Mentan Amran Sulaiman melantik 9 Pejabat Eselon II Kementan.
Redaksi dan Informasi pemasangan iklan Hubungi: Admin Pilarpertanian

Mentan Amran Sulaiman melantik 9 Pejabat Eselon II Kementan.

Pilarpertanian - Pilar – Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman melantik 9 Pejabat Tinggi Pratama atau Eselon II dan 6 Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) di Auditorium Kementan, Jakarta. (12/11/2018). Salah satu pejabat Eselon II yang dilantik tersebut Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Andi Nur Alamsyah, dilahirkan di Pinrang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 1 Februari 1975.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Dalam sambutanya, Amran menuturkan pelantikan tersebut merupakan wujud implementasi reformasi birokrasi guna mengekselerasi kinerja jajaran pegawai lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga mampu bekerja keras dan mewujudkan pembangunan pertanian yang modern dan mensejahterakan petani.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Kepada Direktur Alsintan saya minta agar mengoptimalkan dan meningkatkan penempatan alsintan terutama untuk lahan rawa. optimalkan lahan rawa,” ujar Amran.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Menanggapi hal ini, Direktur Alsintan, Andi Nur Alam Syah yang baru dilantik menegaskan optimalisasi pemanfaatan alsintan menjadi pekerjaan utama yang harus diselesaikan. Hal ini penting mengingat bantuan Kementan berupa alsintan selama pemerintahan Jokowi-JK hingga saat ini saat besar yakni 423.197 unit, naik 1.526% dari 2013.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Pendistribusian dan pemanfaatan alsintan bantuan alsintan ini harus tepat. Pemerintah daerah dan petani yang mendapatkan bantuan harus benar-benar dipastikan memanfaatkan alsintan untuk kegiatan pertanian yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani,” tegasnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Ketika ditanya langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan hal itu, pria yang akrab disapa Andi Nur Alam itu mengatakan pihaknya akan aktif terjun langsung ke lapangan guna melakukan pendataan dan memastikan alsintan beroperasi.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Tidak hanya cek dengan turun langsung ke lapangan, kami juga akan melakukan monitoring dengan menggunakan sistem. Jadi ketahuan, kalau alsintan seperti traktor itu penerimanya petani apa bukan dan beroperasi apa menganggurnya. Reformasi aturan dan sistem yang kami lakukan. Kalau terbukti alsintan tidak dipakai, kami akan tarik, dialihkan ke daerah yang membutuhkan,” tuturnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
“Pemanfaatan alsintan untuk lahan rawa tentu menjadi fokus kami. Sistem sudah kami siapkan. Semua alat pertanian akan modern sehingga kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir dilakukan dengan cepat dan hemat biaya,” tambahnya.
Baca Selengkapnya di Pilarpertanian.com
Perlu diketahui, sebelumnya Andi Nur Alam menjabat sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) sejak 10 Oktober 2016. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Bidang Program dan Evaluasi di Pusat Penelitian dan Pengembangan perkebunan (Februari 2016), Selain jabatan struktural, dia juga menjabat sebagai Fungsional Peneliti Madya.(RS).


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan



Artikel Lainnya

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

KTNA: Struktur Penyuluhan Pertanian Tidak Optimal

Pilarpertanian – Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) mengungkapkan keprihatinannya terhadap struktur penyuluhan pertanian di Indonesia yang dinilai belum optimal dan berpotensi pada dampak yang tidak baik pada sektor pertanian nasional. Ketua Umum KTNA, M. Yadi Sofyan Noor menyoroti bahwa meskipun penyuluh pertanian terbukti bekerja di lapangan, struktur wadah mereka tersebar secara tidak merata di berbagai […]

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

Krisis Identitas Penyuluh Pertanian, Momentum Perubahan Diperlukan

Pilarpertanian – Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penyuluh Pertanian Mau Kemana?” di Hotel Aston Simatupang, Jakarta, pada Selasa, 2 Juli 2024. Acara ini menyoroti tantangan produktivitas pertanian dan langkah-langkah untuk memperbaiki keberlanjutan penyuluhan pertanian di Indonesia. Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) Bustanul Arifin menegaskan urgensi transformasi dalam peran […]

