Percepat Pemanfaatan Lahan CSR, Kementan Gelar Tanam Serempak

Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
Melalui Gerakan Tanam Serempak, Kementan menggerakkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani untuk segera menanami lahan yang telah dicetak dan diolah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam menjadi langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat swasembada pangan berkelanjutan.
Amran meminta seluruh pihak mengoptimalkan setiap lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah agar mampu menghasilkan produksi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Gerakan Tanam Serempak berlangsung di Desa Puntik Dalam, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan pemanfaatan lahan CSR 2025 dan 2026 yang dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Andi Amal Hayat Makmur, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru Angga Tri Aditia P., serta jajaran pemerintah daerah, Brigade Pangan, kelompok tani, dan petani.
Tanam padi secara simbolis dilakukan oleh Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti bersama para undangan. Dalam kesempatan tersebut, Idha juga mengoperasikan drone seeder milik Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya untuk menanam padi di lokasi utama.
Idha menegaskan bahwa Gerakan Tanam Serempak membutuhkan kerja bersama dan koordinasi seluruh pihak. Ia meminta jajaran terkait mempercepat penanaman sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang menghambat pemanfaatan lahan CSR.
Hingga 19 November 2026, realisasi tanam di lokasi CSR 2026 mencapai 6.497,18 hektare atau 21,5 persen dari total lahan olah yang siap ditanami seluas 30.236,50 hektare.
“Kita harus pastikan seluruh lahan CSR yang telah diolah dapat tertanami, baik oleh kelompok tani maupun Brigade Pangan,” ujar Idha.
“Kami meminta seluruh penanggung jawab swasembada pangan, Brigade Pangan, LO, serta penyuluh pertanian untuk bahu-membahu dan berkolaborasi dengan BBWS mengoptimalkan potensi air agar lahan dapat diairi dan ditanami,” tegasnya.
Selain persoalan air, keterbatasan benih juga menghambat penanaman di sejumlah lokasi CSR. Untuk mengatasinya, Kementan melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mendorong penyediaan benih secara in situ melalui perbanyakan dan penangkaran langsung di daerah sentra produksi.
Langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan benih dari luar wilayah, mempercepat pemenuhan kebutuhan petani, dan menyediakan benih yang lebih sesuai dengan kondisi agroklimat setempat. Penyediaan benih in situ juga memperkuat kemandirian benih daerah dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian.
Dalam arahannya, Idha meminta Brigade Pangan aktif menjaga produksi dan mendukung swasembada pangan berkelanjutan. Ia kemudian mengajak Santoso, penyuluh pendamping Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya, berdialog langsung di atas panggung. Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya mengelola lahan seluas 154 hektare dan telah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia mengapresiasi hasil pengelolaan lahan Brigade Pangan tersebut. Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya telah memasuki masa panen dengan indeks pertanaman (IP) 2 dan produktivitas mencapai 4,2 ton per hektare. Ia juga meminta penyuluh pertanian di seluruh Indonesia terus mendampingi Brigade Pangan agar pengelolaan lahan berjalan optimal dan produksi pangan tetap terjaga.
Santoso menjelaskan bahwa Brigade Pangan yang ia dampingi sempat menghadapi penolakan dari sebagian petani saat mulai mengelola lahan CSR. Namun, keberhasilan pengelolaan lahan dan hasil panen mulai meningkatkan kepercayaan petani.
“Setelah melihat keberhasilan Brigade Pangan dan hasil panennya, sekarang banyak petani yang ingin lahannya dikelola oleh Brigade Pangan,” ujar Santoso.
Pada tahun ini, Brigade Pangan Puntik Sukses Berjaya juga memperoleh tambahan lahan seluas 77 hektare untuk direhabilitasi. Hasil nyata di lapangan mendorong petani semakin percaya dan bersedia terlibat dalam pengelolaan lahan.
Sementara itu, Kepala BBPP Binuang Andi Amal Hayat Makmur memandu sesi dialog bersama para penanggung jawab di berbagai daerah. Dalam sesi tersebut, peserta berbagi praktik baik sekaligus menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengelola lahan CSR.
Direktur Polbangtan Medan Nurliana Harahap yang mewakili Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menjelaskan bahwa petani menggunakan metode tanam pindah karena kondisi lahan masih tergenang air. Dalam dialog tersebut, Bupati Serdang Bedagai, Darma Wijaya turut menyampaikan keluhan petani mengenai keterbatasan modal untuk menjalankan usaha tani.
Menanggapi persoalan tersebut, Idha meminta penyuluh pertanian membantu petani menyusun analisis usaha tani dan mendampingi mereka mengakses KUR. Pendampingan ini diperlukan agar petani memiliki akses pembiayaan dan mampu mengembangkan usaha tani di lahan sendiri, bukan sekadar menjadi buruh di lahan yang mereka kelola.
Perwakilan Muaro Jambi, Jambi, turut menyampaikan tantangan pengelolaan lahan yang sebagian besar berupa sawah tadah hujan. Untuk mengatasi keterbatasan air, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan memanfaatkan bantuan irigasi perpompaan dari Kementan.
Direktur Pembiayaan Pertanian Purwanta yang mengikuti dialog secara daring menjelaskan bahwa KUR menyediakan skema pembayaran Yarnen atau bayar setelah panen. Melalui skema ini, petani dapat menyesuaikan pembayaran pinjaman dengan siklus usaha tani.
“Pada prinsipnya kami siap untuk mendukung baik untuk KUR atau bentuk kredit lain,” ujar Purwanta.
Purwanta juga menjelaskan rencana pemerintah mengembangkan Kredit Alsintan menjadi Kredit Usaha Pertanian (KUP). Perluasan skema pembiayaan ini akan mendukung kebutuhan usaha pertanian yang lebih luas, tidak hanya untuk pembelian alat dan mesin pertanian. Pemerintah merencanakan implementasi KUP mulai 2027.
Gerakan Tanam Serempak di Barito Kuala menjadi kegiatan ke-17 selama 2026 sekaligus kegiatan ketiga pada periode Oktober 2026 hingga September 2027.
Melalui kegiatan ini, Kementan terus mendorong Brigade Pangan untuk menjaga produksi dan memperkuat swasembada pangan nasional.
Kementan berharap percepatan pemanfaatan lahan CSR dapat meningkatkan luas tanam dan produksi padi di berbagai daerah. Optimalisasi lahan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat swasembada pangan berkelanjutan.(BB)