Kementan Dorong Pengembangan Ubi Kayu Untuk Substitusi Pangan Karbohidrat Non Beras
Foto : Penyortiran Ubi Kayu oleh Petani untuk Substitusi Pangan Karbohidrat Non Beras.

Kementan Dorong Pengembangan Ubi Kayu Untuk Substitusi Pangan Karbohidrat Non Beras

Pilarpertanian - Ubi kayu sebagai komoditas tanaman pangan yang sedang gencar-gencarnya digalakkan sebagai pengembangan pangan lokal. Sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahwa untuk menjaga pasokan pangan tetap aman terutama di masa pandemi Covid-19, perlu alternatif pengembangan pangan lokal seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, jagung, talas, sorgum, dan lainnya.


Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi menegaskan pengembangan budidaya ubi kayu arahnya untuk substitusi impor. Kunci pengembangan produksi ada di provitas dan harganya, dimana peningkatan provitasnya 60 sampai 70 ton per hektar sebagaimana yang sudah dicapai di beberapa lokasi dan di luar negeri.


“Ubi kayu banyak digunakan untuk industri tapioka. Industri tapioka akan tumbuh jika ada kemitraan. Spek ubi kayunya harus bagus dan ada kemitraan dengan skala kawasan. Bangun industri yang kreatif, contoh di Banjarnegara ada Rumah Mocaf yang menyediakan berbagai jenis olahan yang berbahan dasar mocaf,” demikian kata Suwandi pada Focus Group Discussion Pengembangan Pangan Lokal yang dihelat di kantor Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, kemarin Rabu (15/7). Hadir Praktisi pertanian, Iskandar Andi Nuhung, Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Arifin Lembaga, dan Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Andriko Noto Susanto.


Menurut Suwandi, pengembangan kawasan ubi kayu perlu didorong ke daerah potensial pangan lokal, contohnya di Provinsi Babel dan Kepri. Budidaya ubi kayu supaya sustainable perlu adanya jaminan pasar dan kepastian harga.



“Terkait impor, asosiasi juga mengajukan kebijakan larangan terbatas untuk mengatasi impor sebagai bentuk perlindungan ke petani,” ucapnya.


Sementara itu, Iskandar Andi Nuhung selaku praktisi pertanian menyatakan untuk mendorong produk dalam negeri, pemerintah konsisten dengan kebijakan yang diikuti dengan teknologi dan aksi. Pemerintah bisa menetapkan ubi kayu sebagai salah satu komoditi strategis.


“Seperti halnya di negara maju lain, pemerintah memberi subsidi hulu sampai hilir. Saya meyakini subsidi sangat perlu, pasalnya areal ubi kayu di Indonesia kecil-kecil,” tegasnya.


Asosiasi juga menjadi pihak yang sangat berperan dalam pengembangan ubi kayu. Arifin Lembaga, Ketua MSI menyebutkan permasalahan ubi kayu terletak pada harga dan serapan pasar. Serapan pasar terbanyak ke industri pangan, tapioka, kertas, pakan ternak dan lainnya.


Lebih lanjut Arifin mengatakan, beberapa program strategis yang bisa dilakukan sebagai langkah pengembangan ubi kayu seperti melalui peningkatan provitas ubi kayu sampai dengan 70 ton/ha. Selain itu juga perlu dibentuk kawasan supaya sentra dengan processing bisa sinkron.


“Kalau konsep singkong sebagai pangan lokal berbasis wilayah maka akan mengurangi masalah distribusi pangan, oleh karena itu, perlu disiapkan unit pengolahan untuk meningkatkan masa simpan, meningkatkan diversifikasi produk, pembuatan Gudang sebagai lumbung pangan,” bebernya.


Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Andriko Noto Susanto menjelaskan komitmen Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mengembangkan pangan lokal tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) substitusi pangan karbohidrat non beras- sehat dengan pangan lokal. Adapun komoditas tersebut antara lain singkong, jagung, pisang, sagu, kentang, dan talas.


“Konsumsi tertinggi ubi kayu ada di wilayah Papua, Malut, Maluku, Papua Barat, Jatim dan Kalbar. Peningkatan produksi ubi kayu tidak hanya diarahkan pada lahan baru, tapi pada lahan lama dengan peningkatan produktivitas, sehingga varietas untuk konsumsi perlu diperhatikan preferensi hasil oleh petani,” kata Andriko.


Muhlizar Murkan, Dewan Kedelai Nasional meminta agar perlu mengaktifkan Kembali Dewan Singkong Nasional sebagai wadah bersama. Menurut pandangannya, program ubi kayu agar diarahkan juga untuk industri etanol.