Maksimalkan Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Maksimalkan Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Pilarpertanian – Penyuluh ibarat garda terdepan pembangunan pertanian. Karena itu, perannya sebagai penyambung informasi pemerintah pusat ke petani menjadi sangat penting. Sayangnya, ketika penyuluh berada di bawah pemerintah daerah dengan adanya UU Otonomi Daerah, komando pemerintah pusat menjadi tidak ada. Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menilai, semua program pembangunan pertanian akan sulit terwujud […]

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

IPB: Penyuluh Kunci Peningkatan Produksi, Sebaiknya di Bawah Pemerintah Pusat

Pilarpertanian – Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Siti Amanah menyoroti langkah strategis dalam mengoptimalkan peran penyuluh pertanian guna fokus meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian di daerah maupun nasional. Penyuluhan adalah pelaku utama yang diatur Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. “Saat ini kelembagaan penyuluh pertanian berada di […]

Kabupaten OKI Optimalkan Lahan Rawa untuk Tanam 2-3 Kali Setahun

Kabupaten OKI Optimalkan Lahan Rawa untuk Tanam 2-3 Kali Setahun

Pilarpertanian – Program optimasi lahan rawa di Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan progres yang signifikan. Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) melalui optimalisasi tata kelola air dan lahan rawa berhasil mengolah 3.140 hektare di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari target 6.225 hektare. Di Kabupaten OKI, normalisasi saluran dan pengolahan lahan dengan alat mesin pertanian […]

Komitmen Kementerian Pertanian untuk Mendorong Pertanian Berkelanjutan dengan Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Kesejahteraan Petani

Komitmen Kementerian Pertanian untuk Mendorong Pertanian Berkelanjutan dengan Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Kesejahteraan Petani

Pilarpertanian – Dalam upaya meningkatkan produksi hortikultura, Kementerian Pertanian (Kementan) mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional di Bogor pada 22 Juni 2024. Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan program Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura. Plt. Sekjen Kementan yang juga menjabat sebagai Dirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto, menegaskan bahwa peningkatan produksi sayuran, buah, florikultura, dan tanaman obat […]

HKTI Minta Kelembagaan Penyuluh di Era Prabowo-Gibran Sesuai UU No 16

HKTI Minta Kelembagaan Penyuluh di Era Prabowo-Gibran Sesuai UU No 16

Pilarpertanian – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyerukan agar program pangan yang akan dijalankan presiden terpilih Prabowo-Gibran dapat dilaksanakan secara baik. Salah satunya adalah mengembalikan posisi penyuluh sesuai Undang-undang No 16 tahun 2006 yakni kelembagaan penyuluh bukan lagi di daerah, tapi dikembalikan ke pemerintah pusat. Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo mengungkapkan bahwa posisi penyuluh yang […]

Dalam Rapat Kerja Komisi IV, DPR Puji dan Apresiasi Mentan Amran Sulaiman

Dalam Rapat Kerja Komisi IV, DPR Puji dan Apresiasi Mentan Amran Sulaiman

Pilarpertanian – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui beberapa anggotanya mengapresiasi kembalinya Amran Sulaiman ke Kementerian Pertanian (Kementan). Mereka optimis cara kerja yang dilakukan Amran mampu menjawab tantangan pertanian serta memenuhi kecukupan pangan nasional. Apalagi, Amran juga dikenal sebagai Menteri “siap kotor” alias terjun langsung ke lapangan guna mengetahui apa saja persoalan yang harus diselesaikan. […]

Amputasi Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Amputasi Peran Penyuluh, Organisasi Petani Desak Amandemen UU Otonomi Daerah

Pilarpertanian – Penyuluh ibarat garda terdepan pembangunan pertanian. Karena itu, perannya sebagai penyambung informasi pemerintah pusat ke petani menjadi sangat penting. Sayangnya, ketika penyuluh berada di bawah pemerintah daerah dengan adanya UU Otonomi Daerah, komando pemerintah pusat menjadi tidak ada. Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sadar Subagyo menilai, semua program pembangunan pertanian akan sulit terwujud […]