Kementan Percepat Tanam 50.000 Hektare, Dorong Peningkatan IP dan Antisipasi El Nino

Pilarpertanian - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) kembali menggelar Gerakan Tanam Serempak pada Jumat (18/9/2026) sebagai upaya mempercepat penanaman, meningkatkan indeks pertanaman (IP), serta memperkuat produksi pangan nasional menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kegiatan dipusatkan di Desa Bandar Laksamana, Kecamatan Saba Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dilaksanakan serentak di 22 provinsi pada lokasi Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2024 dan 2025 serta lahan Cetak Sawah Rakyat (CSR) Tahun 2025. Gerakan Tanam Serempak kali ini menargetkan realisasi tanam seluas 50.000 hektare.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, didampingi Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Ahmad Dedy Syathori, Bupati Siak Afni Zulkifli, serta perwakilan pemerintah daerah dan insan pertanian dari
berbagai wilayah pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak.

Gerakan Tanam Serempak menjadi langkah konkret Kementerian Pertanian dalam mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Oplah dan CSR agar segera berproduksi. Selain memperluas areal tanam, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan dapat dimanfaatkan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.

Menurut Amran, setiap lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah harus segera dimanfaatkan secara optimal agar mampu menghasilkan produksi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Dalam sambutannya, Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa ketersediaan air masih menjadi tantangan utama pertanian di wilayahnya. Meski demikian, Kabupaten Siak telah mampu mencapai indeks pertanaman sebesar 2,5 kali tanam per tahun.

“Sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting yang membuat sektor pertanian terus berkembang dan semakin maju,” ujarnya.

Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan tanam bersama, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.

“Percepatan tanam harus terus dijaga dengan pengawalan yang kuat. Penyuluh pertanian bersama petani menjadi ujung tombak untuk memastikan lahan yang sudah siap dapat segera ditanami dan menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.

Arsanti menjelaskan bahwa Gerakan Tanam Serempak kali ini merupakan pelaksanaan ke-14 sekaligus gerakan tanam terakhir pada periode tanam April – September 2026. Dengan target tanam mencapai 50.000 hektare, Kementerian Pertanian optimistis realisasi tanam dapat segera tercapai dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Arsanti, peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Tujuan kita adalah meningkatkan indeks pertanaman. Dengan ketersediaan air yang memadai, indeks pertanaman yang saat ini mencapai 2,5 dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 3 kali tanam dalam setahun sesuai potensi wilayah,” katanya.

Arsanti menambahkan bahwa persoalan ketersediaan air merupakan tantangan yang dihadapi hampir seluruh daerah. Karena itu, sesuai arahan Menteri Pertanian, pemerintah terus memperkuat program pompanisasi dan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjamin pasokan air bagi lahan pertanian sekaligus meningkatkan indeks pertanaman.

Selain itu, untuk wilayah yang menghadapi tingkat salinitas tinggi, Kementerian Pertanian juga mendorong penggunaan varietas padi toleran salinitas seperti Bio Salin agar produktivitas lahan tetap terjaga.

Dalam sesi dialog, Hermansyah, Tenaga Ahli Menteri Pertanian, yang mengikuti kegiatan dari Provinsi Lampung menjelaskan bahwa salah satu upaya mengatasi kekeringan adalah melalui program Listrik Masuk Sawah yang mendukung operasional pompanisasi.

Menurutnya, program tersebut menjadi alternatif agar petani tidak hanya bergantung pada bahan bakar dalam mengoperasikan pompa air untuk kebutuhan irigasi.

Menanggapi hal tersebut, Arsanti menyatakan bahwa kebutuhan listrik untuk mendukung pompanisasi telah menjadi perhatian Kementerian Pertanian dan akan terus dikonsolidasikan bersama PLN.

“Kami sudah mendengar kebutuhan listrik di berbagai lokasi. Tidak semua wilayah dapat mengandalkan panel surya sehingga perlu sinergi dan koordinasi bersama PLN untuk mendukung keberlanjutan program pompanisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa pembangunan embung menjadi salah satu solusi yang diterapkan daerahnya dalam mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian.

Menanggapi hal tersebut, Arsanti menyatakan bahwa pembangunan dan pemanfaatan embung sangat potensial untuk mendukung pengelolaan lahan rawa, terutama di wilayah yang memiliki hamparan rawa luas seperti Kalimantan Selatan.

Arsanti juga mengingatkan pentingnya pelaporan yang cepat dan akurat terkait realisasi tanam, peningkatan indeks pertanaman, serta berbagai kendala di lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Pelaksanaan Gerakan Tanam Serempak di 22 provinsi menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat pemanfaatan lahan Oplah dan CSR sebagai sumber pertumbuhan produksi pangan baru. Selain mendukung peningkatan indeks pertanaman, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi menghadapi dampak El Nino dan menjaga ketersediaan pangan nasional secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, hingga petani di lokasi pelaksanaan.(BB)