Sebut Kinerja Mentan Amran TOP, GP Ansor Siap Kawal Swasembada Pangan dan Berantas Mafia
Pilarpertanian - Dukungan terhadap langkah berani Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan terus mengalir.
Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharuddin, yang menyebut kinerja Mentan bersama jajarannya “TOP” dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia.
“Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” ujar Addin usai bertemu Mentan, Senin (8/9).
Menurutnya, perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.
“Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Addin menjelaskan bahwa GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.
“Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.
Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.
“Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.
Ia menegaskan kembali pandangannya soal kinerja Mentan Amran. “TOP, kita dukung semuanya. Pak Mentan luar biasa, dan tadi juga bicara soal mafia pangan. Kita gerak bersama-sama,” tandasnya.
Sementara itu, Mentan Amran dalam beberapa kesempatan menegaskan, mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis nasional. Hasil investigasi Kementan menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” kata Amran.
Ia juga menyinggung masalah serius lain di lapangan, yakni pupuk palsu dan tata kelola pupuk bersubsidi yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.
“Bayangkan, petani yang hanya bermodal pinjaman KUR harus menanggung kerugian besar karena pupuk yang digunakan tidak memiliki unsur hara. Ini persoalan serius yang harus ditangani kolektif,” tegasnya.
Amran menilai, tanpa sinergi lintas sektor, sulit bagi pemerintah menuntaskan persoalan pangan yang kompleks. Karena itu, dukungan dari elemen masyarakat, termasuk GP Ansor dan Banser, diyakini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.(BB)
