Dua Tahun Prabowo–Gibran, Kementan Perkuat Kebijakan Pro-Petani dan Peran Penyuluh
Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada petani untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan, dan mempercepat swasembada pangan nasional. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, transformasi pertanian dilakukan melalui pembenahan pupuk bersubsidi, penguatan harga hasil panen, modernisasi pertanian, dan optimalisasi lahan.
Capaian dan kebijakan tersebut dibahas dalam Ngobrol Asyik Penyuluhan (Ngobras) On The Spot Volume 5 bertajuk “2 Tahun Prestasi Pemerintahan Prabowo–Gibran di Sektor Pertanian”, yang digelar di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Jawa Barat, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah diskusi mengenai capaian pembangunan pertanian, tantangan petani, serta pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya optimalisasi potensi pertanian melalui peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas. Pembangunan pertanian harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat kemandirian pangan nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa penyuluh pertanian memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan pertanian nasional.
Menurutnya, capaian pembangunan pertanian selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran perlu dijaga melalui penguatan kapasitas SDM, khususnya penyuluh yang berinteraksi langsung dengan petani.
“Penyuluh pertanian merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di lapangan. Oleh karena itu, penyuluh perlu terus meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta memberikan pendampingan kepada petani dan Brigade Pangan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah masing-masing,” ujar Idha.
Ia juga mendorong penyuluh beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menjadi penggerak transformasi pertanian modern.
Pendampingan penyuluh tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan kelembagaan petani, penerapan inovasi teknologi, dan penyelesaian persoalan di lapangan. Dengan demikian, kebijakan dan program strategis Kementerian Pertanian dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi petani.
Hadir sebagai narasumber, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian, memaparkan kebijakan strategis pemerintah selama dua tahun terakhir untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
Salah satu bentuk keberpihakan pemerintah diwujudkan melalui penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan ini bertujuan meringankan biaya produksi dan meningkatkan keterjangkauan sarana produksi bagi petani.
Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram serta HPP jagung pipilan kering sebesar Rp5.500 per kilogram pada kadar air 18–20 persen di tingkat petani.
Kebijakan tersebut menjadi instrumen untuk melindungi harga hasil panen, memperkuat kepastian pasar, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
Sam menegaskan, keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Peningkatan produksi perlu didukung kebijakan yang menekan biaya usaha tani, menjaga harga hasil panen, dan membuka peluang ekonomi bagi petani.
Selain kebijakan harga, pemerintah terus mendorong transformasi pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian, digitalisasi, optimalisasi lahan, serta hilirisasi komoditas.
Langkah tersebut diarahkan untuk membangun pertanian yang produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sam juga menyoroti pentingnya sinergi Brigade Pangan, penyuluh, petani, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya agar program strategis berjalan optimal.
Pendampingan penyuluh diperlukan untuk mendukung operasional Brigade Pangan, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan menjaga keberlanjutan pertanaman.
Ngobras On The Spot Volume 5 juga menjadi ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi dan kendala penyuluh maupun petani. Salah satu persoalan yang dibahas adalah ketersediaan air untuk pertanaman, termasuk dampak kekeringan, sedimentasi, dan kerusakan infrastruktur yang menghambat aliran irigasi.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga capaian pembangunan pertanian nasional.
Kebijakan strategis selama dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diharapkan terus diperkuat melalui pelaksanaan program yang efektif, pendampingan penyuluh berkelanjutan, serta partisipasi aktif petani dan generasi muda.
Sinergi pemerintah, penyuluh, petani, Brigade Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kesejahteraan petani, dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.(BB)
