Ketua Komisi IV: Harga Gabah Anjlok di Jogja, Titiek Soeharto Semprot Bulog Harga Rp5.500
Pilarpertanian - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengaku kecewa dengan fungsi Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 perkilogram.
Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5.500 perkilogram. Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6.500 perkilogram. Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.
“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6.500, tapi disini Rp5.500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalannya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025.
Oleh karena itu, secara tegas Titiek meminta Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada ketentuan harga HPP. Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementerian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).
“Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah tidak sia-sia,” katanya.
Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemerintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton perhektare.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combine harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.
Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Presiden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.
“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh Kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.(BB)
