Bank Jangan Beri Kredit Ke Perusahaan Perusak Lingkungan
Redaksi dan Informasi pemasangan iklan Hubungi: Admin Pilarpertanian

Bank Jangan Beri Kredit Ke Perusahaan Perusak Lingkungan

Pilarpertanian - Pilar Pertanian – Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru yang sekarang sebagai Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), mengkritik bank-bank dan lembaga keuangan yang tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dalam memberikan kredit untuk proyek-proyek. Pembangunan harus memperhatikan berbagai aspek, bukan hanya aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial dan lingkungan. Untuk proyek-proyek yang hanya mengejar keuntungan semata,harusnya bank tidak memberikan kucuran pinjaman.


Kalau yang diperhitungkan hanya keekonomian saja, pembangunan tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Perusakan alam akan membahayakan seluruh makhluk hidup, termasuk manusia. “Pembangunan tidak boleh hanya memperhitungkan manusia, tapi juga air, tanah udara, dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Cara berpikir ini belum terjadi di pola pikir para direksi bank,” kata Emil dalam diskusi di Hotel Morrissey, Jakarta, Rabu (15/11/2016).


Pada Oktober 2015 lalu telah dicanangkan pola pem- bangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals/SDG) untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Emil meminta semua pihak mengikuti kesepakatan ini.


“Pembangunan sudah berjalan puluhan tahun. Kenapa dunia ini berjalan tambah rusak? Maka di Oktober 2015 diputuskan untuk mengubah pola pembangunan jadi konvensional ke sustainable. Ada SDG,” tuturnya.



Pola pembangunan berkelanjutan juga sesuai dengan kesepakatan COP 21 di Paris akhir 2015 lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi telah mendeklarasikan komitmen Indonesia untuk ikut menurunkan emisi CO2 sebesar 29% di tahun 2030 melalui dokumen Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).


Untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya mengejar keuntungan saja tanpa memedulikan kelestarian alam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai tahun 2017 akan mewajibkan bank dan lembaga keuangan memasukkan aspek kelestarian lingkungan suatu proyek dalam proses penilaian untuk pemberian kredit.


Aspek lingkungan yang harus diperhatikan bank dan lembaga keuangan misalnya soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kalau AMDAL-nya buruk, sebaiknya bank tidak memberikan pinjaman.


Kalau bank tetap nekad mengucurkan kredit pada proyek- proyek yang tidak sesuai standar lingkungan, OJK akan menjatuhkan sanksi. Sanksinya bisa macam-macam, contohnya memberikan status high risk pada bank yang melanggar.


KEMENTERIAN LHK SETUJU PERKETAT KREDIT


Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian LHK Tuti Hendrawati menilai, pemberian pinjaman kredit kepada pelaku industri yang dapat merusak lingkungan memang harus diperketat.


“Saya melihat OJK itu mengikuti aturan Bank Indonesia termasuk dalam memberikan izin pinjaman kredit bagi pelaku industri. Sehingga tidak mudah merusak lingkungan,” ujar Tuti dalam konferensi pers kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan tema ‘Ubah Limbah Menjadi Nilai Tambah’ di Surabaya, beberapa waktu lalu.


“Kementerian LHK bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI), bahwa setiap izin usaha yang ingin mengajukan pinjaman ke bank itu harus memiliki dokumen amdal (analisis dampak lingkungan). Kemudian, ada Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) maka perusahaan itu harus mendapatkan penilaian berwarna biru. Warna biru berarti perusahaan itu menaati peraturan,” jelasnya.


“Apabila perusahaan mendapatkan penilaian berwarna merah atau hitam maka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan izin usaha. Perusahaan kalau dapat merah biasanya mereka pusing, karena jadi susah mendapatkan pinjaman. Pihaknya sering menerima laporan dan keluhan dari pelaku industri yang usahanya mendapatkan penilaian tidak baik dalam pengelolaan limbahnya.


“Kita sering menerima orang-orang bank yang menanyakan tentang status proper dari calon nasabahnya. Apakah dokumennya tentang lingkungannya memiliki nilai yang baik atau buruk,” bebernya.


OJK menginginkan perbankan untuk menjauhi pemberian kredit kepada sektor industri yang merusak lingkungan. Hal ini akibat beberapa organisasi menuding industri jasa keuangan ikut serta memuluskan terjadinya kerusakan itu.


Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad memperingatkan industri jasa keuangan supaya tidak memberi pembiayaan kepada perusahaan perusak lingkungan. Ke depannya, jangan harap perusahaan yang merusak lingkungan dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan.


Tuti menuturkan, terkait dengan perizinan pengelolaan limbah B3 termasuk izin pemanfaatan, pemerintah melakukan upaya debirokratisasi melalui unit Pelayanan Terpadu. Di samping itu dilakukan juga penyederhanaan beberapa persyaratan izin pemanfaatan dan penyusunan persyaratan teknis pemanfaatan limbah B3.


“Upaya debirokratisasi tentunya harus dilakukan dengan penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelohan limbah B3,” lanjutnya.


