HKTI Minta Polemik Impor Beras Dihentikan, Gunakan Saja Data BPS Sebagai Rujukan
Pilarpertanian - Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Rahmat Pambudi meminta agar polemik impor beras segera dihentikan. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memperbaiki masalah data dan menjadikan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber datanya.
“Kita ingin data menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam proses pengertian polemik impor beras. Yang dibereskan adalah data penduduk sampai statistik. Saya senang dengan pernyataan BPS bahwa ada perbaikan yang dilakukan terus-menerus dan saya merasakan perbaikan itu,” ujar Rahmat Pambudi dalam seminar ICMI, Selasa, 27 Desember 2022.
Meski demikian, Rahmat ingin BPS melakukan perbaikan secara menyeluruh mulai dari data produksi sampai dengan data kebutuhan konsumsi. Perbaikan ini penting dilakukan untuk meyakinkan publik bahwa pemegang otoritas data adalah Badan Pusat Statistik.
“Jadi kalau data ini bisa dilakukan koreksi, maka koreksi ini bukan hanya koreksi data mengenai jumlah lahan, jumlah produksi dan jumlah konsumsi, tapi semua data yang ada hubungannya dengan sistem dan usaha agribisnis, dari hulu sampai hilir sampai supporting-nya semua bisa saling mengkoreksi dan saling mengisi,” katanya.
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Prof Arif Satria juga meminta polemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat secara detail melalui otoritas data pada Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat.
“Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa kita ada sumber data hanya satu, yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS, bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak,” katanya.
Deputi Bidang Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS), M. Habibullah mengatakan bahwa metodologi pengambilan data yang dilakukan adalah metodologi yang terbaru hasil kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
“Metode itu adalah kerangka sampel area (KSA). Dan kita juga melibatkan berbagai unsur pakar yang ada yang selanjutnya disajikan baik saat tahun penghitungan produksi padi berdasarkan dari data-data laporan administrasi,” katanya.
Sementara untuk proses penghitungan produksi padi dilakukan dengan dua hal. Pertama, BPS menghitung luas panen dengan metode KSA dengan melakukan pemotretan langsung terhadap 200.000 amatan, yang merupakan representasi sampel yang dipilih dari ketutupan lahan dan spasial yang ada di Indonesia.
“Sementara produktivitas kita melakukan penghitungan dengan gabah kering dan metode yang berbasis ubinan, secara gampang adalah kita mengambil sebuah ukuran dua setengah dikali dua setengah, kita akan mengetahui bahwa produktivitas dari kedua pengukuran tersebut kita kalikan, sehingga mendapat data produksi beras yang dikonversi dan supaya menjadi gabah kering,” katanya.(PW)
