Wamentan Sudaryono Sebut Balai Pertanian di Karawang Ini Bak Markas Satria Baja Hitam
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Saat Melakukan Kunjungan Ke Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Karawang, Jawa Barat.

Wamentan Sudaryono Sebut Balai Pertanian di Karawang Ini Bak Markas Satria Baja Hitam

Pilarpertanian - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti pentingnya penanganan hama dan penyakit yang dapat berpengaruh pada produksi pertanian. Untuk itu, ia mengapresiasi dan mendorong peran Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Kementerian Pertanian untuk terus melakukan deteksi dini dan langkah pencegahan hama dan penyakit.


“Ini adalah balai besar yang kerjanya bagaimana meramalkan dan menanggulangi hama yang kemungkinan akan menyerang tanaman kita, bisa padi, jagung, buah-buahan, dan lainnya. Mereka tidak hanya memantau dan meramalkan potensi serangan hama, tetapi juga memastikan agar ancaman itu bisa ditangani sebelum berdampak luas pada produksi pangan kita,” kata Wamentan Sudaryono saat kunjungan ke BBPOPT di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).


Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa tugas BBPOPT tidak sekadar merespons serangan hama, melainkan melakukan deteksi dini dan peramalan berbasis pola agar ancaman bisa diantisipasi sejak awal. Cara kerja ini jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah serangan meluas.


“Kalau hama sudah banyak, biayanya besar, dampaknya luas, dan biasanya petani terpaksa pakai pestisida. Padahal pestisida itu mahal dan punya efek negatif jangka panjang. Maka pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati,” tegasnya.



Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar juga mengapresiasi kerja para petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menyebut mereka seperti Satria Baja Hitam yang menjadi ujung tombak di lapangan dalam melakukan pengamatan, identifikasi, hingga penanggulangan awal serangan hama.


“POPT ini adalah orang-orang yang bekerja silent, Satria Baja Hitam yang membasmi hama, sangat berjasa untuk hajat hidup orang banyak. Dia tugasnya mengamati, dia langsung diidentifikasi, kemudian sebisa mungkin sebelum menular yang banyak itu dikendalikan,” jelasnya.


Selain itu, Wamentan Sudaryono menyoroti pentingnya sinergi antara POPT, penyuluh pertanian, serta pemanfaatan teknologi informasi agar respons pengendalian hama bisa lebih cepat dan akurat. Ke depan, ia menyebut Kementerian Pertanian akan terus memperkuat dukungan terhadap BBPOPT, baik dari sisi SDM, sarana, maupun inovasi teknologi.


“BBPOPT ini bukan hanya soal Karawang, tapi soal ketahanan pangan nasional. Peran mereka strategis, karena tanpa perlindungan tanaman yang kuat, produksi pangan kita terancam,” tutupnya.(BB)


Redaksi dan Informasi pemasangan iklan

Artikel Lainnya

Masyarakat Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Usut Mafia Pangan: “Ini yang Ditunggu-Tunggu!”

Masyarakat Dukung Langkah Tegas Mentan Amran Usut Mafia Pangan: “Ini yang Ditunggu-Tunggu!”

Pilarpertanian – Langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik curang 212 mafia pangan dari 10 provinsi menuai apresiasi dan dukungan luas dari masyarakat. Investigasi gabungan yang melibatkan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, dan Kejaksaan Agung mengungkap modus kejahatan mafia pangan berupa penjualan beras dengan mutu tak sesuai, berat tidak sesuai label, serta […]

HKTI: Mentan Amran Tokoh Pemersatu HKTI

HKTI: Mentan Amran Tokoh Pemersatu HKTI

Pilarpertanian – Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Oesman Sapta Odang (OSO), menyebut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai sosok pemersatu di tubuh HKTI. Ia menilai kepemimpinan Amran tak hanya kuat dalam visi pertanian, tetapi juga mampu merajut kembali simpul-simpul organisasi yang sempat renggang. “Pak Amran ini menteri yang canggih. […]

Akhir Drama Dualisme! Kubu Moeldoko dan Fadli Zon Sepakat Tunjuk Sudaryono Jadi Ketua Umum HKTI

Akhir Drama Dualisme! Kubu Moeldoko dan Fadli Zon Sepakat Tunjuk Sudaryono Jadi Ketua Umum HKTI

Pilarpertanian – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan tanggapannya terkait dukungan kuat dari berbagai pihak untuk menjadikannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI dan Kongres Tani Indonesia yang berlangsung di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menyatukan dualisme yang telah lama […]

Investigasi Kementan: Beras Tidak Sesuai Regulasi, Rugikan Konsumen Hingga Rp 99,35 Triliun

Investigasi Kementan: Beras Tidak Sesuai Regulasi, Rugikan Konsumen Hingga Rp 99,35 Triliun

Pilarpertanian – Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja melaksanakan investigasi yang mengevaluasi mutu dan harga beras yang beredar di pasaran. Temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen, dengan total kerugian yang bisa mencapai hingga Rp 99,35 triliun per tahun. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan […]

Menteri PPN/Kepala Bappenas Puji Mentan Amran, Optimis Pertanian Bangkit Lebih Kuat

Menteri PPN/Kepala Bappenas Puji Mentan Amran, Optimis Pertanian Bangkit Lebih Kuat

Pilarpertanian – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam mendorong kebangkitan sektor pertanian nasional. Hal ini disampaikan saat menghadiri Kongres Tani yang digelar oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa […]

Mentan Amran Pastikan Penyatuan HKTI Memperkuat Akselerasi Sektor Pertanian

Mentan Amran Pastikan Penyatuan HKTI Memperkuat Akselerasi Sektor Pertanian

Pilarpertanian – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyatuan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan memperkuat akselerasi pembangunan sektor pertanian nasional. Langkah ini dinilai strategis memperkuat peran kelembagaan petani untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. Sejak Musyawarah Nasional (Munas) VII di Bali pada Juli 2010, HKTI mengalami dinamika […]

Mentan Amran: 212 Produsen Beras Bermasalah Telah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung

Mentan Amran: 212 Produsen Beras Bermasalah Telah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung

Pilarpertanian – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Amran menyatakan bahwa sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini […]

Mentan Amran di Munas BEM SI ke-18: Mahasiswa Harus Jadi Motor Inovasi Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Mentan Amran di Munas BEM SI ke-18: Mahasiswa Harus Jadi Motor Inovasi Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Pilarpertanian – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam implementasi transformasi pertanian Indonesia dari sistem tradisional menuju pertanian modern yang berbasis teknologi dan inovasi. Dalam arahannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Institut Pertanian Bogor (IPB), Amran menegaskan bahwa masa depan pertanian […]

Satgas Pangan Beri Waktu 2 Minggu Agar Pelaku Usaha Beras Patuhi Aturan

Satgas Pangan Beri Waktu 2 Minggu Agar Pelaku Usaha Beras Patuhi Aturan

Pilarpertanian – Pemerintah memberikan ultimatum tegas kepada para pengusaha beras agar segera mematuhi regulasi yang berlaku, khususnya terkait mutu, harga, dan kesesuaian informasi pada kemasan produk. Hal ini disampaikan usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap hasil investigasi nasional yang menunjukkan anomali pada produk beras yang beredar di pasaran dan berpotensi merugikan konsumen hingga Rp 99,35 triliun […]