Sekadar informasi, dari hasil pemetaan KLHK pada tahun 2014, luas lahan terkontaminasi limbah B3 sekitar 172,967.13 meter kubik dengan jumlah limbah B3 yang dibuang sebesar 563,952.7 ton. Untuk itu, maka harus dilakukan pemulihan. Misalnya dimanfaatkan sebagai pengganti bahan baku seperti abu terbang (fly ash) sebagai material beton, material jalan, dan beton. (E14)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Pastikan Berjalan Optimal, Mentan SYL Kunjungi Integrated Farming dan RMU di Jateng

Pastikan Berjalan Optimal, Mentan SYL Kunjungi Integrated Farming dan RMU di Jateng

Pilarpertanian – Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo bersama Wakil Bupati Boyolali, Wahyu Irawan melakukan peninjauan lokasi kegiatan pola Integrated Farming di Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali hari Jumat (30/7). SYL didampingi pejabat lingkup Kementan, Kadis Pertanian Provinsi Jateng dan Kab. Boyolali, sekaligus meninjau upaya pemenuhan lumbung pangan mulai metode pertanian pola integrated farming yang belakangan ini […]

Ekonom Senior Rizal Ramli dan Emil Salim Mengapresiasi Pertumbuhan Sektor Pertanian

Ekonom Senior Rizal Ramli dan Emil Salim Mengapresiasi Pertumbuhan Sektor Pertanian

Pilarpertanian – Ekonom Senior yang juga sekaligus mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman, Dr. Rizal Ramli mengapresiasi pertumbuhan sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, sektor pertanian terbukti mampu membuka peluang kerja bagi jutaan orang yang terdampak PHK. “Saya mendengar ada 3 juta petani baru yang masuk saat pandemi ini. Saya kira ini luar biasa […]

Kementan Pastikan Stabilitas Pangan Aman dan Terkendali

Kementan Pastikan Stabilitas Pangan Aman dan Terkendali

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan jajarannya telah secara optimal melakukan upaya pemenuhan pangan dan menjaga stabilitas pasokan terlebih di masa pandemi. Kementan telah memetakan produksi pangan sesuai rencana dan juga memantau stok pangan secara berkala dan melakukan intervensi distribusi manakala terjadi kekurangan pangan di daerah tertentu. Mentan SYL juga mendorong akselerasi bersama […]

Kementan Dukung Penuh Urban Farming Kota Solo

Kementan Dukung Penuh Urban Farming Kota Solo

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong pertanian perkotaan atau urban farming. Apalagi di masa pandemi mencukupi kebutuhan keluarga dari pekarangan rumah, sangat membantu ekonomi keluarga. Surakarta atau Kota Solo merupakan salah satu kota yang memiliki potensi besar untuk pengembangannya. Mengenai hal ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming mengatakan bahwa Kota Solo selama ini sudah memiliki […]

Kementan : Pisang Dapat Dikembangkan Sebagai Pengganti Bahan Pangan Pokok

Kementan : Pisang Dapat Dikembangkan Sebagai Pengganti Bahan Pangan Pokok

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo terus mendorong Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas utama. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi mengatakan, beberapa daerah di seluruh provinsi di Indonesia punya keunggulan andalan komoditas pangan lokal yang dikonsumsi di masyarakat setempat. “Pengembangan diversifikasi pangan […]

Cegah Peredaran Narkoba, Insan BPPSDMP Diajak Untuk Saling Mengingatkan

Cegah Peredaran Narkoba, Insan BPPSDMP Diajak Untuk Saling Mengingatkan

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian, khususnya melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), mengantisipasi terjadinya peredaran narkotika dan obat-obat. Untuk itu, seluruh insan BPPSDMP, termasuk di UPT, diminta untuk saling mengingatkan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan narkoba sangat berbahaya. “Narkoba sangat berbahaya. Karena merusak anak-anak bangsa. Kita tidak mau ada narkoba yang beredar di […]

Kementan Pacu Pertanian Organik Berorientasi Ekspor

Kementan Pacu Pertanian Organik Berorientasi Ekspor

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung penuh pertanian dengan sistem organik. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyebutkan konsep organik telah direplikasi di daerah lain agar pertanian Indonesia semakin besar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan nasional. “Organik mampu menjaga ekosistem kita, memperbaiki struktur tanah, menyehatkan dan memberi nilai tambah,” demikian dikatakan […]

Emil Salim: Impor Pangan Sengsarakan Petani

Emil Salim: Impor Pangan Sengsarakan Petani

Pilarpertanian – Ekonom senior Emil Salim meminta pemerintah untuk tidak lagi mewujudkan ketahanan pangan dengan menjalankan kebijakan impor. Menurutnya, impor pangan hanya akan menyengsarakan petani. “Jika stok pangan kita berkurang, maka yang harus dilakukan bukan impor, tapi meningkatkan kapasitas produksi kita. Jika harga naik, maka kita perlu mencari tahu hambatan di lapangan seperti apa,” ungkap […]

Mentan SYL Pantau Langsung Produksi Padi Kabupaten Sragen

Mentan SYL Pantau Langsung Produksi Padi Kabupaten Sragen

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meninjau produksi padi di Rice Milling Unit (RMU) Desa Toyogo, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat (30/7/2021). Di sana, Mentan mengecek kualitas beras lokal untuk memenuhi kebutuhan beras nasional. “Saya ingin memastikan bahwa ketersediaan pangan khusus beras dalam keadaan cukup. Maka itu harus divalidasi betul sampai ke […]