulari ternak lain dan merugikan peternak. Kami mengimbau semua peternak dan pelaku usaha untuk segera menghubungi petugas kesehatan hewan setempat jika menemukan ternak yang sakit agar bisa segera ditangani,” ujar Agung.
Untuk memastikan kasus PMK terus melandai, Kementan meningkatkan kapasitas epidemiologi petugas kesehatan hewan agar mampu melakukan deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian PMK berbasis risiko.
“Dengan sumber daya yang terbatas, strategi ini memungkinkan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi penyebaran PMK,” kata Agung.
Sebagai langkah pencegahan, Kementan telah melaksanakan Bulan Vaksinasi PMK pada Januari-Maret dan akan melanjutkan vaksinasi ulangan pada Juli-September. Hingga saat ini, capaian vaksinasi nasional yang bersumber dari APBN telah mencapai 1.078.189 dosis atau 68,10% dari distribusi 1.583.200 dosis. Sementara itu, vaksinasi yang bersumber dari APBD, hibah, CSR, feedlot, dan mandiri telah mencapai 607.462 dosis, sehingga total vaksinasi secara nasional mencapai 1.688.651 dosis.
“Angka ini masih terus bergerak karena petugas terus melakukan vaksinasi dan pelaporan melalui iSIKHNAS. Kami berharap bisa mencapai minimal 70%,” tambah Agung.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy, menyatakan bahwa pihaknya telah mendistribusikan obat-obatan dan logistik pendukung ke berbagai daerah guna mempercepat pengendalian PMK. Bantuan tersebut mencakup antibiotik, vitamin, analgesik, disinfektan, dan peralatan medis lainnya.
Berdasarkan evaluasi nasional per 24 Maret 2025, pelaksanaan vaksinasi PMK terus menunjukkan progres positif. Sebagian besar provinsi telah mencapai target vaksinasi di atas 60%, dengan beberapa daerah mencatatkan capaian di atas 80%.
Kementan juga terus berkoordinasi dengan dinas peternakan provinsi dan kabupaten/kota serta balai veteriner di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis pengendalian PMK.
“Kami memastikan ternak yang sakit tertangani dengan baik dan vaksinasi berjalan optimal guna mencegah penyebaran lebih luas,” ujar Imron.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui pengawasan ketat lalu lintas hewan dan produk hewan, penerapan biosekuriti, penyediaan pakan berkualitas, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin.
“Tidak cukup hanya mengandalkan vaksinasi. Semua aspek harus diperhatikan secara berkelanjutan,” tegas Imron.
Upaya strategis pemerintah dalam pengendalian PMK ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan ternak yang aman dan sehat menjelang Idul Fitri 2025. Sistem pengawasan lalu lintas ternak yang ketat serta penggunaan aplikasi pemantauan yang diawasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner (POV) menjadi langkah utama dalam mencegah penyebaran PMK antarwilayah.
“Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, termasuk peternak, pelaku usaha peternakan, dan masyarakat, agar upaya ini berhasil. Pastikan ternak sudah divaksin PMK dan memiliki Sertifikat Veteriner sebelum dilalulintaskan,” pungkas Imron.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI pada Selasa (11/3/2025) lalu menyebutkan Kementan bergerak cepat untuk memastikan.
“Begitu ada PMK, anggaran Rp100 miliar langsung kami geser. Sekarang PMK sudah melandai,” ujar Mentan Amran saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.(BB)
