Panen Padi 2023, Komisi IV DPR RI Kawal Serap Gabah Hingga Kesiapan Penggilingan
Pilarpertanian - Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang dalam rangka meninjau penggilingan padi wilayah Jawa Timur. Kunjungan kerja spesifik ini guna mengecek dan memastikan ketersediaan beras 2023 di lapangan, dimana awal tahun 2023 yang tengah melangsungkan panen raya padi, kebutuhan beras dapat dipenuhi sendiri bukan dari impor dan harga beras di tingkat petani menguntungkan serta stabil di tingkat konsumen.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan kunjungan kerja spesifik ini dalam rangka meninjau pasokan beras, serta kondisi dan kesiapan penggilingan beras dalam menyerap beras petani di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jombang. Pasalnya, dalam memenuhi kebutuhan beras nasional sangat tidak tepat jika dipenuhi dengan melakukan impor, jika stok beras dalam negeri tersedia.
“Stok beras dalam negeri menurut Kementerian Pertanian cukup, tapi menurut Badan Pangan Nasional kosong. Makanya kita mau lihat dalam kunjungan kerja kali ini, kondisi lapangan yang sebenarnya. Ada apa di lapangan. Apakah benar apa nggak? Yang hitung itu ada, adanya dimana? Dan urusan impor beras saya paling tidak setuju. Oleh karena itu, stok beras dalam negeri harus benar-benar kita cek. Dan untuk menstabilkan harga beras, kita harapkan Bulog bergerak untuk terjun,” demikian dikatakan Anggia dalam kunjungan kerja Komisi IV di Penggilingan Padi Sinar Makmur Komoditas, Jombang, Kamis (2/2/2023).
Anggia meminta Perum Bulog untuk dapat menyerap gabah dan beras petani secara maksimal pada momentum panen raya awal 2023. Sebab, berdasarkan data BPS yang diperoleh, prakiraan luas panen nasional untuk bulan Februari 2023 adalah 1,06 juta hektar dengan prakiraan produksi 5,61 juta ton gabah kering giling (GKG) setara 3,23 juta ton beras. Prakiraan luas panen padi Maret seluas 1,91 juta hektar dengan prakiraan produksi 10,26 juta ton GKG setara 5,91 juta ton beras.
“Prakiraan produksi di Jawa Timur sendiri pada Februari 2023 sebanyak 1,2 juta ton GKG setara 689 ribu ton beras dan sebanyak 2,2 juta ton GKG setara 1,3 juta ton beras pada bulan Maret 2023. Potensi ini tentu saja harus dioptimalkan oleh seluruh pihak guna memperoleh pasokan beras dengan harga yang terjangkau,” bebernya.
“Kami berharap bahwa kunjungan hari ini dapat memberikan dampak positif, terutama dalam ketersediaan dan stabilisasi sekaligus membendung kenaikan harga pangan,” pinta Anggia.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Muhtarom menegaskan dalam upaya menjamin ketersediaan stok dan harga beras dalam negeri, perusahaan atau penggilingan padi besar agar tidak memonopoli pembelian beras. Penggilingan padi besar yang notabenenya perusahaan harus memberikan kesempatan kepada penggilingan padi kecil milik masyarakat petani sehingga stok beras nasional benar-benar tersedia dengan harga stabil, terutama di masa luar panen.
“Kalau penggilingan besar bermain-main dengan masyarakat, ya pasti masyarakat kalah. Penggilingan besar kan korporasi. Kalau sudah seperti itu, mana bisa petani kita bisa bertahan. Ini persoalan yang harus kita sikapi bersama,” tegasnya.
Bersamaan, Ketua Perpadi Jawa Timur, Hendra Tan optimis produksi padi awal 2023 surplus khususnya di Jawa Timur. Bahkan, beras Jawa Timur dipastikan dapat disuplai ke 16 provinsi lainnya.
“Kita akan selalu bekerja sama dengan kementerian-kementerian, dinas pertanian dan Bulog agar jangan sampai produksi terganggu atau membuka kesempatan untuk impor beras dan kita tidak ingin impor,” ucapnya.
Adapun anggota Komisi IV DPR RI lainnya yang hadir pada kunjungan kerja ini adalah Darori Wonodipuro, Ema Umiyatul, Mindo Sianipar, Julie Sutrisno, I Made Urip, Azikin Soulthan, Djarot Saiful, Endang Thohari, Guntur Sasono, Sulaeman Hamzah, Muhtarom, Tety Rohatiningsih, Alimin, Saadiah Ulluputy, Yessy Melania, Edward Tannur, Slamet dan Nuraeni. Hadir juga Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi dan perwakilan dari Badan Pangan Nasional.(PW)
