Kementan Percepat Tanam CSR dan Oplah, Antisipasi Dampak El Niño

Pilarpertanian - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan Optimalisasi Lahan (Oplah) untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Melalui Gerakan Tanam Serempak, Kementan mendorong lahan yang telah dibangun dan disiapkan segera ditanami agar produktif.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa percepatan tanam merupakan langkah strategis untuk menjaga momentum produksi nasional sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan berkelanjutan.

Menurut Amran, setiap lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah harus segera dimanfaatkan secara optimal agar mampu menghasilkan produksi yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.

Gerakan Tanam Serempak dilaksanakan di Desa Kertaungaran, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini menargetkan penanaman 5.000 hektare secara keseluruhan di 15 provinsi untuk program CSR 2025 dan 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Tedy Dirhamsyah, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi Sukim Supandi, Kepala Museum Tanah dan Pertanian Anes Nasrullah, serta jajaran pemerintah daerah, Brigade Pangan, kelompok tani, dan petani. Tenaga Ahli Menteri Bidang Alsintan Astu Unadi turut hadir secara daring.

Idha mengatakan, Kuningan dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki lahan Oplah dan Cetak Sawah Rakyat. Gerakan Tanam Serempak yang dilaksanakan di 15 provinsi ini menargetkan penanaman seluas 5.000 hektare secara keseluruhan.

“Untuk gerakan tanam serempak hari ini, kita targetkan 5.000 hektare,” ujar Idha.

Untuk 2026, program Oplah memiliki target 298.783 hektare, dengan kontrak konstruksi 255.240 hektare dan penyiapan lahan 49.303 hektare. Sementara itu, CSR 2026 menargetkan 90.221 hektare, dengan kontrak konstruksi 93.839 hektare dan penyiapan lahan 24.836,39 hektare.

Hingga 4 November 2026, realisasi tanam CSR 2026 tercatat mencapai 3.794,48 hektare dari total lahan yang telah disiapkan.

Mengantisipasi dampak El Niño, Idha mengatakan Kementan berupaya memanfaatkan peluang hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah berdasarkan data BMKG.

“Kita tidak dapat melawan alam, tetapi mengantisipasinya dengan memanfaatkan peluang. Dari data BMKG, beberapa wilayah di Indonesia mulai turun hujan. Kita segera lakukan pertanaman pada November dan Desember ini,” katanya.

Idha mengingatkan bahwa kondisi pada Desember berpotensi berbeda, dengan meningkatnya risiko banjir. Karena itu, percepatan tanam perlu dilakukan sejak sekarang agar lahan dapat dimanfaatkan sebelum kondisi berubah.

Ia juga mendorong Brigade Pangan untuk menggarap lahan dan mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Penyesuaian penggunaan alsintan diperlukan sesuai kondisi lahan di Pulau Jawa yang berbeda dengan hamparan luas di Papua dan Kalimantan.

Dalam kesempatan tersebut, Idha turut menyampaikan informasi kerja sama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan Agrinas Pangan yang akan memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai titik serah pupuk bersubsidi.

Menurutnya, perlu koordinasi untuk membagi wilayah layanan antara titik serah yang sudah ada dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini sejalan dengan fungsi KDMP sebagai tempat penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk pupuk bersubsidi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Bidang Alsintan Astu Unadi yang hadir secara daring menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan tahun ini. Untuk menjaga dan meningkatkan produksi, Kementan terus mendorong penerapan metode PM-AAS.

Astu menjelaskan, hasil evaluasi di empat provinsi, yakni Lampung, Kalimantan Barat (Sambas), Sulawesi Selatan (Soppeng), dan Jawa, menunjukkan metode PM-AAS mampu meningkatkan produktivitas. Produksi yang sebelumnya berkisar 5 ton per hektare dapat meningkat hingga 11 ton per hektare setelah penerapan metode tersebut.

Ia juga mendorong penyuluh untuk mengajukan CPCL serta kebutuhan alsintan dan irigasi perpompaan untuk mendukung percepatan produksi.

Dalam sesi dialog, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Lahan Marginal, Anny Mulyani, hadir di lokasi Gerakan Tanam Serempak di Papua Selatan. Dialog membahas kondisi pertanaman di wilayah tersebut, termasuk prediksi hujan dari BMKG yang mulai turun, meski belum merata di lapangan.

Sementara itu, perwakilan Asahan, Sumatera Utara, melaporkan hujan mulai sering turun. Sebelum Gerakan Tanam Serempak dilaksanakan, lahan di lokasi masih tergenang sehingga perlu dikeringkan dengan bantuan pompa.

Menanggapi kondisi tersebut, Idha menekankan pentingnya antisipasi terhadap cuaca ekstrem, baik saat kekeringan maupun ketika curah hujan berlebihan hingga menyebabkan banjir. Ia menyampaikan perlunya koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan direktorat jenderal terkait untuk mendukung tata kelola air.

Gerakan Tanam Serempak di Kuningan merupakan kegiatan ke-16 secara keseluruhan dan menjadi kegiatan kedua pada periode Oktober 2026 hingga September 2027. Kementan berharap gerakan ini dapat mempercepat pemanfaatan lahan, meningkatkan indeks pertanaman, dan memperkuat produksi pangan nasional menuju swasembada pangan berkelanjutan.(PW)