Revolusi Pupuk Nasional: Pemerintah Revitalisasi Industri dan Bersihkan Rantai Mafia
Pilarpertanian - Sektor pertanian Indonesia resmi memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, harga pupuk nasional turun 20 persen tanpa tambahan anggaran negara yang sebuah langkah bersejarah yang menandai dimulainya “Revolusi Pupuk Nasional”, gerakan besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk merevolusi industri pupuk dari hulu ke hilir agar lebih efisien, bersih, dan bebas mafia.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penurunan harga pupuk ini merupakan hasil nyata dari kebijakan berani Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pupuk nasional.
“Hari ini kita umumkan kabar besar untuk seluruh petani Indonesia, atas arahan Bapak Presiden, kami melakukan revitalisasi sektor pupuk dari hulu ke hilir. Dulu distribusi pupuk harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, dengan total 145 regulasi. Kini, cukup dari Kementerian Pertanian langsung ke pabrik, dan pabrik langsung ke petani,” kata Menteri Amran dalam konferensi pers 1 tahun kinerja pembangunan pertanian pemerintahan Prabowo-Gibran di Kanpus Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (22/10/25).
Mentan Amran menambahkan langkah besar ini berhasil memangkas birokrasi panjang yang selama bertahun-tahun memperlambat penyaluran pupuk ke petani. Sistem baru memungkinkan pupuk dikirim lebih cepat dan tepat sasaran. “Dulu pupuk langka di mana-mana. Sekarang ketersediaannya meningkat dua kali lipat, mencapai 9,55 juta ton,” tambah Mentan.
Sebagai upaya memutus rantai mafia pupuk, Kementerian Pertanian tidak hanya memperbaiki sistem distribusi, tetapi juga fokus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di lapangan, dengan menemukan 27 perusahaan terlibat dalam praktik pupuk palsu, lima di antaranya 100 persen menjual pupuk palsu dan sisanya hanya memiliki kandungan 70 persen dari standar yang seluruhnya telah diserahkan kepada penegak hukum.
“Minggu lalu, kami juga menemukan ada distributor yang menaikkan harga, kami sudah cabut 2.039 izin kios dan pengecer yang menaikkan harga pupuk di atas ketentuan. Siapa pun yang mencoba memainkan harga, izinnya akan langsung dicabut dan diproses hukum,” kata Mentan.
Langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah adalah penurunan harga pupuk nasional sebesar 20 persen, sebagai bagian dari kebijakan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menekan biaya produksi petani tanpa menambah beban APBN. Kebijakan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia.
Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak, sementara NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak. Penurunan ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah NKRI, dan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi dan efektivitas tata kelola pupuk nasional.
“Kebijakan ini tidak menambah anggaran APBN, tapi hasil dari efisiensi besar-besaran di seluruh rantai produksi pupuk,” lanjut Mentan Amran.
Penurunan harga pupuk ini dicapai melalui reformasi besar dalam sistem subsidi dan efisiensi industri pupuk nasional. Jika sebelumnya subsidi pupuk diberikan di hilir, kini mekanisme subsidi dialihkan ke bahan baku, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan mampu menghemat anggaran hingga Rp10 triliun. Selain itu, Mentan Amran mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden, PT Pupuk Indonesia juga melakukan modernisasi pabrik pupuk.
“Pupuk Indonesia akan bangun pabrik baru. Pabrik pupuk baru menggunakan gas 22 hingga 23 persen lebih hemat dibanding pabrik lama yang 43 persen.
Dampaknya langsung dirasakan oleh petani harga pupuk turun 20 persen, dan APBN tetap efisien. Itulah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpihak pada petani dan rakyat kecil,” tutup Mentan Amran.(ND)
