Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, HKTI Apresiasi Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi hingga 20 Persen
Pilarpertanian - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Kebijakan ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi di Indonesia.
Apresiasi juga disampaikan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang dinilai cepat dan responsif menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani.
Kebijakan tersebut mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, mulai dari urea yang turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360, hingga pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram. Langkah ini secara langsung dirasakan oleh lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani beserta keluarganya di seluruh Indonesia.
Penurunan harga pupuk ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi, dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
Koreksi harga sebesar 20 persen ini menjadi angin segar bagi petani Indonesia. Langkah tersebut memberi semangat baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional serta memperkuat ketahanan pangan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri.
Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmaja, menyambut baik kebijakan penurunan harga pupuk yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi petani di seluruh Indonesia sekaligus titik terang bagi peningkatan produksi beras nasional di masa mendatang.
“Ini kabar baik bagi semua petani di Indonesia, meskipun penurunan pupuk harusnya dilakukan sejak lama. Alhamdulillah petani bersyukur atas upaya pemerintah dalam mensejahterakan petani,” katanya.
Meski demikian, Entang mengingatkan pentingnya sosialisasi masif dan cepat terkait kebijakan ini agar seluruh petani, baik di Pulau Jawa maupun di daerah sentra produksi luar Jawa, segera mengetahui dan merasakan manfaatnya.
“Sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak cukup hanya diumumkan Mentan saja. Perlu turun langsung ke petani di lapangan agar informasi penurunan harga pupuk ini benar-benar sampai,” jelasnya.
Mentan Amran menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.
“Ini adalah terobosan Bapak Presiden, tonggak sejarah revitalisasi sektor pupuk. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada keterlambatan, tidak boleh ada kebocoran. Kami langsung menindaklanjuti dengan langkah konkret: merevitalisasi industri, memangkas rantai distribusi, dan menurunkan harga 20 persen tanpa menambah subsidi APBN,” ujar Mentan Amran saat menggelar Konferensi Pers di Kanpus Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Mentan Amran menilai kebijakan penurunan harga pupuk ini akan memberikan dampak luas terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Revitalisasi pupuk ini akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan NTP dan kesejahteraan petani, serta mendorong lonjakan produksi di tahun berikutnya,” tambahnya.
Kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, pendapatan petani membaik, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.(PW)
