Rehabilitasi 98.000 Hektar Sawah Pascabencana di Sumatra, Mentan Amran: Ini Tanggung Jawab Negara
Pilarpertanian - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) resmi memulai tahap rehabilitasi lahan sawah pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Langkah tersebut ditandai dengan groundbreaking rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Lhokseumawe, Aceh, Kamis (15/1/2026).
Rehabilitasi mencakup perbaikan lahan sawah, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana produksi pertanian agar petani terdampak dapat segera kembali berproduksi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan, pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara.
“Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” tegas Mentan Amran.
Ia menjelaskan, sejak bencana melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, Kementerian Pertanian langsung bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Begitu menerima informasi bencana, seluruh jajaran Kementan diminta segera mengambil langkah nyata.
“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya untuk saudara-saudara kita di Sumatra,” ujar Mentan Amran.
Dari gerakan solidaritas tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp75 miliar yang berasal dari gaji pegawai dan sedekah keluarga besar Kementerian Pertanian, termasuk dukungan dari Komisi IV DPR RI.
Selain bantuan dari internal Kementan, Mentan Amran juga menyalurkan bantuan pangan skala besar sesuai arahan Presiden RI.
“Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami,” katanya.
Memasuki fase pemulihan, Mentan Amran menyebutkan total dampak kerusakan lahan sawah akibat bencana alam di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mencapai 98.002 hektare. Dari total tersebut, Aceh mengalami kerusakan terluas yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota, disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Dari keseluruhan luas tersebut, kerusakan dengan kriteria ringan hingga sedang mencapai 69.240 hektare, terdiri atas kerusakan ringan seluas 48.969 hektare dan kerusakan sedang seluas 20.271 hektare. Rinciannya, Aceh seluas 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Khusus di Kabupaten Aceh Utara, total kerusakan ringan-sedang tercatat seluas 8.237 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 5.950 hektare dan kerusakan sedang 2.287 hektare.
Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kriteria kerusakan ringan dan sedang. Tahap pengerjaan ditargetkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2026, dengan target luas rehabilitasi di tiga provinsi mencapai 13.708 hektare. Target tersebut terdiri atas Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
“Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat. Sekitar 90 sampai 95 persen akan kami selesaikan lebih dulu,” ujar Mentan Amran.
Di Aceh, rehabilitasi lahan sawah dilaksanakan dengan skema padat karya agar petani terdampak tetap memiliki sumber penghasilan selama proses pemulihan berlangsung.
“Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat. Jadi mereka mengerjakan lahannya sendiri,” kata Mentan Amran.
Dari sisi pembiayaan, Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi anggaran eksisting rehabilitasi lahan sawah nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar. Anggaran tersebut akan direvisi dan dialokasikan untuk menangani rehabilitasi lahan sawah dengan tingkat kerusakan sedang di wilayah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra.
Selain itu, tersedia anggaran kegiatan optimasi lahan di tiga provinsi sebesar Rp310 miliar untuk menangani rehabilitasi dengan tingkat kerusakan ringan.
Kegiatan rehabilitasi lahan sawah tersebut meliputi perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.
Sebagai bagian dari dukungan konkret, Kementan juga menyalurkan berbagai bantuan sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, hingga bantuan sembako. Mentan Amran memastikan seluruh bantuan yang dijanjikan kepada pemerintah daerah telah direalisasikan.
“Kepada Pak Gubernur kami berjanji dan janji itu kami tunaikan. Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” pungkas Mentan Amran.(BB)
