Di Jombang, Komisi IV DPR RI Cek Ketersediaan Beras Di Penggilingan Jelang Panen Raya
Pilarpertanian - Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog dan ID Food melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa penggilingan padi di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini ini bertujuan untuk mengecek ketersediaan stok beras ditingkat penggilingan.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah penggilingan Padi Gapoktan Pojok Kulon di Desa Pojok Kulon, Kabupaten Jombang.
Kepada rombongan, Hudi pemilik Penggilingan Pojok Kulon menjelaskan kondisi stok digudangnya. Saat ini dia masih tetap produksi walau harus mencari gabah dari luar Jombang, seperti Lamongan dan Tuban.
“Kalo bulan Januari memang begini masi ijo padinya, biasanya kalo nanti Maret dan April baru full produksi karena banyak yang panen,” ucapnya. Hudi menambahkan mampu memproduksi beras 10 hingga 15 ton perhari.
Terkait pemasaran, Hudi biasanya menerima pesanan beras dari pengecer, pemerintah daerah dan Bulog.
Namun sudah beberapa tahun ke belakang dia tidak bisa memasukkan lagi berasnya ke Bulog. Hal ini dikarenakan harga pembelian Bulog (HPP) Rp 8.300 jauh dari harga pasar.
Sebagai alternatif Hudi memasarkan berasnya ke pasar dan ASN.
Lebih lanjut Hudi menyampaikan sulitnya mendapatkan gabah karena harus bersaing dengan perusahaan besar.
“Sebenarnya kami kesulitan mendapatkan bahan baku untuk memproduksi beras karena sudah diborong oleh retail besar dengan harga yang tinggi,” tambah Hudi.
Hudi berharap, pemerintah dan DPR RI dapat melindungi penggilingan kecil agar dapat terus berproduksi dan meneruskan usahanya.
Menanggapi permasalahan Hudi, ketua Tim Rombongan Anggia berpendapat bahwa petani dan penggilingan padi memiliki peran penting yang menjadi perhatian Komisi IV DPR RI. Dia berjanji akan membahas dan mencarikan solusi terbaik.
Terkait stok, produksi beras, Anggia mengakui memang cukup pelik. Harus dilakukan verifikasi data lebih lanjut agar kebijakan yang akan dikeluarkan bisa tepat.
Menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh, prakiraan data KSA BPS luas panen secara nasional untuk bulan Februari 2023 adalah 1,06 juta hektar dengan perkiraan produksi 5,61 juta ton GKG setara dengan 3,23 juta ton beras. Prakiraan luas panen padi Maret 2023: 1,91 juta hektar dengan prakiraan produksi 10,26 juta ton GKG setara dengan 5,91 juta ton beras.
Dimana dari angka tersebut, prakiraan produksi di Jawa Timur pada Bulan Februari 2023 sebanyak 1,3 juta ton GKG setara 689 ribu ton beras dan sebanyak 2,2 juta ton GKS setara 1,3 juta ton beras pada bulan Maret 2023.
Potensi ini tentu saja harus dioptimalkan oleh seluruh pihak guna memperoleh pasokan beras dengan harga yang terjangkau. Bagi Perum Bulog juga hal ini harus menjadi momentum untuk dapat menyerap secara maksimal.
“Namun kami memahami, masih terdapat persoalan-persoalan yang dihadapi baik bagi petani maupun pihak penggilingan, seperti kualitas padi yang dihasilkan, maupun harga gabah yang tinggi,” tuturnya.
Selain itu Anggia menambahkan kendala lain yang dihadapi diantaranya adalah mutu beras. Sebagian besar penggilingan kecil masih belum mampu memenuhi standar pasar.
Salah satu anggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom yang melihat langsung penggilingan kecil ini dengan segala permasalahannya mengatakan agar pengusaha besar jangan memonopoli, kasih kesempatan para penggilingan padi masyarakat kita. Kalau berhadapan dengan masyarakat kecil, pasti akan kalah. “Mereka ini kan korporasi, kalau sudah seperti bagaimana? Persoalan ini yang harus sikapi bersama-sama,” ungkap anggota DPR ini yang biasa dipanggil mbah Tarom.
Ditempat yang sama, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, menyampaikan bahwa sesuai undang-undang bahwa data satu pintu mengacu data BPS. “Kami hanya berpedoman pada satu data yaitu data BPS,” kata Suwandi.
Lebih lanjut Suwandi menjelaskan, pengertian istilah surplus defisit beda dengan stok. Surplus defisit adalah selisih produksi dikurangi konsumsi. Jangan dicampur dengan stok. Stok itu jumlah barang, bisa di penggilingan, di Bulog, di rumah tangga, restoran, rumah tahanan, panti jompo dan seterusnya. “Berapa banyak itu semua? Itu harus disurvey, siapa yang melakukan survey, ya kembali lagi BPS yang lakukan survey,” pungkasnya.(PW)
