Kebanggaan Indonesia Sebagai Negara Agraris, Kementan Dorong Daya Saing Komoditas Pertanian

Pilarpertanian - Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia. Negara agraris merupakan negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Hal tersebut terungkap dalam Bimtek Propaktani Episode 1032 hasil kerja sama Kementerian Pertanian dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian (PERHEPI) berjudul “Menakar Status Indonesia Sebagai Negara Agraris” (Rabu/25-10-2023).

Diana Chalil yang merupakan Ketua Program Studi Magister Agribisnis Universitas Sumatera Utara sekaligus Pengurus PERHEPI menjelaskan kedudukan Indonesia sebagai negara agraris. “Jika peran pertanian (agraris) dalam suatu negara dominan dalam kontribusi ekonomi dan sosial suatu negara maka dapat disebut sebagai negara agraris. Faktor-faktor yang menjadi kriteria untuk disebut sebagai negara agraris antara lain luas lahan pertanian terhadap total luas lahan, jumlah petani terhadap jumlah penduduk, PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Pertanian terhadap total PDRB serta devisa pertanian terhadap devisa total”, ungkap Diana.

“Persentase luas lahan pertanian Indonesia adalah sekitar 34% dari total luas lahan di Indonesia. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, keterlibatan masyarakat Indonesia pada sektor pertanian juga sangat besar yaitu sekitar 40 juta orang dari 270 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian. PDRB pertanian juga berkontribusi pada kisaran 12-14% dari total PDRB selama rentang tahun 2010-2022. Nilai ekspor pertanian juga telah memberikan kontribusi 16,9% dari total ekspor Indonesia USD22,31 juta di tahun 2023 berjalan ini”, sebut Diana.

Prof. Syarif Imam Hidayat selaku Guru Besar Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur memaparkan mengenai pentingnya daya saing komoditas pertanian untuk memajukan agribisnis nasional. “Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan daya saing komoditas pertanian diantaranya adalah melaksanakan kegiatan bisnis pertanian dalam good perspektif agribisnis sebagai sebuah sistem, konsistensi aplikasi good agricultural practices dan good handling practices (termasuk labeling dan pengemasan) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas”, sebut Prof. Syarif.

“Selain itu juga perlu dilakukan pengembangan agroindustri melalui good manufacturing practices untuk menciptakan nilai tambah dan diferensiasi, serta penciptaan lingkungan kondusif melalui fasilitasi perdagangan (menurunkan dwelling time, supply chain management, regulasi asuransi, pendampingan dukungan dan desain kebijakan (termasuk kebijakan moneter)”, pungkas Prof. Syarif.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi turut berpesan untuk terus fokus dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri. “Kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mulai hari tadi memberi petunjuk kejar peningkatan produksi pangan padi, jagung dan lainnya, harus fokus. Untuk itu, berbagai jurus peningkatan luas tanam dan produktivtas. Semua mesti bergerak cepat dan produksi harus ditingkatkan”, ujarnya.

Sebagai informasi, data KSA BPS bahwa luas panen padi tahun 2023 diperkirakan 10,20 juta hektar dengan produksi 53,63 juta ton GKG atau setara 30,90 juta ton beras.(ND)