“Masalah ubi kayu perlu koordinasi dengan instansi lain seperti Kemendag, Bulog, dan lainnya,” ujarnya.


Sementara itu, Iswandi dari MSI menuturkan tepung singkong lebih baik dari segi gizi. Dengan begitu, harus dirubah penggunaan kata substitusi diganti menjadi alternatif sumber karbohidrat.


“Dan menurut saya yang harus didorong itu pengembangan hulu-hilir supaya petani dapat menikmati hasil yang lebih baik mulai dari produksi singkong hingga menghasilkan produk tapioka atau mocaf,” tuturnya.(ND)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Investigasi Kementan: Beras Tidak Sesuai Regulasi, Rugikan Konsumen Hingga Rp 99,35 Triliun

Investigasi Kementan: Beras Tidak Sesuai Regulasi, Rugikan Konsumen Hingga Rp 99,35 Triliun

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja melaksanakan investigasi yang mengevaluasi mutu dan harga beras yang beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen, dengan total kerugian yang bisa mencapai hingga Rp 99,35 triliun per tahun. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan […]

HKTI: Mentan Amran Tokoh Pemersatu HKTI

HKTI: Mentan Amran Tokoh Pemersatu HKTI

Pilarpertanian – Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Odang (OSO), menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai sosok pemersatu di tubuh HKTI. Ia menilai kepemimpinan Amran tak hanya kuat dalam visi pertanian, tetapi juga mampu merajut kembali simpul-simpul organisasi yang sempat renggang. “Pak Amran ini menteri yang canggih. […]

Mentan Amran: 212 Produsen Beras Bermasalah Telah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung

Mentan Amran: 212 Produsen Beras Bermasalah Telah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Amran menyatakan bahwa sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini […]

Mentan Amran di Munas BEM SI ke-18: Mahasiswa Harus Jadi Motor Inovasi Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Mentan Amran di Munas BEM SI ke-18: Mahasiswa Harus Jadi Motor Inovasi Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam implementasi transformasi pertanian Indonesia dari sistem tradisional menuju pertanian modern yang berbasis teknologi dan inovasi. Dalam arahannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Institut Pertanian Bogor (IPB), Amran menegaskan bahwa masa depan pertanian […]

Satgas Pangan Beri Waktu 2 Minggu Agar Pelaku Usaha Beras Patuhi Aturan

Satgas Pangan Beri Waktu 2 Minggu Agar Pelaku Usaha Beras Patuhi Aturan

Pilarpertanian – Pemerintah memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk. Hal ini disampaikan usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap hasil investigasi nasional yang menunjukkan anomali pada produk beras yang beredar di pasaran dan berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99,35 triliun […]

Masyarakat Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Usut Mafia Pangan: “Ini yang Ditunggu-Tunggu!”

Masyarakat Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Usut Mafia Pangan: “Ini yang Ditunggu-Tunggu!”

Pilarpertanian – Langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik curang 212 mafia pangan dari 10 provinsi menuai apresiasi dan dukungan luas dari masyarakat. Investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung mengungkap modus kejahatan mafia pangan berupa penjualan beras dengan mutu tak sesuai, berat tidak sesuai label, serta […]

Mentan Amran Pastikan Penyatuan HKTI Memperkuat Akselerasi Sektor Pertanian

Mentan Amran Pastikan Penyatuan HKTI Memperkuat Akselerasi Sektor Pertanian

Pilarpertanian – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Langkah ini dinilai strategis memperkuat peran kelembagaan petani untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Sejak Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali pada Juli 2010, HKTI mengalami dinamika […]

FAO Prediksi Produksi Beras Indonesia Capai 35,6 juta ton, Cetak Sejarah Baru

FAO Prediksi Produksi Beras Indonesia Capai 35,6 juta ton, Cetak Sejarah Baru

Pilarpertanian – Lembaga pangan dunia, Food and Agriculture Organization (FAO), dalam laporan terbarunya Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets Juni 2025, memproyeksikan bahwa produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026. Proyeksi produksi FAO tersebut menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi Indonesia dalam tiga […]

Akhir Drama Dualisme! Kubu Moeldoko dan Fadli Zon Sepakat Tunjuk Sudaryono Jadi Ketua Umum HKTI

Akhir Drama Dualisme! Kubu Moeldoko dan Fadli Zon Sepakat Tunjuk Sudaryono Jadi Ketua Umum HKTI

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan tanggapannya terkait dukungan kuat dari berbagai pihak untuk menjadikannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama […]