Kementan, TNI AL, dan Pemkab Nganjuk Kolaborasi Pacu Swasembada Kedelai Nasional
Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat swasembada kedelai nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor yang hingga kini masih mendominasi kebutuhan dalam negeri. Langkah tersebut diperkuat melalui dukungan benih unggul, alat mesin pertanian, jaminan pasar, hingga skema perlindungan harga petani.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui panen kedelai bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kabupaten Nganjuk, Kamis (15/5/2026). Panen tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat swasembada kedelai nasional.
Mentan Amran menegaskan kedelai merupakan komoditas strategis nasional karena menjadi bahan baku utama tahu, tempe, hingga berbagai produk olahan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Menurutnya, Indonesia harus segera keluar dari ketergantungan impor dan mulai membangun kemandirian produksi dalam negeri.
“Beras sudah swasembada, cabai swasembada, jagung, daging ayam kita ekspor, telur kita ekspor. Kalau kedelai selesai, disinilah kedaulatan pangan Republik tercapai,” kata Mentan Amran
Menurut Mentan Amran, kebutuhan kedelai nasional saat ini masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
“Kalau kedelai, itu belum. Jauh. Ini kita impor 2,4 juta. Dari kebutuhan 2,6 sampai 2,7 juta nah ini yang paling jauh,” ujarnya.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan kebutuhan kedelai nasional tahun 2026 diproyeksikan mencapai 2,7 juta ton. Namun sekitar 95 persen atau 2,6 juta ton masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri.
Rata-rata produksi kedelai nasional dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 227 ribu ton per tahun dengan luas tanam 136 ribu hektare dan produktivitas rata-rata 1,6 ton per hektare. Hingga April 2026, produksi nasional mencapai 4.982 ton dari luas tanam 7.018 hektare.
“Selama ini kita terlalu bergantung pada impor. Padahal lahan kita luas, petani kita mampu, dan teknologinya tersedia. Karena itu kita ingin kebangkitan kedelai nasional dimulai dari daerah-daerah produktif seperti Nganjuk,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah paling potensial dalam mendukung peningkatan produksi kedelai nasional. Dalam dua tahun terakhir, produksi kedelai Jawa Timur rata-rata mencapai 54 ribu ton dengan luas tanam sekitar 28.100 hektare dan produktivitas 1,7 ton per hektare.
Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu sentra penting dengan produksi rata-rata 8 ribu ton dari luas tanam 3.249 hektare dan produktivitas mencapai 2,2 ton per hektare. Produksi tersebut telah memenuhi sekitar 72 persen kebutuhan kedelai daerah setempat.
Kerja sama pengembangan kedelai antara Kementan, TNI AL, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah dimulai sejak awal tahun melalui penanaman seluas 2.000 hektare di Kecamatan Rejoso, Wilangan, dan Bagor. Sementara Panglima TNI menyebut total pengembangan kawasan mencapai 2.300 hektare dengan estimasi hasil panen sekitar 3.400 ton.
Untuk mendukung program tersebut, Kementan menyalurkan bantuan benih bersertifikat varietas Grobogan sebanyak 50 kilogram per hektare atau total 100 ton serta bantuan 20 unit traktor roda dua dan bajak singkal guna mempercepat pengolahan lahan.
Selain itu, dukungan pasar diperkuat melalui kerja sama dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo). Melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 5 Maret 2026, Gakoptindo memberikan jaminan pembelian hasil panen petani.
Mentan Amran mengakui salah satu tantangan utama pengembangan kedelai adalah harga di tingkat petani yang masih rendah, yakni berkisar Rp8.000–Rp9.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat minat petani menanam kedelai belum optimal.
“Tidak boleh kedelai dibeli di bawah Rp10.000 per kilo. Insyaallah, kami akan keluarkan keputusan dalam waktu singkat,” tegas Amran.
Karena itu, pemerintah mendorong penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kedelai di kisaran Rp13.500 per kilogram agar petani mendapatkan keuntungan yang layak seperti halnya komoditas gabah dan jagung.
“Petani harus untung. Kalau harga bagus dan pasar terjamin, petani pasti semangat menanam kedelai. Negara harus hadir memastikan itu,” ujar Mentan Amran.
Selain jaminan harga, pemerintah juga memastikan hasil produksi benih yang dikembangkan bersama jajaran TNI akan dibeli dan dibagikan kembali kepada petani.
“Yang Bapak produksi, aku beli, baru dibagikan ke petani kembali,” kata Mentan Amran.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan benih kedelai untuk kebutuhan tanam seluas 2.000 hektare yang nantinya akan dibagikan gratis kepada petani di Nganjuk.
“Nanti, Pak, ini kedelai kita, Pak Aster, kami bayar nilainya 2.000 hektare, terus 2.000 itu diberikan kembali gratis pada petani Nganjuk,” ujar Mentan Amran.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan produktivitas kedelai di Nganjuk melampaui rata-rata nasional.
“Biasanya di nasional produksi per hektare itu 1,7 sampai 2 ton per hektare. Ini di sini bisa di atas 2 ton per hektare. Jadi bagus sekali,” katanya.
Titiek menegaskan percepatan swasembada kedelai penting dilakukan karena Indonesia merupakan konsumen besar tahu dan tempe tetapi masih bergantung pada impor.
“Indonesia bangsa yang makan tahu tempe setiap hari, tapi kedelainya harus impor. Kebutuhannya 2,6 juta ton per tahun tapi produksinya cuma 270 ribu ton,” ujarnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan program pengembangan kedelai di Nganjuk harus menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasi secara nasional.
“Kegiatan penanaman kedelai di Nganjuk ini menggunakan varietas Grobogan, merupakan varietas unggul lokal asal Jawa Tengah yang memiliki produktivitas tinggi,” kata Agus.
“Saya berharap kegiatan penanaman kedelai ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Poktan Rukun Tani Desa Mudikan, Suwito, mengaku bantuan benih dan dukungan pemerintah membuat petani kembali semangat menanam kedelai.
“Harga kedelai sekarang antara 9 sampai 10 ribu. Termasuk harga yang stabil, harga yang lumayan bagi petani. Karena kemarin kan di bawah 9 ribu. Tapi untuk saat ini karena ada program pemerintah seperti ini, harga kedelai bisa terangkat lagi,” ujarnya.
Melalui kolaborasi Kementan, TNI AL, DPR RI, pemerintah daerah, dan petani, pemerintah optimistis pengembangan kedelai nasional dapat dipercepat untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.(BB)
